Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal
JAYAPURA (PB.COM) – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menegaskan agar tidak ada nepotisme dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kolusi dan Nepotisme ini di Indonesia yang luar biasa. Saudara, ipar, atau adik ini kasih masuk jadi honorer. Tidak boleh, nanti peformanya tidak bagus, mereka jadi orang yang kontraproduktif. Karena dia merasa masih ada hubungan keluarga dengan pimpinan dia tidak respek, atau malas tahu, dan lain-lain,” tegasnya dalam rapat bersama para pimpinan OPD di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Kamis (12/11/2020).
Klemen mengharapkan pengangkatan tenaga honorer sebanyak 20 ribu tersebut dapat menyelesaikan persoalan honorer selama ini di Papua, sehingga pengangkatan ini lebih memprioritaskan tenaga honorer.
“Mau asli Papua kah, tidak kah yang sudah honorer lama tetap masukkan. Karena mereka sudah mengabdi. Tapi sisa slot yang ada, itu hanya buat OAP. Cari dorang-dorang kasih masuk jadi pegawai. Jangan pusing,” tegasnya.
Dengan harapan ke depan komposisi ASN di Provinsi Papua 80 persen OAP dan 20 persen non OAP, oleh sebab itu BKD harus benar-benar mengecek tenaga honorer tersebut.
“Saya sudah bilang ke Badan Kepegawaian Daerah, dari komposisi 20.000 dicek baik-baik. Jangan sampai ada honorer yang baru tiga bulan sudah dikasih masuk namanya. Harus mereka yang sudah jadi honorer bertahun-tahun. Jangan ada kebijakan seperti ini, lalu daftar honorer di Provinsi naik tinggi,” tandasnya.
Bahkan Wagub menginstruksikan kepada BKD Papua agar tidak memasukkan nama-nama yang baru honor enam bulan, sebab akan menambah masalah.
“BKD lihat sejak kapan di honorer. Kalau baru 6 bulan honor dicut saja. Kalau nama masuk, berarti atasan yang salah,” katanya mengingatkan. (Toding)
