Ketua dan anggota Detikda Papua yang baru dilantik saat berposes bersama Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa, SH dan Kepala Diskominfo Papua.
JAYAPURA (PB.COM)—Setelah melalui proses panjang dan terkendala pendemi Covid-19, anggota Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Daerah (Detikda) Papua periode 2019-2023 resmi dilantik oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Doren Wakerkwa, SH, Kamis (11/02/2021).
Pelantikan ketua dan Anggota Detikda Papua tersebut berlangsung di Swiss-belhotel Jayapura, dihadiri jajaran Forkopimda dan sejumlah undangan lainnya.
Adapun ketua dan unsur pimpinan serta anggota Detikda yang resmi dilantik Sekda Doren Wakerkwa sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua medio Desember 2019 adalah Sepuluh orang, yakni selaku Ketua Dominicus RES Carvallo, Wakil Ketua Moch El Bahar Conoras, Sekretaris Carolus KK Bolly, dengan Anggota yakni Remuz Maurenz Bertho Kmurawak, Yohanis Tarius Beda Kelen, Yomenus Enembe, Apedius I Motte, Nelce Rosalina Sinery, Levina Yosina Insiana Wambrauw dan Yohana R. Delaplata.
Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengapresiasi kehadiran Detikda Papua yang memang sangat berperan penting dan strategis dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan di Papua.
Dia memaparkan, Visi Pemerintah Provinsi Papua adalah “Mewujudkan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan” yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua periode 2019-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 3 Tahun 2019, untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Provinsi Papua menyatakan 5 (lima) Misi yang salah satunya pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan adalah percepatan pembangunan tertentu dengan fokus utama pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam berbagai bidang.
Menurut Gubernur, percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur adalah salah satu wujud daerah adalah meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi mendapatkan layanan teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjadi melek teknologi.
“Dalam masa pandemi Covid-19 ini, sarana yang tidak kalah pentingya selain bidang medis adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk menggerakan bebagai sektor strategis di tengah keterbatasan untuk melakukan aktivitas dan mobilisasi. Inilah yang harus menjadi perhatian Teknologi Informasi Komunikasi Daerah untuk berkontribusi aktif serta memberikan solusi dan terobosan pagi Dewan dalam pengembangan ruang digital dalam peningkatan pelayanan di Provinsi Papua,” papar Sekda Doren Wakerkwa.
Dia menambahkan, kehadiran Detikda Papua sangat penting dan membantu pemerintah provinsi Papua dan mengingatkan bahwa kedepan telah menanti tugas yang berat dan serius. Percepatan pembangunan Dengan infrastruktur dan konektivitas antarkawasan dalam pembangunan komunikasi dan informasi yang komprehensip dari pusat sampai dengan di pedalaman Papua serta upaya percepatan pelaksanaan digitalisasi pemerintahan yang terintegerasi merupakan beberapa agenda pembangunan daerah yang sangat penting.
“Untuk itu Detikda Papua diharapkan dapat memberikan andil dalam bentuk sumbangsih pemikiran dan solusi, khusus dibidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government, dimana beberapa SKPD di Provinsi Papua telah membangun layanan yang berbasis teknologi informasi, namun belum terintegrasi dengan baik antara satu sistem dengan sistem yang lain. Saya berharap Detikda dapat membantu bagaimana sistem-sistem manajemen yang telah dibangun pada SKPD-SKPD menjadi terintegrasi dan sinkron satu dengan yang lainnya,” katanya lagi.
Kendalikan Informasi
Pada kesempatan itu, Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa meminta Detikda Papua sebagai wadah dan sarana untuk mengendalikan semua informasi di Papua, dengan tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Pemprov Papua, Dinas Kominfo, dan pihak berwenang lainnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, dalam kondisi saat ini di Papua yang mulai banyak berkembang pemberitaan Hoax dan tak jarang menyerang pemerintah, maka menjadi tugas Detikda Papua untuk terlibat meluruskannya.
Sekda Doren menyebut juga situasi yang berkembang saat ini, dimana mulai ada tekanan lewat media dan spanduk bahwa ada pelaksanaan dana Otsus oleh gubernur seolah dianggap dan disebut mementingkan ego, dinasti politik dan lainnya. Padahal, itu salah besar. Dimana sejak tujuh tahun yang lalu dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas dan Wagub Klemen, Dana Otsus sudah dibagi 80 persen untuk Kabupaten/Kota dan hanya sisa 20 persen dikelola provinsi.
“Dari 20 persen yang ada di provinsi, itu pun 10 persennya untuk lembaga keagamaan. Tidak ada dinasti politik, ini pemerintah bukan parpol. Nah selain pengembangan teknologi, tugas Detikda Papua juga untuk terlibat menepis isu yang seperti ini dan memberi pemahaman pada seluruh masyarakat,” pintanya.
Di samping hal-hal yang bersifat teknis, Gubernur Lukas melalui Sekda Doren Wakerkwa juga meminta Detikda Papua dapat berkolaborasi langsung dengan instansi teknis di bidang informasi dan memberikan masukan pada kebijakan atau peraturan komunikasi lainnya untuk penyusunan perumusan daerah dibidang teknologi informasi sesuai ketentuan yang ada, untuk mengingkatkan daya saing daerah di era digital.
“Sebab ruang digital kini sudah menjadi ruang publik. Mari kita semua menggunakan peluang ini dengan baik dan bijak,” pungkasnya. (Marcel)
