Kabid Humas dan Kemitraab UP2KP, Drs. Tahi Butar-Butar, MPH saat berdiskusi dengan Kadinkes Papua, Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes di ruang kerjanya, Selasa (27/04/2021).
JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Bidang Humas dan Kemitraan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP), Drs. Tahi Butar-Butar, MPH bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Papua, Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes di ruang kerjanya, Selasa (27/04/2021).
Pada kesempatan itu, Tahi Butar-Butar ingin memastikan bahwa pelaksanaan program Kartu Papua Sehat (KPS) masih tetap dipertahankan tahun 2021 ini. Sebab KPS merupakan salah satu program unggulan Gubernur Papua untuk memproteksi dan menyelamatkan Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mampu sesuai amanat UU Otonomi Khuaus Nomor 21 Tahun 2021.
“Kami tadi berbicara banyak soal KPS. Pak Kadinkes sudah sampaikan bahwa sedang mengupayakan agar ada kode rekening di SIPD yang baru bagi anggaran KPS,” kata Tahi Butar-Butar.
Menurut Tahi, selain masyarakat OAP penerima manfaat KPS, lembaga DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga sudah menyetujui agar program KPS dilanjutkan. Sebab jika tidak, tentu akan mengorbankan OAP yang selama tujuh tahun ini menerima pelayanan kesehatan gratis.
“Kadinkes juga sudah meminta kepada pemerintah pusat agar berkontribusi 1.2 juta penduduk Papua masuk program BPJS. Kita doakan semoga ini terpenuhi,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Papua, Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan, apakah program KPS tahun 2021 ini ada anggaran atau tidak. Sebab dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang baru ini, kode rekening untuk KPS belum ada.
“Saat ini KPS belum ada kode rekening untuk KPS di SIPD yang baru. Jadi ini sedang diupayakan semoga ada ruang dalam sistem penganggaran yang baru ini sehingga KPS bisa jalan,” tegas Robby.
Robby menegaskan, pada prinsipnya Pemprov Papua, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berkomitmen agar KPS ini tetap ada. (Gusty Masan Raya/Tim Pubdok UP2KP)
