Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE,M.Si.
JAYAPURA (PB.COM)—Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) secara resmi melantik Sarles Brabar SE,M.Si sebagai Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Papua, Jumat, 6 September 2024 di Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Hasto juga melantik dua pejabat lainnya yakni dr. Victor Palimbong, M.K,M sebagai Kaper BKKBN Provinsi Kalimantan Barat dan Ir. Pinauli Romangasi Siregar, MM sebagai Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan.
Sarles Barber bukanlah sosok baru di lingkungan BKKBN Papua. Pria kelahiran Biak, 12 September 1966 ini merintis karirnya dari bawah sejak menjadi penyuluh KB hingga dipercayakan menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kaper BKKBN Papua Barat (2014-2016).
Pada tahun 2016, Sarles naik jabatan menjadi Kepala BKKBN Papua hingga tahun 2021. Setelah lima tahun sukses membangun BKKBN Papua lewat aneka program unggulan seperti Kampung KB dan Bangga Kencana, Sarles dimutasi dan menjadi Kaper BKKBN Maluku (2021-2023), lalu berpindah menjadi Kaper BKKBN Bali (2023-2024).
Sarles Brabar saat menandatangani berita acara pelantikan, Jumat, 6 Juli 2024.
“Ya ini kesempatan saya kembali pulang mengabdi di tanah kelahiran hingga pensiun. Saya sudah mengembara ke tanah orang dan sekarang saya kembali ke Papua dengan membawa ilmu yang saya pelajari. Seperti pepatah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, ya sebagai putra asli Papua saya tentu ingin mengabdikan diri di tahun-tahun terakhir untuk menyiapkan SDM Papua lebih maju lagi,” kata Sarles Brabar kepada papuabangkit.com melalui telpon selulernya, Sabtu, 7 September 2024.
Menurut Sarles, jabatan adalah amanah. Tetapi setiap pemimpin yang diberi jabatan harus bekerja produktif dan berbuah. Hal ini juga sejalan dengan pesan dari Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo saat melantik Sarles dan kedua pejabat lainnya.
“Beliau berpesan kepada kami bahwa sebenarnya seorang manusia berarti jika ia bisa berbuat sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Maka jabatan yang diberikan itu bukan semata-mata karena kita memenuhi syarat, tetapi karena kita terpilih dan dipercayakan Tuhan untuk melayani banyak orang,” tuturnya.
Sarles mengaku banyak belajar dari pimpinanya itu. Sebagai ahli kandungan, kata Sarles, dr. Hasto melakukan banyak gebrakan untuk mengubah persepsi masyarakat yang keliru selama ini tentang kerja BKKBN.
“Yang dulunya BKKBN selalu dicap sebagai lembaga yang membatasi kelahiran anak dua anak cukup atau hanya urus alat kontrasepsi, tetapi berkat terobosan rebranding beliau akhirnya persepsi masyarakat berubah. Kami BKKBN adalah lembaga yang menyiapkan keluarga sehat, berkualitas dan sejahtera,” tegas Sarles.
Kemitraan dan Kolaborasi
Selama kurang lebih empat tahun berada di luar Papua, Sarles bersyukur karena ia diberi kesempatan berharga. Dan ini akan ia pakai untuk membangun SDM Papua melalui program penguatan keluarga dan generasi penerus yang lebih berkualitas di dua tahun sisa pengabdiannya sebelum pensiun.
Sarles Brabar dengan piagam penghargaan saat menjadi Kaper BKKBN Maluku.
“Dua tahun lebih di Maluku dan satu tahun di Bali tentunya sangat berarti bagi saya. Saya mengadopsi program praktik baik dari kedua provinsi untuk bisa diterapkan di Papua. Memang kita sendiri berbeda dari banyak sisi terutama karakter geografis, tapi pendekatan program tetap sama dengan strategi-strategi yang sama pula. Terutama dalam hal mengatasi stunting, atau program Bangga Kencana,” katanya.
Menurut Sarles, kunci utama suksesnya program BKKBN adalah adanya kolaborasi dan kerja kemitraan, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dinas terkait, BUMN dan swasta, serta semua elemen masyarakat, terutama adat dan agama.
Hal itu telah dibuktikan Sarles dengan hadirnya Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Papua. Salah satunya di Kampung Binyeri, Kabupaten Biak sebagai pionir di tahun 2018 lalu. Di sana BKKBN hadir lewat Bina Remaja, Bina Lansia, Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), koperasi, dan UKM lainnya. Aneka Kementerian dan OPD di Biak hadir keroyokan membangun kampung ini.
“Tetapi komunikasi dan kolaborasi kerja kita harus mengikuti local wisdom. Itu sangat kuat saya temukan di Bali. Bagaimana peran adat kerjasama dengan pemerintah daerah dan BKKBN melawan stunting dan sebagainya. Hal seperti ini harus dilakukan di Papua,” bilangnya.
Sebagai Kaper BKKBN Papua yang kini membawahi 4 provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan, sesudah tiba di Jayapura, Sarles ingin bertemu dan berdialog dengan masing-masing penjabat gubernur untuk membahas program kerja.
Selain itu, di tengah kontestasi politik pencalonan kepala daerah, Sarles juga berpesan dan menaruh harapan penuh kepada para calon gubernur, calon bupati dan calon walikota harus memiliki visi dan program bagi penguatan keluarga dan generasi penerus pada era digital ini. Apalagi, Papua dengan keungggulan UU Otonomi Khusus memiliki semangat afirmasi tinggi bagi peningkatan SDM.
“Saya lihat di Bali tak ada orang Jawa jadi bupati atau wakil bupati. Bahkan kepala dinas pun semua orang Bali. Kenapa? Karena SDM mereka berkualitas. Ini harus kita pelajari dan terapkan di Papua agar orang asli Papua pun layak memimpin dan menguasai pemerintahan. Pemda, DPR, MRP harus duduk bersama dan pikirkan bagaimana kita berkolaborasi meningkatkan kualitas SDM,” tutup Sarles. (Gusty Masan Raya)
