Masyarakat Adat Pegubin hadir bersama Pemda menjemput Yohanes Sardjono, APU dari BRIN, Kakanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, SH,M.Si, Jumat, 11 April 2025.
OKSIBIL (PB.COM)—Ketua Dewan Adat Pegunungan Bintang (Pegubin), Anthonius Payumki Uropmabin mengapresiasi Pemerintah Daerah Pegubin di bawah kepemimpinan Bupati Spei Yan Bidana, ST,M,Si yang telah menghadirkan Universitas Okmin Papua (UOP) di Kota Oksibil, sejak tahun 2021 lalu.
“Universitas Okmin Papua ini menjadi milik 7 suku dan sub suku yang ada di 277 kampung dan 34 Distrik. Ini adalah kerinduan masyarakat Pegunungan bintang selama 45 tahun bergabung dengan Jayawijaya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus dukung,” ujar Anthonius kepada wartawan di Oksibil di sela-sela launching “Kerjasama Bidang Pendidikan Antara Kabupaten Pegunungan Bintang Dan Pemerintah Papua New Guinea” di Kampus Universitas Okmin Papua (UOP) di Kampung Esipding, Distrik Serambakon, Jumat, 11 April 2025.
Menurut Anthonius, dirinya mengaku kecewa karena selama ini ada oknum-oknum intelektual Pegubin yang berkomentar buruk tentang kehadiran Universitas Okmin. Padahal, berdirinya universitas ini sangat penting bagi perkembangan SDM dan ekonomi orang Okmekmin ke depan.
“Atas nama Dewan Adat, saya mau bilang, yang suka bicara buruk tentang Universitas Okmin saya akan potong tangannya. Karena saya merasa dirugikan dan itu yang membatasi pembangunan pendidikan kita di sini. Saya mengajak, mari kuliahkan anak-anak kita di universitas ini. Dari PNG saja bisa datang kuliah, ini luar biasa,” tegas Anthonius.
Rektor Universitas Okmin Papua (UOP) Pastor Dr. Yohanes Kore, S.Ag,MA menegaskan, komitmen pihaknya untuk mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan kompeten dalam membangun daerah ke depan.
“Semua orang tua di Pegunungan Bintang harus dukung dan kirim anaknya kuliah di sini. Karena Universitas Okmin Papua tidak hanya mencerdaskan tetapi juga untuk membangun nilai-nilai lokal, nilai-nilai budaya. Itu keunggulan kita. Kami akan menjadikan UOP sebagai pusat kajian Papua Melanesia,” tegas Pastor Rektor.
Sementara itu, Prof. Ir. Yohannes Sardjono, APU dari Badan Riset Nasional Republik Indonesia mengatakan, terkait dengan rencana perubahan status UOP dari yayasan menjadi negeri, memang butuh proses.
“Tetapi khusus Papua itu ada pengecualian, kita tahu bahwa di sini akses medan saja sangat sulit serta keterbatasan-keterbatasan yang lain. Maka kehadiran UOP ini membuka mata pemerintah pusat melihat keterbatasan itu dan bis amembangun. Saya yakin nanti Universitas Okmin Papua ini akan menjadi universitas negeri. Apalagi letaknya di perbatasan RI-PNG,” tuturnya. (Aquino Ningdana/GMR)
