Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Tengah, di Aula Kantor Gubernur, Selasa (20/5/2025).
NABIRE (PB.COM) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Tengah, di Aula Kantor Gubernur, Selasa (20/5/2025).
Rapat Pleno TPAKD dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, yang hadir mewakili Gubernur, Meki Fritz Nawipa, SH. Rapat digelar dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah, dan mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM.
Penjabat Sekda Silwanus Sumule dalam sambutannya mengatakan, TPAKD dibentuk dengan tujuan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat serta mewujudkan keuangan yang inklusif.
Kata dia, lahirnya Strategi Nasional Keuangan Inklusif melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 bukanlah sekadar produk hukum. Ia adalah kompas yang menunjukkan arah bahwa keadilan tidak boleh berhenti di pusat, dan kesejahteraan tidak boleh mengenal batas geografi.
Ia juga mengajak para peserta rapat untuk menjadikan forum tersebut menjadi forum diskusi yang menghubungkan kolaborasi dan aksi dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. “Rapat hari ini penting. Tapi yang lebih penting adalah apa yang kita bawa keluar dari ruangan ini. Mari kita evaluasi apa yang telah kita capai, bukan hanya sekadar angka statistik saja,” ajaknya.
Rapat dipimpin Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Papua Tengah, dan dihadiri sejumlah narasumber daring, yaitu Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Tengah, OJK Papua, para pimpinan BUMN Papua Tengah, dan sejumlah Pejabat Eselon II Pemprov Papua Tengah. (Rilis/GMR)
