Bupati Spei Yan Bidana, ST.M.Si saat menerima LHP dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Pegunungan Ferdinan Palembangan di aula kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jalan Balaikota No. 2, Entrop, Selasa, 3 Juni 2025.
JAYAPURA (PB.COM)—Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua Pegunungan kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Hasil Opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Pegunungan Ferdinan Palembangan, S.E.,Ak., M.M., M.Si, CA, CPA, ASEAN CPA, CSFA kepada pimpinan DPRD Pegubin diwakili Wakil Ketua I Agustinus Yohanes Sitokdana, ST dan Bupati Spei Yan Bidana, ST.M.Si di aula kantor BPK RI Perwakilan Papua, Jalan Balaikota No. 2, Entrop, Selasa, 3 Juni 2025.
Wakil Ketua I DPRK Pegubin Agustinus Yohanes Sitokdana, ST saat menerima LHP dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Pegunungan Ferdinan Palembangan.
Dengan ini Kabupaten Pegubin di era kepemimpinan Bupati Spei Yan Bidana berhasil menorehkan prestasi tiga kali berturut-turut menerima opini WTP sejak tahun 2023 hingga 2025 sebagai ganjaran atas keberhasilan kabinet kerjanya menata dan mengelola keuangan daerah di Bumi Okmin.
Acara penyerahan LHP ini bersamaan dengan 5 kabupaten lain di Provinsi Papua Pegunungan yakni Yahukimo, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Tolikara. Keenam kabupaten ini semuanya meraih opini WTP dari BPK RI.
Bupati Spei Yan Bidana usai acara penyerahan itu mengatakan, dirinya sangat bersyukur, berterima kasih dan mengapresiasi tinggi seluruh jajaran OPD yang telah bekerja keras untuk mempertahankan Opini WTP ini. Hal ini didukung juga oleh sinergitas yang terbangun antara Pemda dan DPRK Pegubin.
“Terima kasih kepada DPRK sebagai mitra, terima kasih juga kepada BPK RI yang selalu melakukan pendampingan dengan kami. Tentunya masih ada kekurangan, temuan dan catatan, dan kami komitmen untuk perbaiki segera,” kata Bupati Spei.
Menurut Spei, sejak awal masa kepemimpinannya, ia mewajibkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran harus melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.
“Sekarang sudah 100 persen apa yan dikerjakan semua OPD di Pegunungan Bintang menggunakan SIPD. Dan BPK melakukan pemeriksaan atas itu,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, di tengah pencapaian prestasi ini, Pegubin belum keluar dari tantangan besar Pembangunan yakni isolasi geografis. Oleh karena itu, ia sangat berharap intervensi Pemerintah Pusat melalui APBN dan Provinsi Papua Pegunungan untuk membangun infrastruktur, terutama jalan darat menghubungkan Pegubin dengan wilayah Selatan Papua.
“Kita punya keinginan membangun tetapi fiskal kita terbatas. Jadi saya harap kita dan DPRD bersatu, bersinergi, rakyat juga tetap jaga situasi tetap aman. Kita berharap ada dana dari APBN masuk serta intervensi dari Provinsi Papua Pegunungan untuk bangun jalan dan jembatan hubungkan Pegunungan Bintang ke wilayah Selatan melalui Waropko, Boven Digoel. Kalau sudah ada jalan darat masuk, harga barang bisa turun,” tuturnya.
Kepala BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang Victor Irianto Banne Tondok.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang Victor Irianto Banne Tondok menjelaskan, opini WTP yang diraih yang ketiga kalinya ini menunjukkan komitmen semua pihak dalam penataan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Ini adalah buah kerja keras seluruh jajaran Pemda pegunungan bintang, ini menjadi indikator penting bagaimana pemerintah terus mendorong tata kelola pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel, transparan, dan professional,” tutur Viktor.
Menurutnya, indikator dalam pemberian opini adalah kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate dislosures) yang ada dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas satuan pengawasan internal (SPI).
“Capaian ini sesuai dengan komitmen Bapak Bupati untuk mendorong seluruh jajaran untuk terus menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Tentu ini juga menjadi kado terindah di awal pemerintahan di momentum 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Viktor.
Catatan BPK dan Apresiasi DPRD
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Pegunungan Ferdinan Palembangan dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan LHP dari BPK RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 di 6 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yakni Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga dan Tolikara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Pegunungan Ferdinan Palembangan saat menyampaikan sambutan.
“Pencapain ini menunjukkan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Tentu hal ini tidak terlepas dari sinergi dari DPRD setiap kabupaten dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya,” kata Ferdinan.
Namun menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan sejumlah masalah yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk diperbaiki. Di antaranya kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal, kekurangan volume antara belanja modal gedung dan bangunan, pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah melewati batas usia pensiun dan meninggal dunia, kelebihan perjalanan atas perjalanan dinas, dan kelebihan pembayaran atas belanja modal gedung dan bangunan.
“Oleh karena itu, BPK mengharapkan DPRD dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. BPK juga mengingatkan agar seluruh rekomendasi yang telah disampaikan harus ditindaklanjuti oleh para bupati paling lambat 60 hari,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Pegubin Yohanes Sitokdana, ST mengapresiasi pencapaian Bupati Spei Bidana dan jajarannya yang sudah mencatat prestasi membanganggak dengan meraih opini WTP dari BPK RI tiga tahun berturut-turut.
Wakil Ketua I DPRK Pegubin Yohanes Sitokdana, ST saat menyampaikan sambutan mewakili para Ketua DPRK.
“Ini wujud nyata sinergi dan kerjasama pemerintah daerah dan DPRD. Kami tetap bersama pemerintah daerah dalam tugas legislasi, budgenting dan pengawasan akan tetap memberi dukungan di tengah tantangan yang makin besar dihadapi terkait efisiensi anggaran saat ini,” kata Yohanes.
Menurut Yohanes, prestasi opini WTP yang diraih Pemda Pegubin di bawah pemerintahan Bupati Spei Bidana bukan hal yang mudah. Sebab Pegubin adalah salah satu wilayah tersulit di Papua Pegunungan dari sisi SDM dan geografis.
“Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah pusat, terutama Menteri Keuangan agar sudah selayaknya memberi kado khusus buat Pegunungan Bintang di tahun-tahun mendatang karena sukses dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Giat penyerahan LHP ini dihadiri oleh para pimpinan DPRK, empat bupati yakni Pegubin, Tolikara, Yalimo dan Lanny Jaya, dan dua wakil bupati yakni Nduga dan Yahukimo. (Gusty Masan Raya)
