Aksi demonstrasi menolak investasi dan eksploitasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya yang digelar oleh Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Tolak Blok Wabu Intan Jaya pada Kamis (17/6/2025) .
NABIRE (PB.COM) – Demonstrasi menolak investasi dan eksploitasi Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya yang digelar oleh Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Tolak Blok Wabu Intan Jaya pada Kamis (17/6/2025) di DPR Papua Tengah, berlangsung aman dan tertib.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang dinilainya menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan aksi dengan tertib. Demikian juga pihak kepolisian yang mengawal aksi hingga berakhir dengan lancar dan kondusif.
“Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan pendapatnya secara baik, dan juga kepada pihak kepolisian, khususnya Kapolres Nabire dan jajaran yang telah mengawal jalannya demonstrasi hingga aspirasi adik-adik mahasiswa sampai ke DPR Papua Tengah,” kata John Gobai.
Ia juga mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah atas komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan DPR Papua Tengah sehingga sejumlah perwakilan demonstran dapat langsung menyampaikan aspirasinya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Gubernur Papua Tengah.
Katanya, untuk aksi hari ini, koordinasi telah dilakukan sejak tadi malam dan berjalan dengan baik. “Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf. Namun secara umum, pelaksanaan aksi hari ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” lanjutnya.
Aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat ini akan terus dikawal oleh DPR Papua Tengah untuk memastikan sampai ke pihak-pihak yang berwenang.
John Gobay juga menegaskan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Blok Wabu merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ESDM.
Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan, baik melalui Tivamaipa di Jakarta pada tahun 2023 lalu, maupun aksi serupa di Nabire pada Januari 2024.
Ia memastikan, DPR Papua Tengah komitmen untuk terus menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah, demi menjaga hak-hak masyarakat Papua dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. (Abeth You/Gusty Masan Raya)
