Marcel Morin
JAYAPURA (PB.COM) – Tim Pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma (BTM-CK), menyampaikan peringatan tegas kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, terkait rencana kegiatan Senam dan Jalan Sehat Bersama yang akan digelar di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu, 26 Juli 2025 mendatang.
Kegiatan ini tertuang dalam surat undangan bernomor: 009/KB.FKPPI/PAPUA/VII/2025 atas nama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) Papua, yang rencananya akan melibatkan sejumlah pejabat daerah, termasuk kehadiran Pj Gubernur Papua.
Menanggapi agenda tersebut, Juru Bicara BTM-CK, Marshel Morin, menegaskan bahwa pihaknya mencermati secara serius potensi politisasi acara di tengah masa krusial menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025.
“Secara substansi, kami tidak menolak kegiatan kebugaran yang membangun kebersamaan. Namun kami menolak keras jika agenda ini disusupi kepentingan politik praktis,” ujar Morin di Jayapura, Rabu (23/7/2025) malam.
Menurutnya, kegiatan berskala besar yang dibiayai dari anggaran negara sangat rentan dimanfaatkan untuk menguntungkan pihak tertentu secara politik.
“Kalau kegiatan ini menggunakan dana pemerintah dan mengandung unsur keberpihakan, itu jelas melanggar prinsip netralitas birokrasi dan mencederai proses demokrasi,” tandasnya.
Ia juga menyoroti penyelenggaraan acara yang dinilai tergesa-gesa, tanpa keterlibatan penuh dari berbagai elemen masyarakat seperti FKUB, MUI, maupun Sinode Gereja.
“Ini acara sepihak. Mengundang massa besar, tapi tidak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya ikut dilibatkan dalam kegiatan publik,” imbuhnya.
Morin bahkan menyebut bahwa surat undangan tersebut tidak sah karena tidak mencantumkan nama Benhur Tomi Mano, Ketua resmi GM FKPPI Papua. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa nama organisasi digunakan untuk kepentingan politik.
“Lambang yang digunakan tidak sesuai dengan aturan organisasi. GM FKPPI dan KB FKPPI sudah dilebur. Penggunaan nama dan atribut harus berdasarkan izin resmi,” jelasnya.
Morin menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan kejadian ini kepada Pengurus Pusat GM FKPPI untuk mengusut siapa pihak yang bertanggung jawab di balik kegiatan yang disebutnya sebagai “tidak sah dan abal-abal” tersebut.
“Kami ingin organisasi seperti FKPPI tetap netral dan tidak diperalat untuk agenda politik sesaat. NKRI dan Merah Putih adalah harga mati bagi kami,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Morin berharap proses PSU Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025 dapat berjalan damai, jujur, adil, dan menggembirakan.
“Biarkan rakyat Papua memilih dengan tenang, tanpa tekanan dan tanpa konflik. Inilah wajah demokrasi yang sehat dan bermartabat,” pungkasnya. (ADM)
