Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar sosialisasi penguatan ekosistem keamanan siber dan sandi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Selasa (29/7/2025), di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah.
NABIRE (PB.COM) – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar sosialisasi penguatan ekosistem keamanan siber dan sandi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Selasa (29/7/2025), di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah.
Mewakili Gubernur Papua Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos, M.KP dalam sambutannya mengatakan, saat ini, hampir semua sektor kehidupan bergantung pada teknologi informasi. Namun potensi ancaman dan kerawanan siber juga terus meningkat mulai dari kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga serangan terhadap infrastruktur digital vital.
Menurut Ukkas, dampak keamanan siber itu ada beberapa hal. Kebocoran informasi, termasuk pembobolan data-data kependudukan. “Ini sangat berbahaya sekali. Siber bisa digunakan untuk penipuan, pemerasan, atau kegiatan lainnya,” ucapnya.
Dalam pemerintahan, System Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di dalamnya ada keamanan siber. Karena itu, membangun ekosistem keamanan siber dan persandian yang kuat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tugas seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Ukkas menilai, kegiatan hari ini adalah momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan siber yang semakin kompleks.
Ia berharap kepada BSSN agar Dinas Kominfo Papua Tengah diberi fasilitas penguatan, baik dari sisi perangkat maupun SDM-nya. “Kami ini provinsi baru, apalagi ke depan kita akan menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik. Penguatan SDM dan perangkat itu perlu,” harapnya.
Kepada peserta sosialisasi Ukkas juga berharap dapat meningkatkan kesadaran dan literasi siber di kalangan aparatur pemerintahan daerah, mengembangkan kemampuan teknis dan kebijakan terkait keamanan informasi dan persandian, dan mendorong terbangunnya sistem deteksi dan respons insiden siber yang adaptif dan kolaboratif.
Sebagai provinsi baru, lanjut Ukkas, Papua Tengah memerlukan dukungan dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk dalam hal membangun arsitektur keamanan informasi yang terintegrasi. “Kami siap berkolaborasi aktif dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan seluruh mitra strategis demi mewujudkan ruang digital yang aman, produktif, dan berkelanjutan di wilayah ini,” kata Ukkas.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Papua Tengah, Ham Nawipa mengatakan, tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas perangkat daerah terhadap keamanan siber dan informasi.
Selain itu, mendorong terbentuknya tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Peserta yang dilibatkan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Papua Tengah, perwakilan dari Dinas Kominfo Kabupaten se-Papua Tengah, ASN dari Dinas Kominfo Papua Tengah.
Kata Ham, Dinas Kominfo berkomitmen untuk menindaklanjuti pembentukan PAPUATENGAHPROV-CSIT. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BSSN terkait pendampingan teknis, serta merancang pelatihan lanjutan untuk operator teknis keamanan informasi.
Ia berharap para peserta dapat memahami urgensi keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. “Ini akan menjadi pelopor dalam penerapan kebijakan dan keamanan informasi di OPD masing-masing,” ucapnya. (Abeth You/Gusty Masan Raya)
