NABIRE (PB.COM) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah me-launching tiga program prioritas bidang pendidikan di momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025).
Tiga program pendidikan yang di-launching oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH, yaitu, Pendidikan Sekolah Gratis, Aplikasi Pendataan Siswa OAP dan Non-OAP (SIMAPTENG), dan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH).
Progran Pendidikan Sekolah Gratis, Pemprov Papua Tengah menetapkan kebijakan sekolah gratis bagi 124 sekolah negeri dan swasta jenjang SMA dan SMK di seluruh wilayah provinsi. Total penerima manfaat program ini mencapai 24.481 siswa, terdiri dari 14.446 siswa SMA dan 9.036 siswa SMK yang tersebar di 8 kabupaten, termasuk 1.000 siswa dari daerah konflik yang mengikuti pola pendidikan berbasis asrama.
Program kedua, Aplikasi Pendataan Siswa OAP dan Non-OAP (SIMAPTENG), dapat diakses di https://simapteng.info/ untuk mendata siswa Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK secara by name by address. Teknologi ini diintegrasikan dengan data Dukcapil dan Dapodik, berdasarkan usia sekolah berbasis kampung, guna memastikan setiap anak usia 2–18 tahun mendapat akses pendidikan yang tepat.
“Dengan SIMAPTENG, tidak ada lagi anak Papua yang tercecer dari data pendidikan. Semua anak harus terakomodir, baik yang tercatat di Dapodik maupun belum tercatat di sekolah,” tegas Gubernur Meki.
Aplikasi ini dirancang berbasis kampung sehingga mampu memotret kondisi pendidikan hingga tingkat akar rumput. Data yang valid diharapkan menjadi landasan penyusunan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.
Sedangkan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), merupakan bentuk peningkatan kualitas dan waktu belajar. SSH menawarkan pola belajar holistik dari pagi hingga sore. Siswa tidak hanya mengikuti kurikulum reguler, tetapi juga kegiatan literasi, seni budaya, keterampilan hidup, olahraga, dan keagamaan.
Pemprov Papua Tengah juga menerapkan SSH pada 9 sekolah pilot, yang tersebar di Timika 2 sekolah, Nabire 2 sekolah, Paniai 2 sekolah, Puncak 1 sekolah dan Intan Jaya 1 sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, menegaskan, tidak boleh ada lagi anak Papua Tengah yang berhenti sekolah karena alasan biaya.
“Dengan adanya sekolah gratis, semua anak harus mendapat kesempatan menuntaskan pendidikan hingga SMA/SMK. Pendidikan adalah fondasi pembangunan manusia Papua Tengah,” ujarnya.
Program ini tidak hanya berlaku umum, tetapi juga memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu, anak korban konflik di wilayah Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, anak yatim piatu, anak berkebutuhan khusus (ABK), serta siswa di daerah terpencil maupun yang tinggal di asrama. (Gusty Masan Raya/Abeth You)
