Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah Frenny Anouw, S.IP resmi melantik pengurus KPA Kabupaten Deiyai Periode 2025-2030, di Aula BKPSDM Deiyai, Rabu (8/10/2025).
WAGHETE (PB.COM) – Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah Frenny Anouw, S.IP resmi melantik pengurus KPA Kabupaten Deiyai Periode 2025-2030, di Aula BKPSDM Deiyai, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan tersebut dihadiri Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, Plt Kepala Dinas Kesehatan Deiyai Mandos Mote, S.IP dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). KPA Deiyai dinakhodai Maksimus Pigai bersama sejumlah pengurus yang berasal dari paramedis, aktivis dan tokoh masyarakat.
Ketua KPA Provinsi Papua Tengah Frenny Anouw, S.IP mengatakan pelantikan ini merupakan yang pertama kali setelah pihaknya menerima mandat organisasi dari Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH belum lama ini di Nabire.
Menurut Frenny, Gubernur Papua Tengah dan Bupati Deiyai Melkianus Mote, ST sangat peduli dengan manusia, terutama keselamatan masyarakatnya. Buktinya, mereka sendiri bergerak cepat dalam membentuk pengurus KPA di provinsi maupun Kabupaten Deiyai dengan memberikan dukungan penuh kepada KPA.
“HIV/AIDS ini menjadi perhatian bersama, Tuhan kasih hikmah kepada Gubernur dan Bupati Deiyai supaya bisa selamatkan manusia yang tersisa di Papua Tengah ini supaya kita semua sama-sama menjadi tuan di atas tanah Papua ini,” kata Frenny.
Tugas KPA, lanjut dia adalah mensosialisasikan tentang bahaya HIV/AIDS di kalangan yang tak terbatas. Walaupun TB dan malaria merupakan tugas dari Dinas Kesehatan, namun demi keselamatan terhadap manusia Deiyai, maka bisa disosialisasikan secara barengan.
Frenny juga mengumumkan bahwa data orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Deiyai sebanyak 261 orang. “Data itu bagi mereka yang sudah periksa, tapi kami belum tahu bagi yang belum periksa,” katanya.
Frenny mengibaratkan system kerja KPA adalah jemput bola, sedangkan Dinas Kesehatan menunggu bola. Ia mengartikan KPA turun ke lapangan (di tengah masyarakat) memberikan sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat di kampung-kampung, sementara Dinas Kesehatan tunggu dari hasil sosialisasi, di mana pasien akan datang periksa di RSUD, disinkronkan dengan data yang ada di Puskesmas.
“Kami juga harap kepada pak Bupati Deiyai tolong fasilitasi tenaga KPA dengan APD juga,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Deiyai Mandos Mote, S.IP mengatakan, organisasi perangkat daerah yang ia pimpin memiliki sejumlah langkah guna memproteksi manusia yang tersisa. Salah satunya, kata purna praja ini, perkuat kegiatan penyadaran di tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan masyarakat umum tentang bahaya HIV/AIDS.
“Jadi antara Dinas dan KPA bersinergi buat modul sebagai bahan sosialisasi. Kita jalan bersama-sama sebab kami juga punya tim,” kata Mandos.
Ketua KPA Deiyai Maksimus Pigai meminta para pastor, pendeta dan haji juga ikut menolong dengan kotbah tentang bahaya HIV/AIDS.
“Para rohaniawan jangan hanya kotbah tentang keselamatan jiwa di akhirat, tapi juga tolong kotbah tentang keselamatan nyawa manusia terutama bahaya HIV dan AIDS ini,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Deiyai, Melkianus Mote mengatakan, penanggulangan HIV/AIDS ini pekerjaan yang tidak mudah, namun memiliki makna pekerjaan mulia.
Bupati Mote mengaku pernah menjadi relawan HIV/AIDS kurang lebih dua tahun. Hal yang ia temukan adalah mau memaksa orang periksa HIV/AIDS sangat berat.
“Jujur saja, mau periksa itu paling takut. Kita pengurus KPA saja tidak berani, apalagi mau menyuruh orang lain periksa. Karena itu saya mau sampaikan bahwa kita harus sinergi. KPA harus sinergi dengan lembaga pemerintah, salah satunya yang kita laksanakan sekarang harus kerjasama dengan RSUD, Dinkes, DPMK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.
Bupati Melkianus juga berharap KPA berkolaborasi dengan lembaga non-pemerintah supaya bisa dapatkan bahan sosialisasi seperti pamflet, flyer, kondom atau bahan lain dari organisasi internasional.
“KPA juga harus sinergi dengan LSM yang ada di Deiyai. Masuk di sekolah sosialisasi tentang pemahaman HIV itu harus seorang guru. Di gereja atau masjid juga harus rohaniawan. Kalau di pemuda itu harus KNPI dan KONI yang masuk,” kata Melkianus.
Bupati Melkianus bilang, KPA Deiyai bakal dimulai dari nol sehingga ia meminta kepada pengurus KPA tugas pertama adalah harus petakan dan bentuk satu komunitas dulu. “Seperti di dalam gereja harus dibentuk oleh orang dalam gereja sendiri,” ucapnya.
Ia menegaskan dukungannya kepada KPA dan semua organisasi lainnya di Deiyai, namun harus membuktikan kerja secara prosedural.
“Dana Hibah saya akan kasih kalau mereka kerjakan. Itu sama seperti KNPI, KONI dan siapapun harus buktikan kerja dulu. Kalau tidak kerja, minta maaf saya tidak akan kasih. Intinya bahwa tidak ada orang lain yang datang bantu, kecuali kita anak asli sendiri bisa bantu kita punya masyarakat,” tegasnya kemudian.
Ia menambahkan, tahun 2026 pengurus KPA maupun LSM yang terbentuk akan didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan. “Tinggal ketua KPA list nama yang selalu aktif,” ucapnya. (Gusty Masan Raya/Abeth You)
