Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) menggelar penyuluhan kesehatan tentang bahaya HIV/AIDS di SMA YPPGI Nabire, Rabu (15/10/2025).
NABIRE (PB.COM) – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) menggelar penyuluhan kesehatan tentang bahaya HIV/AIDS di SMA YPPGI Nabire, Rabu (15/10/2025).
Sosialisasi bertema “Kenali dan Cegah HIV/AIDS, Sifilis, dan IMS” ini adalah langkah konkrit pemerintah provinsi untuk memastikan penyebaran HIV/AIDS di Papua Tengah bisa ditekan dan kesadaran masyarakat memahami risiko sejak dini.
Ketua KPA Papua Tengah, Freny Anouw, yang hadir bersama perwakilan Dinas Pendidikan, tenaga pendidik, serta seluruh pelajar SMA YPPGI, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan, TP-PKK, dan mitra lembaga yang konsisten mendukung program ini.
KPA Papua Tengah menekankan pentingnya edukasi sejak dini, peran aktif masyarakat, dan sinergi lintas lembaga dalam pencegahan penularan HIV/AIDS.
“Penyuluhan ini merupakah salah satu program KPA. Kami bulan lalu bertemu kepala dinas P dan P di ruang kerja dan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan dinas pendidikan untuk memperluas penyuluhan di sekolah dan ruang publik,” jelas Freny.
Kerjasama KPA dengan dinas pendidikan ini ditindaklanjuti dengan mengambil sikap dan komitmen serius dengan melakukan penyuluhan HIV/AIDS, Sifilis dan IMS di SMA YPPGI Nabire.
Kegiatan ini juga, kata Freny, untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur Papua Tengah, bagaimana orang Papua Tengah sehat, cerdas, mandiri, untuk mewujudkan Papua Tengah Terang.
“Kami tidak bosan-bosan mendukung program Gubernur Papua Tengah. Pencegahan HIV/AIDS bukan sekadar program tahunan, tetapi bagian dari visi misi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan Mandisi untuk mewujudkan Papua Terang,” ujar Freny.
Ia menyebut data KPA Papua Tengah, di mana kasus HIV/AIDS meningkat signifikan dari 23.188 kasus pada tahun sebelumnya, menjadi 32.565 kasus saat ini di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Nabire menempati urutan tertinggi, yakni 10.772 kasus.
“Angka ini pasti akan naik terus jadi jangan kaget,” ucapnya. Peningkatan angka ini juga mencerminkan keberhasilan sosialisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan.
Kegiatan sosialisasi kini telah berjalan di delapan kabupaten yang melibatkan KPA, Dinas Pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh agama. “Dengan sosialisasi, masyarakat sudah berpartisipasi dengan datang ke Puskesmas maupun rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan,” katanya.
Menurut Freny, Kabupaten Paniai dan Deiyai yang paling responsive dengan kehadiran KPA dan telah dilantik kepengurusannya sehingga program-program sudah bisa berjalan.
KPA Provinsi mendorong seluruh kabupaten segera membentuk dan melantik pengurus KPA tingkat daerah. Freny berharap enam kabupaten lainnya, termasuk Nabire, menindaklanjuti pembentukan KPA.
Khusus di Kabupaten Nabire, ia menyoroti perlunya revisi Surat Keputusan (SK) KPA Kabupaten yang saat ini hanya mencantumkan tiga anggota, padahal empat divisi diperlukan agar organisasi berfungsi optimal. “Karena pembentukan KPA Kabupaten itu kewenangannya ada di bupati. KPA provinsi punya kewenangan hanya melantik,” jelasnya.
Sinergi antara KPA, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas menjadi kunci keberhasilan penanganan HIV/AIDS. “KPA ibarat pemain bola yang aktif di lapangan, sementara Dinas Kesehatan dan Puskesmas adalah menunggu bola, memastikan pelayanan pengobatan berjalan baik,” tambah Freny.
Dengan sinergi lintas sektor dan kesadaran masyarakat yang meningkat, pemerintah provinsi optimistis angka penularan HIV/AIDS dapat ditekan secara signifikan. Penyuluhan ini mendapat respon positif dari para siswa yang antusias menyimak dan aktif dalam sesi dialog tanya jawab. (Gusty Masan Raya/Abeth You)
