JANGAN PERNAH BERHENTI MENULIS, SELAGI MATA PENAMU MASIH BASAH. Jika adagium ini tertulis di atas langit Kota Nabire, mungkin hujan yang mengguyur sepanjang malam, dan terjangan angin kencang sepanjang hari ini, telah membawanya pergi. Beruntungnya, kata-kata bernas itu tersimpan dalam kepalaku, dan sengaja saya pilih untuk menyambut teman-teman jurnalis dari berbagi sudut Tanah Papua, yang sejak kemarin tiba di Kota Nabire.
Welcome to Nabire. Selamat Datang di Kota Nabire, Selamat Mengikuti Festival Media! Sebuah ajang bergengsi, yang sangat berwibawa untuk menghimpun ratusan wartawan di Papua, terutama putra-putri Asli Papua yang selama ini berkecimpung sebagai kuli tinta untuk merayakan sebuah “pesta perdana.”
Sebagai festival, ajang ini menjadi momentum penting bagi semua jurnalis untuk berkarya dengan gembira: meliput, menulis, memotret, merekam gambar, hingga menerbitkannya di berbagai kanal. Pekerjaan ini tentu sangat mulia. Keren. Apalagi pers adalah pilar keempat demokrasi bangsa yang tetap dibutuhkan sepanjang sejarah.
Dalam bahasa Latin, festival (festivali, yang berakar dari kata festa atau festus) merujuk pada makna pesta. Dan sebagai sebuah pesta, Festival Media Pertama Se-Tanah Papua yang berlangsung 13-15 Januari 2026 ini, sejatinya adalah panggung penuh kegembiraan. Sebab tak ada pesta yang digelar untuk melahirkan kesedihan. Pesta adalah perayaan sukacita, ekspresi kemerdekaan batin bagi setiap peserta yang hadir.
Oleh karena itu, publik se-Tanah Papua layak mengapresiasi giat yang digagas oleh Asosiasi Wartawan Papua (AWP), dan berterima kasih khusus kepada sang Ketua Panitia Abeth Abraham You, yang sudah berjuang keras, cari sponsor, lobi sana sini, dan bisa menggelar pesta ini. Tak semua orang bisa, apalagi menghadirkan ratusan wartawan dari berbagai penjuru Tanah Papua.
Pertanyaannya: apakah jurnalis Papua yang hadir pada festival ini maupun yang tidak hadir, benar-benar sudah berkarya dengan gembira, menulis dan merekam realitas tanpa tekanan, dan memperoleh harga yang cukup atas karyanya selama berkarya di Papua?
Pagar Api dan Upah Jurnalis
Di tengah mata jurnalis semua tertuju kepada Festival Media, tiba-tiba WAGroup “Titik Kumpul” berisi ratusan jurnalis dan mantan jurnalis berkumpul, Minggu, 11 Januari 2026, dihebohkan dengan sepotong meme berisi sikap penolakan media daring baru bernama nadipapua.com.
Dalam meme itu, nadipapua.com secara tegas menyatakan sikap menolak hadir pada Festival Media. Poin-poin penolakan, pada intinya, menunjukkan sikap redaksi mereka, yang tidak ingin bekerja sama dengan pihak manapun, terutama Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan PT Freeport Indonesia sebagai sponsor utama pesta ini. Mereka ingin menjaga independensi redaksinya untuk menulis dengan bebas ke depan.
Sikap melawan arus yang diambil nadipapua.com adalah suara langka, bukan karena lama tak terdengar, tetapi karena sulit direalisasikan di ruang bisnis media era sekarang. Selama hampir dua puluh tahun berkecimpung di dunia jurnalistik, dari era mesin ketik dan koran hitam putih, majalah art paper, hingga media daring, saya selalu mendengar idealisme seperti ini digaungkan: tentang seharusnya media berdiri agar tetap dipercaya publik sebagai alat kontrol kekuasaan. Ya sebagai pilar demokrasi.
Saya teringat dua puluh tahun lalu, tepatnya di bumi lahirnya Pancasila Kota Ende, setiap petang jelang malam, rapat di ruang redaksi Flores Pos Jalan Udayana itu selalu diwarnai suara keras pimpinan. Suara yang menegaskan tentang garis pembatas hitam yang menjadi pagar api (firewall) pada koran hitam putih hasil cetakan mesin offset tua milik Percetakan Arnoldus di seberang Katedral Ende.
Garis hitam itu tidak saja soal tinta panjang, yang kadang putus akibat proses percetakan yang tak sempurna, tetapi ini soal sikap: menjaga tidak adanya campur tangan kepentingan bisnis perusahaan media kepada ruang redaksi yang memproduksi berita. Ya pagar itu adalah soal moralitas jurnalis dan kepercayaan publik yang harus dijaga.
Idealisme media dan harapan publik yang tinggi tentang bagaimana harusnya media bekerja adalah tanggung jawab sekaligus tekanan besar yang menjadi penjaga jalan kerja jurnalistik. Sayangnya, publik lupa, di era yang serba digital, ketika media online tumbuh menjamur, media-media cetak besar nasional gulung tikar dan beralih ke platform digital karena kehilangan pembaca dan menurunnya pendapatan, di sanalah kerja jurnalistik mendapat tantangan berat: soal penggajian. Bagaimana sumber dana untuk menggaji wartawan?
Belum lagi, ini soal ironi yang mungkin jarang diketahui publik. Betapa jurnalis di Indonesia dan Tanah Papua, yang profesinya disebut mulia, bahkan yang sudah memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama sekalipun, tak pernah dibayar negara dengan layak. Negara hanya memainkan tangan tak terlihat untuk menjadikan program UKW sebagai bisnis, tetapi lupa memberikan hak yang layak lewat gaji maupun tunjangan apapun, seperti laiknya profesi guru dan kesehatan.
Sejatinya, sejak pers di tanah air berdiri dan berkembang hingga kini, pagar api itu memungkinkan setiap media atau perusahaan pers membangun kerjasama dengan pihak manapun, baik swasta maupun pemerintah. Pagar itu membatasi berita-berita advertorial dan iklan, yang harus dibedakan dengan berita-berita umum. Yang terjadi selama ini, kadang pihak yang membangun kerjasama salah kaprah, seakan dengan membangun kerjasama, media tersebut tidak boleh kritis, tidak bisa menulis untuk mengkritiknya.
Belum lagi, soal beban moril “rasa tidak enak” sang jurnalis yang sudah terlanjur dekat dengan kekuasaan, ketika diminta meliput kasus yang menimpa mitranya, ini tentu sebuah perang batin yang tak mudah. Dan tentu saja, rasa takut akan batalnya teken kontrak kerjasama yang berdampak bagi hilangnya benefit media itu adalah faktor yang akan dipertimbangkan jurnalis dan medianya.
Sekalipun belum melakukan riset, saya memperkirakan hampir 60-an persen jurnalis di Tanah Papua saat ini, bekerja tanpa gaji tetap bulanan. Mereka hanya hidup bergantung dengan relasi kedekatan dengan narasumber terutama birokrat, politisi dan swasta melalui iklan dan berita advertorial.
Coba Anda bayangkan, ketika dapur dipaksa harus mengepul, anak-anak butuh biaya sekolah, kontrakan harus dibayar, bagaimana rasanya Anda berada sebagai seorang jurnalis yang memikul tanggung jawab moril dengan bekerja menjaga pilar demokrasi? Tanpa digaji?
Menulis Tentang Papua Dengan Gembira
Sambil berharap, pemerintah maupun swasta memahami kerja jurnalistik dan bisa ikut menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi dengan berpegang pada pagar api alias siap membuka diri menerima kritikan, saya sangat ingin momen Festival Media ini melahirkan satu resolusi, yang saya sebut dengan Menulis Tentang Papua Dengan Gembira.
Menulis tentang Papua dengan gembira mengandaikan setiap jurnalis bebas tanpa tekanan pihak manapun: kantor, relasi mitra, dan terutama pola pikir. Papua bagi dunia jurnalistik adalah ladang berita yang tak pernah habis ditulis dan dipotret. Penderitaan rakyat sepanjang implementasi Otonomi Khusus, perjuangan pemerintah membangun daerah, keindahan alam, keunikan suku dan budaya yang tiada taranya, hingga sosok-sosok inspiratif, tak pernah berhenti muncul dari waktu ke waktu.
Seminar, pelatihan dan mungkin juga lomba menulis yang ditampilkan pada Festival Media Perdana selama tiga hari ini, kiranya bermuara pada satu keberanian dan kebebasan bagi setiap kuli tinta untuk lebih tajam lagi menulis tentang Papua. Menulis dengan hati untuk membuka mata dunia, seperti apa Papua saat ini.
Jika Anda adalah jurnalis yang dekat dengan petinggi militer, belajarlah menulis kisah di balik peluru yang melayang dan tangis pengungsi di tenda-tenda jauh dari kampung halaman yang ditinggalkan. Jika Anda dekat dengan kekuasaan, mulailah menulis tentang kisah anak yatim di distrik terjauh yang putus sekolah karena tiada biaya agar namanya segera dicatat sebagai penerima beasiswa di tahun berikutnya. Tetapi jika Anda memilih berdiri netral, menulislah dengan ketajaman batinmu untuk membangun narasi yang jernih untuk dibaca publik dari dua sisi.
Lebih dari itu, jika Anda tak berminat pada semua hiruk pikuk itu, menulislah secara independen: membuat liputan khusus tentang alam, budaya, atau mungkin menulis buku biografi tokoh-tokoh Papua sebagai inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Papua berikutnya. Selagi itu masih memberi value bagi kerja jurnalistikmu, dunia akan tetap mengenangmu sebagai penulis yang menyusun aksara-aksara demi mengabarkan kebaikan Papua.
Tetapi saya percaya, di tengah keraguan publik tentang independensi wartawan, ratusan jurnalis Asli Papua yang tergabung dalam organisasi Asosiasi Wartawan Papua (AWP) memiliki kemampuan untuk menulis lebih tajam dan berani mengungkap fakta, serta lebih humanis yang sanggup menyentuh hati nurani publik. Tentang apa saja, terutama lara kemanusiaan di Bumi Cenderawasih yang tiada pernah habis babnya. “Ini ko pu Tanah, ko harus berani tulis,” demikian kira-kira pesan imaginer.
Akhirnya saya berharap, Festival Media ini juga sekiranya menularkan minat bagi generasi muda di Papua untuk tidak takut menjadi jurnalis. Di tengah kepercayaan publik yang tergerus, sertfikasi UKW tanpa arti, dan tungku dapur yang harus mengepul, kerja sebagai jurnalis adalah sebuah seni mengabdi kepada publik tanpa kenal lelah. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada anak-anak dan istri/suami para jurnalis, yang banyak hilang waktunya bersama keluarga karena sibuk menyusun aksara-aksara. Selamat Merayakan Festival Media Perdana di Negeri Teluk Cenderawasih. (Gusty Masan Raya)
