
Kepala Bapperida Pegubin Yance Tapyor, ST,M.AP saat menyampaikan sambutan pada giat Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Pegubin, Rabu, 25 Februari 2026.
OKSIBIL (PB.COM)—Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang (Bapperida Pegubin), Yance Tapyor, ST,M.AP, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang berfokus pada transformasi ekonomi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Setiap kebijakan yang dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus selaras dengan kebutuhan aktual masyarakat dan kemampuan keuangan daerah di Pegubin.
“Kita tidak bisa membuat rencana yang indah di atas kertas tapi tidak sesuai kondisi lapangan. Proses konsultasi ini memastikan aspirasi berbagai lapisan masyarakat terefleksi dalam RKPD 2027, sehingga transformasi ekonomi yang kita targetkan benar-benar menjangkau semua kalangan,” ujar Yance Tapyor pada giat Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Pegubin, Rabu, 25 Februari 2026.

Menurut mantan Kepala Dinas PUPR Pegubin ini, penyusunan RKPD juga disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga setiap langkah pembangunan tahunan tetap mengarah pada target jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi lokal yang kuat.
“Partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat akan membuat implementasi program lebih lancar dan memberikan manfaat nyata,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Bapperida Pegubin, Floriani Uropmabin, S.IP, M.Si, menguraikan bahwa fokus utama RKPD 2027 adalah transformasi ekonomi eksklusif yang berbasis kearifan lokal, dengan tema yang diusung sesuai arahan tersebut.

Kepala Bidang Pengendalian Bapperida Pegubin, Floriani Uropmabin, S.IP, M.Si.
“Kita memiliki dua misi penting: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, dan akses pelayanan publik, serta sebagai daerah penerima Otonomi Khusus (Otsus), memberikan afirmasi dan melindungi hak orang asli Papua melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal,” kata Floriani.
Menurutnya, untuk mewujudkan transformasi ekonomi tersebut, ditetapkan lima prioritas utama. Pertama, Penguatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial yang sensitif terhadap budaya lokal.

Kedua, Tata Kelola Pemerintah dan Tugas Stabilitas Wilayah yang berfokus pada reformasi birokrasi, transparansi keuangan, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat sebagai dasar yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Kampung dan Ekologi dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, pariwisata alam dan budaya, serta UMKM yang mengedepankan produk lokal dengan nilai tambah tinggi.
Keempat, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah dengan memperbaiki jalan, jembatan, sarana komunikasi, dan prasarana pendukung untuk memperluas akses pasar produk lokal.

Kelima, Penguatan Perlindungan Lingkungan dan Pondasi Keberlanjutan demi menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi dasar ekonomi lokal, dengan menerapkan praktik pembangunan berdasarkan kearifan lokal.
Floriani juga mengakui kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan, sehingga efisiensi dan rasionalisasi belanja menjadi poin krusial.
“Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kita akan memprioritaskan program-program yang mendorong transformasi ekonomi dengan dampak luas,” tegasnya.
Penyusunan RKPD 2027 melibatkan kolaborasi erat antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat sipil, akademisi, dan stakeholder lainnya. Diharapkan dengan proses yang inklusif ini, RKPD Tahun 2027 dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Pegubin ke depan. (Aquino Ningdana/GMR)







































