Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (28/4/2026).
NABIRE (PB.COM) – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (28/4/2026).
Dalam sambutannya di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan, Gubernur Meki Nawipa mengatakan, Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan. Musrenbang adalah forum penting untuk menyusun perencanaan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Mengusung tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah”, Gubernur Meki berharap pembangunan Papua Tengah harus bertumpu pada kekuatan daerah sendiri, mulai dari sektor pertanian, kelautan, hingga penguatan budaya dan kearifan lokal masyarakat.
“Papua Tengah harus dibangun dari kekuatan daerah sendiri. Tanah yang subur, laut yang kaya, serta kekuatan budaya harus menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah,” harap Gubernur Meki.
Ia menyampaikan bahwa Musrenbang adalah ruang bersama untuk menentukan masa depan Papua Tengah. “Di sinilah kita duduk bersama, menyatukan pikiran, menyamakan langkah, dan memastikan bahwa apa yang kita rencanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Gubernur Meki juga mengungkap sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua Tengah berdasarkan indikator makro tahun 2025. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 60,64, pertumbuhan ekonomi minus 6,01 persen, tingkat kemiskinan 29,45 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,62 persen, serta gini ratio berada di angka 0,34.
Menurutnya, angka-angka tersebut menunjukkan masih tingginya pekerjaan rumah pemerintah, terutama dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah pegunungan.
Seluruh tantangan itu menurut Gubernur Meki harus dijawab melalui perencanaan pembangunan yang terarah, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Pada forum tersebut, ia juga memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia meminta agar dana Otsus harus digunakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung bagi Orang Asli Papua (OAP), terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dana Otsus harus dirasakan masyarakat. Tidak boleh ada program yang hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari para bupati se-Papua Tengah, pimpinan OPD, DPR Papua Tengah, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga masyarakat luas untuk memperkuat sinergi dalam membangun daerah.
Menurutnya, pembangunan Papua Tengah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus bergerak dalam satu arah, satu visi, dan satu tujuan bersama demi mewujudkan Papua Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
Kata dia, perencanaan pembangunan yang dirumuskan saat ini bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi pondasi bagi masa depan generasi Papua Tengah.
Menutup sambutannya, Gubernur Meki mengajak seluruh peserta bekerja dengan hati, kejujuran, dan tanggung jawab. “Kalau Papua Tengah maju, Indonesia akan semakin kuat. Dan itu dimulai dari kerja kita hari ini,” katanya. (Gusty Masan Raya/Rilis)
