Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melakukan Monitoring Meja Semester I Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (13/8/2026).
NABIRE (PB.COM) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melakukan Monitoring Meja Semester I Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (13/8/2026) 2026 di Aula LPP RRI Nabire. Pasalnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) realisasi penyerapan anggarannya berada di bawah 50 persen.
Penjabat Sekda Papua Tengah dr. Silwanus Sumule Silwanus mewakili Gubernur Meki Nawipa, SH, mengatakan, Monitoring Meja merupakan elemen yang sangat penting dalam Pengendalian Pembangunan Daerah.
Dengan monitoring yang baik, dipastikan semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini adalah langkah strategis untuk mencapai sasaran yang diharapkan dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif.
“Tanpa adanya monitoring yang baik, kita berisiko berhadapan dengan masalah yang tidak terdeteksi. Masalah ini dapat berujung pada kesalahan, penundaan, atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan,” kata Silwanus.
Ia meminta seluruh Kepala OPD segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang masih tertunda. Percepatan diperlukan agar realisasi anggaran dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Masih ada beberapa OPD yang progres realisasi anggarannya masih di bawah 50 persen. Untuk itu, saya mengingatkan seluruh Kepala OPD untuk mempercepat sisa kegiatannya,” kepada wartawan.
Ia menilai, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dapat berdampak terhadap pencapaian target pembangunan. Selain itu, keterlambatan pelaporan juga dapat menghambat proses monitoring dan evaluasi kinerja OPD.
Berdasarkan laporan per 11 Agustus 2026, sebut Silwanus, serapan anggaran Provinsi Papua Tengah tercatat 33,37 persen. Tetapi sistem pemantauan menggunakan data real time sehingga angka terbaru yang dipantau pemerintah telah berada di kisaran 40 persen.
Capaian tersebut masih perlu didorong karena secara umum progress OPD berada pada kisaran 37 hingga 43 persen. Menurut Silwanus, Pemmprov masih tertinggal sekitar 7 sampai 8 persen dari target. “Ada OPD yang progresnya sudah cukup baik, tetapi masih ada juga yang berada di bawah 40 persen. Ini yang harus kita dorong agar dapat bekerja lebih cepat,” jelasnya.
Ia meminta setiap OPD melakukan evaluasi terhadap program masing-masing dan segera mengidentifikasi kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan belum maksimal. Harapannya, permasalahan yang ditemukan segera dilaporkan kepada tim Monitoring Meja.
Silwanus menegaskan percepatan pelaksanaan program harus tetap mengikuti mekanisme dan regulasi pemerintah. Prinsip kehati-hatian juga harus dikedepankan agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepada pejabat terkait, percepat proses pengadaan serta utamakan produk dalam negeri,” tegasnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong realisasi anggaran tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Pemprov Papua Tengah juga telah menyediakan aplikasi Dalevbang untuk membantu OPD memantau perkembangan penyerapan anggaran dan capaian program. Sistem tersebut diharapkan memperkuat proses e-monitoring dan evaluasi secara real time.
“Monitoring ini bukan sekadar mengejar angka serapan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai jalur dan memberikan hasil sesuai target. Tujuan kegiatan ini adalah memastikan seluruh program dan kegiatan tetap berjalan pada jalur yang benar atau on the right track,” katanya.
Hasil monitoring akan menjadi bahan persiapan penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Karena itu, setiap OPD diminta serius mengevaluasi pelaksanaan program sejak sekarang.
Silwanus juga mengingatkan tiga fokus yang harus menjadi perhatian OPD, yakni program prioritas Gubernur, program wajib pemerintah provinsi, serta program inovasi yang dapat memperkuat pembangunan daerah.
“Waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas sehingga tidak boleh ada OPD yang menunda pekerjaan. Percepatan harus dilakukan secara terukur agar target pembangunan dan penyerapan anggaran dapat tercapai, tegas Silwanus. (Gusty Masan Raya/Rilis)
