Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana, ST,M.Si bersama wakilnya Arnold Nam. S.AP.
YOGYAKARTA (PB.COM)—Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Spei Bidana, yang juga Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Papua Pegunungan, belum berangkat ke lokasi retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Sebagai kader PDIP, Spei Bidana mematuhi instruksi Ketua Umum PDIP dan menunggu arahan lebih lanjut mengenai keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
Bupati yang menjabat selama dua periode ini memilih singgah di Kota Yogyakarta, di mana ia akan menghadiri rapat bersama para kader PDIP di Kantor DPD PDIP Yogyakarta pada Jumat, 21 Februari 2025.
Spei menambahkan bahwa setelah mengikuti rapat bersama para kepala daerah dari PDIP, ia akan memberikan keterangan yang lebih jelas terkait keikutsertaannya dalam retret atau mematuhi instruksi ketua umum partai berlambang banteng tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP di Indonesia.
Bagi kepala daerah dari PDIP yang sudah dalam perjalanan, mereka diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum. Instruksi ini memaksa para kepala daerah, termasuk Bupati Pegunungan Bintang Spei Bidana, menunda keberangkatan ke Magelang hingga mendapatkan instruksi yang jelas dari pimpinan partai.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan orientasi atau retreat akan mengalami kerugian sendiri.
Menurut dia, retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah, adalah untuk kepentingan daerah yang akan dipimpin selama periode lima tahun.
“Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang tidak mengambil bagian, ya rugi sendiri,” ucap Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 22 Februari 2025.
Tito menjelaskan, dalam retreat ini, para kepala daerah bisa mendapatkan relasi antar daerah dengan cara yang lebih baik. (Gusty/dbs)
