Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua menyelenggarakan Forum Sosialisasi Anti-Korupsi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua, Jumat (23/52025).
NABIRE (PB.COM) –Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua menyelenggarakan Forum Sosialisasi Anti-Korupsi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua, Jumat (23/52025).
Forum strategis yang menggelar sosialiasi di ruang rapat Gubernur Papua Tengah, juga didilaksanakan secara daring melalui zoom meeting.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah se-Tanah Papua, hadir sebagai narasumber utama, dan Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, yang memberikan paparan penting mengenai strategi pencegahan korupsi dan penguatan integritas dalam tata kelola pemerintahan di wilayah Papua.
Acara diawali dengan sambutan dari Inspektur Papua Tengah, Drs. S. Rihi, M.Si, CGCAE, disusul sambutan Gubernur Papua Tengah dan Ketua KPK RI. Mengusung tema, “Integritas di Setiap Rupiah: Jaga Amanah, Bangun Papua”, forum ini menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang berlandaskan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
Forum yang dibentuk dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi ini diikuti lebih dari 50 peserta dari enam provinsi di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, yang terdiri dari para Bupati, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPPD), Sekretaris Daerah, hingga perwakilan pemerintah provinsi.
Dalam paparannya, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengungkapkan hasil Indeks Integritas Nasional (IIN) tahun 2024 yang menunjukkan angka rata-rata 71,53, tergolong rentan. Sementara itu, Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Daerah se-Tanah Papua berada pada angka 38 (kategori merah/rendah), dengan Papua Tengah mencatatkan skor 41,96%.
Berbagai tantangan seperti kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan sosial-ekonomi disebut menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketua KPK RI juga menekankan bahwa pembangunan di Papua harus berdampak nyata, seperti pembangunan sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya peran Inspektorat Daerah serta penerapan sistem pengawasan berbasis aturan, SOP, dan digitalisasi. Kepemimpinan yang berintegritas disebut sebagai elemen utama dalam mencegah praktik korupsi di daerah.
Dalam konteks menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintah daerah didorong untuk fokus pada empat pilar utama pembangunan: pengembangan sumber daya manusia dan IPTEK, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Gubernur Meki Nawipa mengajak seluruh kepala daerah untuk menanamkan prinsip integritas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. “Setiap rupiah harus dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, akan digelar pertemuan lanjutan antara para Gubernur se-Tanah Papua, BP3OKP, dan KPK RI untuk merumuskan langkah strategis bersama dalam memperkuat tata kelola daerah yang bersih dan berintegritas. (Rilis/GMR)
