Sekretaris KNPI Papua, Gifli Buinei. ST
JAYAPURA (PB.COM) – Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua, Gifli Buinei ST, angkat bicara dan mengecam kebijakan rekrutmen tenaga kesehatan di Rumah Sakit Vertikal Papua yang dikelola Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena dianggap tidak memenuhi kuota 70% untuk Orang Asli Papua (OAP).
Gifli Buinei kepada wartawan di Jayapura, Rabu (04/06/2025) malam menyampaikan, kebijakan yang dianggap sangat tidak adil itu menimbulkan hal yang kurang baik, bahkan terkesan diskriminatif kepada orang asli Papua.
“Kami menilai hasil perekrutan pegawai rumah vertikal bentuk diskriminasi negara terhadap orang Papua. Dan situasi seperti ini yang membuat orang Papua tidak percaya kepada Jakarta karena merasa menjadi warga nomor dua di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Gifli dalam kesempatan itu meminta Presiden melalui Kemenkes segera meninjau ulang hasil perekrutan pegawai RS kemenkes dan orang Asli Papua di berikan ruang yang lebih banyak untuk bekerja di Rumah sakit tersebut.
“Kalau hasilnya perekrutan pegawaI tidak ada perubahan, maka kami KNPI Papua akan galang kekuatan pemuda dan masyarakat untuk lalkukan aksi saat presiden meresmikan rumah sakit tersebut,” tegasnya.
Gifli menekankan bahwa, rekrutmen harus memenuhi amanat Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang mewajibkan prioritas 70% OAP dalam rekrutmen.
Sebelumnya beberapa waktu terakhir masyarakat Papua juga disuguhi dengan video pertemuan forkopimda Papua dan pihak rumah sakit vertikal Jayapura.
Dalam video tersebut terlihat Ketua DPR Papua, Denny Bonai saat itu mencecar pihak rumah sakit vertikal lantaran data penyerapan pegawai rumah sakit vertikal yang dinilai tidak berpihak kepada orang asli Papua. Karena dari jumlah 529 pegawai hanya 9 OAP. (ADM)
