Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley bersama Special Advisor to APLMA yang juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pada momen forum 9th Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination di Nusa Dua Bali, Senin, 17 Juni 2025.
NABIRE (PB.COM)—Komitmen sejumlah negara di Asia Pasifik untuk menekan angka kasus malaria baru saja ditunjukkan lewat forum 9th Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination bertajuk “Unity in Action, Towards Zero Malaria” yang digelar di hotel Hilton Bali Resort beralamat Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Senin, 17 Juni 2025.
Forum penting ini dihadiri pemimpin negara seperti Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar dan beberapa negara Eropa serta perwakilan regional, termasuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang turut menandatangani komitmen global untuk eliminasi malaria bersama.
Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos,M.Si hadir mewakili Pemerintah Provinsi Papua dalam forum penting ini. Hal ini menunjukkan komitmen Papua Tengah untuk mengejar target eliminasi malaria tahun 2030.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes,CH,Med,CHt bersama Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Papua Tengah Yenice Derek, ST. M.Kes.
“Selaku Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah, saya berterima kasih dan mengapresiasi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah atas dukungnnya. Secara khusus kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah hadir dan mengikuti secara langsung acara penandatanganan bersama seluruh Gubernur se-Tanah Papua,” ujar Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah Yenice Derek, ST. M.Kes, Rabu, 18 Juni 2025.
Menurut Yenice, kehadiran Wagub Papua Tengah Deinas Geley adalah bukti komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang peduli pada kasus kesakitan dan kematian akibat malaria di wilayah ini. Sekaligus, ini menjadi tonggak penting dalam upaya bersama menurunkan angka kesakitan malaria dan mencapai eliminasi malaria pada tahun 2030.
“Saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes,CH,Med,CHt menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Wakil Gubernur hadir dalam forum besar ini. Terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada Bapak Gubernur atas komitmen luar biasa yang telah ditunjukkan. Saya mengajak kepada semua stake holder, mari kita terus bekerja dan bergandengan tangan agar cita-cita besar menuju Papua Tengah bebas malaria di tahun 2030 dapat terwujud,” ujar Yenice.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos,M.Si mengatakan, forum 9th Asia Pacific Leaders Summit on Malaria Elimination merupakan tonggak penting dalam kolaborasi lintas negara menanggulangi malaria.
“Kita sudah tanda tangan komitmen integritas. Dari Papua Tengah, saya jelaskan bahwa kasus malaria paling tinggi terjadi di Mimika dan Nabire. Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya daerah, tapi juga nasional dan regional,” ujarnya.
Berdasarkan data, sejak tahun 2018, kasus malaria di Papua Tengah menunjukkan tren meningkat, meski sempat menurun pada tahun 2020 dan 2023. Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa: 40% penduduk Papua Tengah tinggal di wilayah endemis rendah. 60% kabupaten/kota masih termasuk dalam kategori endemis tinggi I dan III. Kelengkapan laporan SISMAL 2024 mencapai 97%, dengan cakupan konfirmasi laboratorium 99,9%, serta cakupan pengobatan standar 93,5%.
Sementara Annual Blood Examination Rate (ABER) : 55,5%, dan
Positive Rate (PR): 20,6%. Sebanyak 0,11% kasus positif dari wilayah endemis rendah dan tinggi I (197 kasus) telah ditindaklanjuti dengan Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada 125 kasus. Kabupaten Mimika mencatat kasus tertinggi dengan 161.402 kasus malaria.
Wagub Deinas menyoroti distribusi geografis kasus, dengan 97% kasus terjadi di wilayah kota, dan hanya 1% di wilayah pegunungan. Selain itu, hampir 60% kampung di Papua Tengah berada dalam wilayah transmisi tinggi.
“Peningkatan kasus pada Mei hingga Desember 2024 sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini dipengaruhi oleh iklim, curah hujan tinggi, dan banyaknya tempat perindukan nyamuk di dekat pemukiman,” jelas Deinas.
Menurut Deinas, sebagai bagian dari implementasi komitmen eliminasi, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Malaria di seluruh jenjang. Di tingkat provinsi, Satgas akan diketuai langsung oleh unsur pimpinan daerah.
Di kabupaten, terutama Mimika dan Nabire, Bupati akan memimpin Satgas, dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai sekretaris. Satgas akan menjangkau hingga ke puskesmas, distrik, dan kampung untuk mempercepat penanganan.
“Jika tidak ditangani serius, malaria akan menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi Papua Tengah. Maka hari ini kita satukan langkah, dari pusat sampai kampung,” tegas Deinas. (Abeth You/Gusty Masan Raya)
