JAYAPURA (PB.COM) – Ketua LSM Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro, menuding aparat kepolisian melakukan persekusi dan penganiayaan terhadap dirinya saat menggelar aksi spontanitas di sekitar Bandara Sentani, Senin (12/08/2025). Aksi ini dilakukan untuk menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam jumpa pers di Abepura, Selasa (12/08/2025), Panji menjelaskan bahwa ia dan rekan-rekannya berinisiatif mendekat ke bandara setelah mendapat informasi kedatangan Mendagri. “Kami ingin berorasi di pinggir jalan saat rombongan Mendagri keluar,” ujarnya.
Namun, puluhan aparat kepolisian menghadang mereka. Panji menuding Kapolsek Bandara Sentani, Iptu Wajedi, dan Kapolres Kabupaten Jayapura sebagai pihak yang paling agresif. “Kapolsek Bandara yang pertama bersentuhan fisik dan mendorong saya. Kemudian Kapolres memegang kerah baju dan mencekik leher saya, sementara anggota Polsek lain memukuli kepala saya,” ungkap Panji. Ia juga mengaku dipukul di bagian wajah hingga kacamatanya rusak.
Panji menyayangkan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Kapolres saat berada di ruang tamu Polsek Bandara. “Kamu Panji Agung Mangkunegoro jangan pernah bikin kacau di Kabupaten Jayapura, jangan pernah bikin demo-demo di sini, karena kamu akan berhadapan dengan saya,” kata Panji menirukan ucapan Kapolres.
Pemuda Tabi, Yulianus Dwaa, menambahkan bahwa aksi di Bandara Sentani tidak direncanakan dan tidak ada pemberitahuan kepada Polres Kabupaten Jayapura. “Itu menjadi alasan mereka membubarkan kami secara paksa,” katanya. Ia juga menyoroti ketidakjelasan informasi mengenai kedatangan Mendagri. “Seharusnya ada konfirmasi yang pasti dari kepolisian apakah beliau akan transit atau langsung ke Wamena,” ujarnya.
Yulianus Dwaa juga meminta Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Papua karena dinilai tidak mampu mengatur bawahannya. Ia juga menuding Mendagri dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebagai biang kerok kerusakan demokrasi di Papua. “Kami minta Presiden mencopot dua-duanya karena mereka ini menjadi biang korok kerusakan demokrasi, kerusakan alam, dan sumber daya di Papua,” tegasnya.
Yulianus juga menyoroti perilaku Penjabat Gubernur yang dianggap tidak netral dan merusak tatanan kehidupan di Papua. “Persoalan Papua hari ini adalah persoalan ideologi, jangan ditambah dengan persoalan keagamaan,” pungkasnya.
Panji menuntut Kapolres membayar denda dan meminta maaf kepada publik atas kejadian ini. (ADM)
