Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli
JAYAPURA (PB.COM) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo, Papua Pegunungan resmi menghentikan seluruh bentuk bantuan bagi mahasiswa asal Yahukimo yang kuliah di Kota Studi Manokwari, Papua Barat, termasuk rencana pembangunan asrama, pembayaran kontrakan, listrik, air, bantuan sosial hingga beasiswa.
Kebijakan tegas ini diambil setelah Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menyebut bahwa para mahasiswa telah menyampaikan tuduhan yang menyesatkan, tidak sesuai fakta, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui aksi demonstrasi yang viral di media sosial.
Bupati Didimus Yahuli menegaskan, bahwa bantuan baru dapat dipulihkan bila mahasiswa membuktikan sembilan poin tuduhan dan mempertanggungjawabkannya secara resmi di hadapan pemerintah daerah.
“Kalau mahasiswa mau konfrontasi dengan pemerintah, maka kami berikan sanksi sosial. Bantuan kami hentikan sampai mereka mempertanggungjawabkan pernyataannya,” tegas Didimus, Senin (24/11/2025).
Bantuan pendidikan bagi mahasiswa Manokwari dihentikan sementara, diklaim bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai upaya menegakkan prinsip kebenaran, tanggung jawab dan etika intelektual.
“Bahwa penyampaian dari para mahasiswa sudah lewat batas kewajaran sehingga mengklarifikasi supaya public tahu dan tidak menjadi berita yang menyesatkan. Pertama para mahasiswa sudah keliru dengan menyebut diri sebagai representasi dari Masyarakat. Padahal diketahui reprsentasi rakyat Adalah wakil rakyat yang ada di parlemen atau para anggota DPR,” ujarnya.
Isu Penyisiran, TNI dan Polri Jadi Tenaga Medis dan Guru Hingga Banyak Warga Meninggal
Mahasiswa juga juga menyebut terjadi penyisiran dan penyitaan besar-besaran oleh aparat keamanan di YAhukimo. Akan tetapi, Bupati Didimus yang berada di YAhukimo membantahnya. Dia menyebut memang ada Langkah hukum dari aparat keamanan yang mengejar para pelaku pelanggaran hukum itu sendiri.
“Itu dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamaan kepada 12 suku Masyarakat asli di Yahukimo dan saudara Nusantara lainnya. Itu penting negara dna pemerintah harus hadir dalam hal ini,” kata Didimus.
Berikutnya, pernyataan mahasiswa yang menyebut disemua bidang diisi oleh militer. Bupati Didimus Yahuli meminta mahasiswa kota studi Manokwari yang mengeluarkan pernyataan itu harus bisa membuktikannya.
“Sampaikan data dan bukti pada kami, di Rumah Sakit, Puskesmas dan atau layanan Kesehatan mana yang TNI atau Polri menjadi tenaga medis. Sebab, saat ini semua Puskesmas, kepala Puskesmasnya orang asli Yahukimo dari distrik atau kecamatan Dimana Puskesmas berada. Bahkan hingga rata-rata tenaga medisnya,” urainya.
Di Kota Dekai sendiri, Didimus menjelaskan ada satu Rumah Sakit dan Tiga Puskesmas, itupun dipastikan tidak ada TNI atau Polri yang jadi medis disana.
“Mahasiswa juga harus buktikan soal ucapan pernyataan soal banyak warga YAhukimo yang meninggal dirumah karena sakit namun tidak berani ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk berobat,” tegasnya.
Apalagi, di masa jabatan Bupati Didimus YAhuli dan Wakil Bupati Esau Miram memimpin Yahukimo hingga kini di tahun pertama periode kedua kepemimpinan mereka, telah langsung memperbaiki fasilitas Kesehatan diantaranya RS Dekai kini dari dari Tipe D jadi tipe C.
Dan Kemenkes lihat itu serta beri penghargaan akan membantu membangun sebuah RS tipe C di Dekai.
Tak hanya itu, Bupati Didimus mengungkapkan jika hingga kini selalu berkordinasi dengan direktur RS Dekai setiap harinya dan mendapatkan laporan soal jumlah kematian warga atau pasien. Sebab, pemerintah selalu membantu uang duka, bahan makanan hingga peti mati untuk warga yang meninggal. Kecuali yang tidak diketahui sama sekali.
“Hingga kini tahun pertama di periode kedua kepemimpinan Didimus-Esau tidak ada permintaan peti jenazah yang berlebihan ataupun berita orang duka terlalu banyak. Jadi mahasiswa dapat informasi dan data darimana?” cetus Bupati Didimus.
Selain itu, pernyataan yang menyebutkan warga sipil mengungsi dan meninggal juga diminta segera laporkan pada pemkab Yahukimo.
“Sebab disini tidak ada yang mengungsi. Kalau ungsi mungkin yang di jalan Gunung itupun beberapa orang merasa tidak aman dan pergi tinggal bersama keluarganya di Dekai. Karena kami ada tim kepala suku, satgas Pembangunan, komponen gereja hingga FKUB saling kordinasui bersama TNI Polri juga. Sehingga kalai ada pengungsi beri data akurat,” sesalnya.
Disesalkan lagi oleh Didimus Yahuli, Adalah menyesatkan dan berbahaya lagi mahasiwa di kota studi menyebut guru-guru yang mengajar disekolah Adalah anggota TNI dan Polri.
“Tidak ada itu. Cukup sudah dengan isu itu, kemarin satu ibu guru meninggal di Angguruk. Mahasiwa sebagai orang terpelajar tidak boleh bicara sesuatu yang tidak ada buktinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata dia.
Soal Kemunduran Pendidikan: “Justru Yahukimo Terbaik di Papua Pegunungan”
Bupati Didimus Yahuli juga menyebut salah besar mengatakan ada kemunduran dunia Pendidikan di Yahukimo. Sebaliknya, Yahukimo terbaik di Papua Pegunungan dalam dunia Pendidikan. Karena yang pertama 36 kecamatan sedang diturunkan guru dari “Yahukimo Cerdas” dan sedang mengajar dengan kurikulum Merdeka belajar disana. Dan, anak-anak di kampung lebih maju, Cerdas dan berkualitas.
“Kami juga terima penghargaan nasional Piagam Buta Aksara. Dan Minggu lalu juga Bunda PAUD menerima penghargaan nasional juga. Ini terlihat dan dampak dari peningkatan Indeks Pembangunan MAnusia (IPM) Kabupaten Yahukimo yang naik dari 51 jadi 52,98 persen. Itu berarti indikator banyak orang cerds orang tahu baca, tulis, lama Pendidikan di Kota Dekai dan kampung-kampung. Ini harus diketahui,” urainya.
Dia menjelaskan, Pendidikan di Yahukimo ini sejak tahun 2021 meningkat signifikan. Sebab pemerintah mengubah pola pengajaran dan mengontrak guru, masukan fasilitas Pendidikan berupa rumah guru dan sarana penunjang lainnya agar ada rasa nyaman menjadi tenaga pengajar disana.
“Itu dari dana otonomi khusus yang kami gunakan. Dan terus berlanjut,” ujarnya.
Kerjasama pemda dan TNI Polri
Terkait itu, Bupati Didimus memaparkan bahwa, Pemerintah Daerah bekerja berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan dibawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau TNI dan Polri dibawah Kementerian Pertahanan.
Kalaupun ada kordinasi dilapangan, itu wajar karena urus bersama urus negara sehingga, tak benat ada permintaan bupati tambah kemanan dan lainnya.
“Kami fokus pada bagaimana melayani pelayanan umum dan dinilai sangat bagus sehingga kita mendapatkan lagi penghargaan dari Provinsi untuk Tiga kriteria dapat rangking satu. Secara nasional dapat ranhgking 36 dari Kementerian Dalam Negeri. Tak hanya itu, MCP 90 persen berdasarkan dari KPK sudaha buktikan pengelolaan tata pemerintahan sangat bagus. Sehingga kita jaga arus kas masuk dan keluar dan jaga inflsasi endukung positif pemerintah provinsi dan Pusat,” terangnya.
Didimus mengingatkan, Soal tidak boleh ada Kerjasama daerah dengan TNI dan Polri, Itu bukan ranahnya mahasiswa. Dan wajib diketahui bahwa disuatu daerah itu harus ada Kerjasama.
“Itulah sebabnya ada yang disebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda itu. Semua warga negara harus kita lindungi dengan baik, penuh tanggungjawab dan Kerjasama. Diharapkan agar almamater universitas itu juga bisa memberi teguran atau peringatan supaaya bisa hati-hati dalam kampus masing-masing dan melakukan aktivitas yang positif,” sesalnya lagi.
Banner “Salibkan Didimus” Masuk Ranah Hukum
Masih dipaparkan Bupati Didimus Yahuli, dalam aksi mahasiswa di Manokwari, juga ada hal yang sangat subjektif Dimana membawa pamphlet atau spanduk bertuliskan “Salibkan Didimus” dan lainnya.
“Itu kita akan melihat ada ranah pidana atau tidak oleh tim hukum,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu juga, Bupati Didimus meminta semua aktivitas politik, hasut-menghasut dan semua hal yang merugikan daerah agar dihentikan.
“Kalau mau bermain politik nanti di tahun 2029. Empat tahun ini mari kita kerja bangun daerah dan Masyarakat supaya kita tidak ketinggalan terus dengan daerah lain,” tuturnya.
Masih dalam momen yang sama, Bupati Didimus tak menampik memimpin apel siaga di Polres Yahukimo. Itu terkait apel kesiagaan bencana alam atau darurat yang seharusnya dilakukan di kantor BPBD namun karena satu dan lain hal maka dilakukan dsana.
“Itu dihadiri langsung staf satgas BPBD, Satpol PP, TNI dan Polri serta pegawai. Sambutannya tertulis saya sebagai Bupati hanya membacakan. Sebab berdasarkna prediksi BMKG akan ada angin putting beliung di Bulan November-Desember. Sehingga kesiagaan itu harus dilakukan,” tuturnya.
“Disana tidak bicara hal lain apalagi soal keamanan, tambah pasukan, kejar orang dan lainnya. Jadi rasa terus curiga salah tafsir dari orang-orang supaya hentikan. Saya sangat prihatin dan harap itu tidak boleh lagi,” pungkasnya. (ADM)
