Dokumentasi Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli saat menerima UHC Award
JAKARTA (PB.COM) — Pemerintah bersama BPJS Kesehatan menganugerahkan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Seremonial penganugerahan tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Salah satu kepala daerah yang menerima penghargaan prestisius itu adalah Bupati Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Didimus Yahuli.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.
Kepada media, Didimus Yahuli menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas terselenggaranya UHC Award 2026. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol capaian administratif, melainkan pengakuan atas komitmen bersama pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi sekaligus pengingat bagi kami di Papua Pegunungan bahwa upaya menghadirkan perlindungan kesehatan yang adil dan merata harus terus diperkuat, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan kesehatan,” ujar Didimus Yahuli.
Komitmen Pemerintah Daerah ke Depan
Didimus menegaskan, Pemerintah Kabupaten Yahukimo berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Ke depan, pemerintah daerah akan memperkuat kepesertaan aktif masyarakat, meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran, serta memastikan dukungan anggaran daerah bagi peserta JKN yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian utama, baik dari sisi ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, maupun tata kelola layanan, agar manfaat Program JKN benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Harapan dan Pesan kepada Masyarakat
Pada kesempatan itu, Bupati Yahukimo juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan Program JKN dengan memastikan kepesertaan tetap aktif, mematuhi kewajiban iuran, serta memanfaatkan layanan kesehatan secara bijak.
Menurutnya, Program JKN merupakan wujud nyata semangat gotong royong, di mana yang sehat membantu yang sakit. Dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat, jaminan kesehatan yang adil dan berkelanjutan dapat diwujudkan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Apresiasi kepada BPJS Kesehatan
Didimus Yahuli turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas kerja keras, pendampingan, serta sinergi yang selama ini terjalin dengan pemerintah daerah.
Ia berharap BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga implementasi Program JKN di daerah-daerah dengan kondisi geografis menantang seperti Papua Pegunungan dapat berjalan semakin optimal dan tepat sasaran.
Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam sambutannya mengatakan, Universal Health Coverage bukan sekadar capaian angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya agar tetap sehat dan Sejahtera.
Dia menjelaskan, penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran penduduk pada segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.
Untuk kategori pratama, pemerintah daerah harus mencapai cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan minimal 80 persen.Sementara kategori madya mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 98 persen, tingkat keaktifan minimal 98 persen, serta pendaftaran penduduk pada segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dengan proporsi tertentu.
Adapun kategori utama mensyaratkan cakupan kepesertaan minimal 99 persen, tingkat keaktifan minimal 95 persen, serta pendaftaran penduduk oleh pemerintah daerah minimal 18 persen dari total jumlah penduduk, kecuali apabila tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen. Seluruh kategori juga mensyaratkan status UHC prioritas kabupaten/kota dan pembayaran iuran PBPU Pemda yang lunas hingga September 2025.
Dikemukakan Ali Ghufron Mukti, capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan cakupan jaminan kesehatan tercepat di dunia. Dalam kurun sekitar 10 tahun, Indonesia berhasil mencapai Universal Health Coverage melalui Program JKN dan kini menjadi rujukan internasional.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Transformasi layanan terus kami dorong melalui pemanfaatan teknologi digital agar layanan kesehatan semakin mudah, cepat, dan setara,” katanya.
UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Pemerintah berharap penghargaan ini dapat menjadi teladan dan motivasi bagi daerah lain untuk terus memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. (ADM)
