Ketua DPR Yahukimo, Son Bahabol bersama masyarakat dalam sebuah kesempatan
DEKAI (PB.COM) – Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo, Son Bahabol, menyampaikan pernyataan tegas menanggapi adanya surat dari Dinas Kesehatan terkait rencana penghentian pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit dan Puskesmas, dengan alasan kekhawatiran gangguan keamanan.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pelayanan di sejumlah Puskesmas termasuk apotek dan laboratorium akan ditutup, dan pelayanan hanya difokuskan di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari pimpinan legislatif daerah.
Son Bahabol menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kepentingan universal yang tidak boleh dibatasi atau dikorbankan oleh alasan apa pun.
“Kepentingan masyarakat ini adalah kepentingan yang universal. Tidak ada batas dan tidak ada ukuran yang harus dibatasi. Mau kawan, mau lawan, siapa pun, tujuannya kita menolong satu masyarakat yang sama di 51 distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo,” tegasnya, Rabu (18/02/2026).
Ia menilai, selama masa jabatan Bupati masih berjalan, seluruh pihak seharusnya mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.
Menurutnya, tidak boleh ada stigma atau tekanan tertentu yang justru berpotensi mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar. Ia juga menyoroti adanya pihak-pihak yang mengeluarkan ultimatum tanpa dasar hukum yang jelas.
“Yang punya kekuatan hukum dan dasar itu adalah pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, jajaran Bupati bersama Forkopimda di Kabupaten Yahukimo. Kebijakan yang diambil harus untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya.” tutur Son Bahabol.
Lebih jauh, Ketua DPRD Yahukimo, Son Bahabol, mengingatkan bahwa pembatasan layanan kesehatan berpotensi menimbulkan dampak serius, terutama bagi masyarakat dengan penyakit penyerta.
Ia mencontohkan kasus malaria yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Jika pelayanan dibatasi, pasien malaria yang memiliki penyakit lain seperti HIV/AIDS, jantung, ginjal, atau stroke bisa mengalami penurunan daya tahan tubuh yang memperparah kondisi mereka.
“Kalau daya tahan tubuh turun karena malaria, bisa merembes ke penyakit lain. Orang yang seharusnya bisa diselamatkan, bisa meninggal lebih cepat. Inilah urgensi yang harus kita pikirkan,” ujarnya.
Dalam konteks wilayah dengan 51 distrik yang sebagian besar memiliki tantangan geografis dan akses terbatas, penutupan fasilitas kesehatan dinilai berisiko memperlebar kesenjangan layanan dan meningkatkan angka kematian yang sebenarnya bisa dicegah.
DPRD dan Forkopimda Siap Ambil Sikap
Son Bahabol memastikan bahwa seluruh 35 anggota DPRD Yahukimo mendukung program pemerintah daerah yang sedang berjalan. Ia juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada langkah bersama antara DPRD, pemerintah daerah, serta unsur Forkopimda termasuk TNI dan Polri untuk menjamin keamanan dan kelangsungan pelayanan kesehatan.
“Apa pun alasannya, pelayanan kesehatan tidak boleh ada hambatan. DPR sebagai pelindung masyarakat akan memastikan masyarakat hidup damai dan tetap mendapatkan pelayanan,” kata Son.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan public,” sambungnya.
Ketua DPRD juga mempertanyakan alasan penutupan fasilitas kesehatan yang berada di dalam Kota Dekai, yang menurutnya masih dalam jangkauan pengamanan aparat.
Ia menilai, jika terdapat ancaman nyata di Puskesmas yang berada di luar kota atau di wilayah hutan yang rawan gangguan kelompok bersenjata, maka pembatasan sementara mungkin dapat dipertimbangkan. Namun, untuk fasilitas yang berada di dalam kota seperti sekitar Dekai, Klompat dan sekitarnya tidak ada alasan kuat untuk penghentian pelayanan.
“Kalau Rumah Sakit Umum di Dekai dibuka, kantor kesehatan harus buka. Puskesmas yang di dalam kota kenapa harus ikut ditutup? Jangan sampai memperkeruh situasi dengan mendorong kebijakan yang tidak proporsional. Bagi DPRD Yahukimo, garisnya jelas pelayanan kesehatan adalah hak fundamental yang tidak boleh dikorbankan. Akses kesehatan di Yahukimo bukan sekadar soal kebijakan teknis, melainkan menyangkut keselamatan ribuan warga di 51 distrik,” papar Son Bahabol. (ADM)
