Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya, Rabu (25/2/2026) di Timika.
TIMIKA (PB.COM) – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH meminta tim Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya agar menyelesaikan konflik Kapiraya dengan mengedepankan pengakuan hak ulayat dan sejarah adat
Permintaan Gubernur Meki Nawipa ini disampaikan di dalam Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya, Rabu (25/2/2026) di Timika. Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan hati dan langkah untuk membawa perdamaian yang berkelanjutan di wilayah Kapiraya.
Terkait situasi di Kapiraya, Gubernur menekankan bahwa fokus utama hari ini bukanlah mengenai batas administrasi pemerintahan antar-kabupaten. “Kita hadir untuk mendengarkan suara nurani dan sejarah yang diwariskan oleh leluhur melalui masyarakat adat yang memiliki hak ulayat di daerah tersebut,” kata Gubernur Meki dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Marthen Ukago, SE, M.Si.
Menurutnya, pemerintah hadir bukan untuk menentukan garis batas dari sudut pandang birokrasi, melainkan untuk memfasilitasi bagaimana masyarakat adat dari masing-masing kabupaten dapat duduk bersama, saling menghormati, dan menyepakati tanda-tanda alam serta batas ulayat yang telah ada turun temurun. “Harmonisasi ini adalah kunci agar tidak ada lagi keraguan dan gesekan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Meki Nawipa berharap, penyelesaian konflik ini harus lahir dari kesepakatan murni masyarakat adat yang memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Tiga poin penting yang menjadi harapannya adalah:
- Pemahaman bersama bahwa penyelesaian ini berbasis pada pengakuan hak ulayat dan sejarah adat.
- Komitmen antar pemerintah kabupaten untuk mendukung penuh apa pun yang menjadi kesepakatan damai para tokoh adat di lapangan.
- Suasana yang kondusif di mana masyarakat dapat menentukan sendiri batas wilayahnya sesuai tatanan adat yang mereka yakini.
“Saya ingin menitipkan pesan agar proses ini dijaga dengan bahasa yang merangkul dan menyejukkan. Hindari pembahasan yang bersifat kontroversial dan mari kita fokus pada pencarian titik temu yang mengedepankan persaudaraanm,” ujarnya mengingatkan.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh unsur—baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, aparat keamanan, hingga para tokoh masyarakat—yang telah bersepakat untuk mengedepankan dialog dan menjaga semangat persaudaraan dalam pertemuan ini.
“Mari kita bersama-sama menjaga kepercayaan dan amanah yang telah diletakkan masyarakat di pundak kita,” lanjutnya. Kehadiran hari ini, sambung Meki, adalah bukti nyata bahwa kepentingan rakyat dan kedamaian wilayah adalah prioritas utama. Dengan semangat kebersamaan dan rasa saling menghargai terhadap ulayat masing-masing, ia yakin dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik.
“Mari kita melangkah maju dengan optimisme, menjaga harmoni dalam keberagaman, dan memastikan bahwa setiap jengkal tanah di Papua Tengah membawa berkah serta kesejahteraan bagi anak cucu kita di masa depan,” tutupnya.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, tiga Bupati yakni Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Deiyai Yudas Tebai, Bupati Mimika Johannes Rettob, Forkopimda, tokoh masyarakat dan tokoh adat dari ketiga wilayah terdampak konflik.
Dari pertemuan itu lahir kesepakatan yang mnejadi deklarasi bersama antara Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Harmonisasi Kapiraya, Masyarakat Adat Suku Kamoro dan Suku Mee di wilayah Papua Tengah. (Gusty Masan Raya/Rilis)
