Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC). John Tabo, SE.,M.B.A foto bersama para kepala daerah foto bersama saat pembukaan Musrenbang RKPD dan Otsus Tahun 2027 di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Senin, 27 April 2026.
WAMENA (PB.COM)—Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. (HC). John Tabo, SE.,M.B.A memberikan instruksi keras kepada para bupati di delapan (8) kabupaten di wilayah itu untuk segera menyelesaikan sinkronisasi data OAP dalam kurun waktu empat bulan, terhitung mulai Mei hingga Agustus 2026.
Permintaan itu disampaikan Gubernur John Tabo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027 di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Senin, 27 April 2026.
Menurut John Tabo, akurasi data Orang Asli Papua (OAP) di delapan kabupaten sangat penting bagi perencanaan pembangunan karena berkaitan dengan penganggaran. Kegagalan dalam menyajikan data yang valid berimbas langsung pada kecilnya alokasi dana fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana Otsus dari Pemerintah Pusat.
“Kita mendapatkan kuota fiskal terkecil karena data laporan kita ke pusat berada di bawah angka riil. Padahal, secara fakta, jumlah OAP terbesar ada di Papua Pegunungan, yakni mencapai 1,4 juta jiwa lebih,” ujar Gubernur John Tabo.
“Saya instruksikan, tanggal 8 Agustus data harus clear. Sebelum pidato kenegaraan Presiden, data kita harus sudah sinkron. Kita harus kerja keras jika ingin ada perubahan anggaran yang lebih adil bagi pembiayaan pembangunan kita,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo menjelaskan, sebagai langkah konkret mendukung percepatan pendataan tersebut, Pemerintah Provinsi juga melakukan launching pembagian sarana pendukung kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk 8 kabupaten.
Bantuan tersebut berupa perangkat internet satelit Starlink beserta perlengkapannya. Fasilitas ini diharapkan mampu mengatasi kendala geografis dalam pengiriman data kependudukan dari daerah terpencil ke pusat data provinsi maupun nasional.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, SH.,M.AP saat menyampaikan laporan.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, SH.,M.AP dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini mengusung tema: “Akselerasi Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar yang Inklusif untuk Penguatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan.”
“Tema ini dipilih sebagai respons atas masih tingginya kesenjangan pembangunan manusia dan tantangan geografis yang kompleks. Dengan keterbatasan fiskal, kita harus fokus pada sektor yang berdampak langsung terhadap rakyat secara merata dan berkeadilan,” ucap Marthen Kogoya.
Giat Musrenbang RKPD dan Otsus Tahun 2027 yang berlangsung selama 27-29 April 2026 ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian secara luring dan daring, di antaranya, Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Infrastruktur, Wakil Menteri Dalam Negeri, dab Kementerian Keuangan melalui Direktur DDI OKK DJPK.
Melalui Musrembang ini, Pemprov Papua Pegunungan berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat guna memastikan rencana pembangunan tahun 2027 berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.
Turut hadir jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga tokoh perempuan. Momen ini menjadi spesial karena bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan pemerintahan definitif dan peringatan 30 tahun Otonomi Khusus. (Rilis/GMR)
