Komisi III DPR Papua Pegunungan foto bersama usai rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
WAMENA (PB.COM) — Komisi III DPR Papua Pegunungan menggelar rapat kerja bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat tersebut menitikberatkan pada sektor keuangan, aset daerah, perencanaan program, serta pengawasan internal pemerintah.
Ketua Komisi III, Yosia Busup, S.Sos., Selasa (28/4/2026), menjelaskan bahwa pembahasan dilakukan secara komprehensif bersama mitra kerja, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noak Tabo, S.IP, M.KP, jajaran pejabat eselon III, Kepala Bapperida, Marthen Kogoya, SH, M.AP, serta Irban III Inspektorat.
“Fokus pembahasan kami meliputi keuangan dan aset, perencanaan program, serta pengawasan internal pemerintah. Ini penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel,” ujar Yosia.
Ia menambahkan, Komisi III memberikan perhatian khusus pada sejumlah aspek strategis, seperti realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, hingga kebijakan keuangan daerah. Selain itu, komisi juga menyusun rekomendasi terhadap materi LKPJ Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR.
Dalam kesempatan tersebut, Yosia menyampaikan apresiasi kepada para mitra OPD yang telah hadir dan menunjukkan komitmen dalam membangun sinergi bersama legislatif.
“Kami sangat salut dan berharap kemitraan ini terus terjalin dengan baik. Komunikasi yang solid antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam membangun Papua Pegunungan, khususnya di bidang keuangan, perencanaan, dan pengawasan,” katanya.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan Terius Yigibalom, S.H., Wakil Ketua Komisi III Kamlilus Logo, S.IP., Sekretaris Komisi III Takinus Yikwa, M.M., serta anggota Komisi III Sergius CH. Bomol, S.IP., dan Otoni Bahapol, S.Sos.
Wakil Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Ia menyebut, rapat kerja ini sebenarnya telah direncanakan sebelumnya, namun baru dapat terlaksana karena kendala teknis.
“Kami di DPR selalu mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan. Kerja-kerja komisi sangat berdampak terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam pembahasan LKPJ dan sidang dewan lainnya,” ujarnya.
Rapat kerja ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sekaligus mendorong terwujudnya Tata kelola keuangan, perencanaan pembangunan dan pengawasan internal pemerintah terwujud secara transparan, akuntabel, sesuai visi misi Gubernur Papua Pegunungan. (Frida/Noenk)
