Sekda dr. Silwanus Soemoele, mewakili Gubernur Papua Tengah, menghadiri dan menutup secara resmi Musrenbang Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah, Kamis (30/4/2026)..
NABIRE (PB.COM) – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ke depan harus berorientasi pada hasil (result oriented), tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua.
Penegasan ini disampaikan Sekda dr. Silwanus Soemoele, mewakili Gubernur Papua Tengah, saat menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Papua Tengah, Kamis (30/4/2026).
Penutupan berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur ini dihadiri oleh pimpinan DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), unsur Forkopimda, perwakilan pemerintah pusat, kepala daerah se-Papua Tengah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, hingga unsur masyarakat sipil.
Dalam sambutan, Sekda Silwanus menegaskan bahwa Musrenbang yang berlangsung selama tiga hari ini merupakan forum strategis dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat dan prioritas pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kita telah mengidentifikasi pembangunan, berbagai permasalahan, menyusun prioritas program dan kegiatan serta menyepakati arah pembangunan daerah tahun 2027,” ujar Silwanus.
Tema pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2027, yaitu: “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah”, menurutnya menjadi komitmen bersama untuk mendorong pembangunan yang bertumpu pada kekuatan lokal, kearifan budaya, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Hasil kesepakatan ini, lanjutnya, akan menjadi dalam bahan penyempurnaan dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027, serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan.
“Saya menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ke depan harus berorientasi pada hasil (result oriented), tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya mengingatkan.
Silwanus berharap, pengelolaan Dana Otonomi Khusus harus dilakukan secara optimal, dengan fokus pada peningkatan kualitas khususnya Orang Asli Papua, melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Ia menilai, tantangan pembangunan di Papua Tengah masih cukup besar, antara lain terkait kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, serta konektivitas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.
Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi, menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan serta memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya ingin menegaskan satu hal penting: ”Apa yang telah kita sepakati dalam forum ini, tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Tetapi harus menjadi kerja nyata, langkah nyata, dan hasil nyata bagi masyarakat,” lanjut Silwanus.
Ia meminta agar setiap program yang dirancang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, terutama Orang Asli Papua, masyarakat di wilayah terpencil, dan seluruh lapisan masyarakat Papua Tengah.
“Saya mengajak kita semua untuk tetap menjaga komitmen, memperkuat sinergi, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena yang kita bangun ini bukan hanya program pemerintah, tetapi masa depan Papua Tengah dan generasi kita,” sambungnya. (Gusty Masan Raya/Rilis)
