Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menyikapi lonjakan harga pangan di wilayah itu, Rabu (29/4/2026).
NABIRE (PB.COM) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menyikapi lonjakan harga pangan di wilayah itu, Rabu (29/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si, dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis. Rapat ini difokuskan pada langkah cepat meredam spekulasi harga, terutama di wilayah pegunungan yang mengalami tekanan inflasi cukup tinggi.
Kabupaten Intan Jaya menjadi sorotan utama karena harga beras tercatat melonjak hingga 9,33 persen. Kenaikan tersebut diikuti komoditas utama lainnya seperti minyak goreng, telur, dan daging ayam yang berada di atas rata-rata nasional, sehingga memperberat beban masyarakat.
Kondisi ini dipicu oleh sejumlah faktor mendasar, antara lain tantangan geografis yang sulit dijangkau, hambatan distribusi logistik, serta tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Situasi tersebut menjadikan stabilitas harga di Papua Tengah cenderung fluktuatif dan tidak merata antarwilayah.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Dr. Tumiran, S.Sos, M.AP, menjelaskan, menyikapi karakter inflasi yang bersifat spesifik dan tidak seragam, pemerintah daerah langsung mengakselerasi enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Langkah tersebut meliputi pelaksanaan operasi pasar, penguatan distribusi pangan, serta pengawasan ketat terhadap potensi penimbunan barang.
Selain intervensi jangka pendek, Pemprov Papua Tengah juga menyiapkan strategi struktural sebagai solusi berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan produksi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar, penguatan peran TPID di tingkat kabupaten, serta pengembangan sistem pemantauan harga berbasis data secara real-time.
Pemerintah juga mendorong perluasan program gerakan pangan murah dan gerakan menanam di masyarakat sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas.
Tumiran menegaskan bahwa seluruh intervensi harus dirancang secara spesifik sesuai kondisi wilayah, dilaksanakan secara cepat, serta berbasis data yang akurat agar tepat sasaran.
“Tujuan utama kita jelas, menjaga daya beli masyarakat dan memastikan gejolak harga tidak mengganggu stabilitas sosial ekonomi Papua Tengah, terutama menjelang periode permintaan tinggi,” tegasnya.
Langkah percepatan ini dinilai menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi di wilayah dengan tantangan geografis tinggi, sekaligus menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, efektivitas pengendalian inflasi akan sangat ditentukan oleh sinergi antarinstansi, ketepatan distribusi logistik, serta kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi gangguan pasokan sejak dini.
Tanpa intervensi yang berkelanjutan dan berbasis data, potensi lonjakan harga di wilayah pegunungan diperkirakan akan terus berulang, terutama pada momentum permintaan tinggi, sehingga membutuhkan langkah antisipatif yang lebih sistematis dan terukur. (Gusty Masan Raya/Rilis)
