Pembukaan kegiatan Penyiapan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi Papua Tengah, Rabu (20/5/2026) di Nabire.
NABIRE (PB.COM) – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH membeberkan tantangan pelayanan kesehatan di Papua Tengah yang masih sangat besar. Dari 9 rumah sakit yang ada di Papua Tengah, baru 3 rumah sakit yang memiliki kelengkapan tujuh dokter spesialis utama.
Selain itu, masih terdapat kekurangan dokter spesialis di berbagai bidang pelayanan kesehatan. Demikian juga di tingkat puskesmas. Dari 148 puskesmas yang ada, hanya sebagian kecil yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Bahkan secara keseluruhan masih terdapat kekurangan ratusan tenaga kesehatan di berbagai profesi.
“Data ini harus menjadi alarm sekaligus motivasi bagi kita semua untuk bergerak lebih cepat dan lebih tepat dalam melakukan perencanaan SDM kesehatan,” ungkap Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya yang diwakili Plt Asisten III Bidang Administrasi Setda Provinsi Papua Tengah, Viktor Fun, saat membuka kegiatan Penyiapan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi Papua Tengah, Rabu (20/5/2026) di Nabire.
Menurut Gubernur Meki, kesehatan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Penyediaan tenaga kesehatan yang cukup, merata, dan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama yang harus dikerjakan secara serius dan terukur.
“Kegiatan ini sangat strategis karena berfokus pada pemutakhiran data SDM kesehatan serta penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan atau Renbut SDMK berbasis data dan analisis beban kerja,” ujarnya.
Ia memaparkan visi Pemerintah Provinsi Papua Tengah: Mewujudkan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu misi utama yang didorong adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Oleh karena itu, sektor kesehatan tidak boleh dibangun dengan pendekatan biasa-biasa saja.
Gubernur menekankan bahwa perencanaan SDM kesehatan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata. Dokumen ini harus benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan, mulai dari penempatan tenaga kesehatan, usulan formasi ASN dan PPPK, distribusi tenaga medis, hingga penguatan layanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil dan pegunungan.
Ia meminta kepada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, BKPSDM, rumah sakit, dan seluruh pemangku kepentingan agar serius mengikuti proses ini. “Pastikan data yang dimasukkan benar, valid, dan sesuai kondisi lapangan. Sebab keputusan yang baik hanya bisa lahir dari data yang baik,” tegasnya.
Gubernur Meki juga mengapresiasi penggunaan sistem informasi kesehatan dan integrasi data melalui aplikasi SISDMK dan SATUSEHAT sebagai bagian dari transformasi digital Kesehatan nasional.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat di Intan Jaya, Puncak, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Mimika, Nabire, maupun Puncak Jaya mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama dan berkualitas,” tambahnya.
Ia meyakini bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, integritas pelaksanaan, dan komitmen pengabdian seluruh pihak. (Gusty Masan Raya/Rilis)
