11 Bulan Covid Renggut 328 Nyawa di Papua, Ini Langkah Yang Diambil Pemerintah Daerah

Tim Relawan Pemakaman saat memakamkan salah satu pasien Covid di Pekuburan Khusus Covid di Buper Waena, Kamis, 18 Februari 2021

 

JAYAPURA (PB.COM)—Sudah 11 bulan lamanya, Corona Virus Disease 2019 atau lazim dikenal Covid-19 masuk dan menyebar di Provinsi Papua. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian telah dilakukan Pemerintah Daerah, baik di Provinsi Papua maupun 29 kabupaten/kota. Namun, angka kematian pasien Covid maupun jumlah penambahan kasus baru dari hari ke hari masih saja terus meningkat.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua hingga tanggal 17 Februari 2021, jumlah angka kumulatif orang yang terpapar Covid di Bumi Cenderawasih adalah 17.222 orang dimana 14.802 orang (85,9 %) sudah dinyatakan sembuh, 2.092 orang (12,1 %) sedang dalam perawatan, dan 328 orang atau 1,9 persen meninggal dunia.

Update perkembangan Covid-19 di Provinsi Papua per 17 Februari 2021

 

Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Papua mengambil beberapa langkah penting. Sebagaimana dalam Surat Edaran Nomor: 440/1877 tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM, Forkopimda Papua mengambil beberapa kebijakan guna memutus dan mengendalikan penyebaran virus asal Wuhan itu.

Ada dua kebijkan baru yakni pada kegiatan perekonomian, Pemerintah Daerah melakukan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIT serta penutupan sektor usaha hiburan dan jasa seperti tempat karoke, rumah bernyanyi, bar, pub, club malam, panti pijat atau usaha sejenis. Kebijakan ini pernah dilakukan tahun lalu, dan dicabut untuk kembali dinormalkan hingga Pkl 22.00 WIT.

Sementara kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan; restoran (makan/minum ditempat sebesar 25% dan layanan makanan melalui pesan-antar/take away tetap diijinkan sesuai jam operasional.

Untuk kegiatan sosial dan keagamaan, aktivitas/tempat ibadah dilakukan dengan kapasitas 50% dan penerapan protokol kesehatan; fasilitas sosial dan keagamaan diwajibkan untuk melakukan desinfektan secara berkala, menyediakan tempat mencuci tangan dan menerapkan protokol kesehatan; tempat wisata/rekreasi dapat dibuka dengan mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga kapasitas 50% dan diawasi secara ketat; dan acara perkawinan/pernikahan atau sejenisnya dapat dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan serta mendapatkan ijin dari Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota.

Kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas perkuliahan masih dilakukan secara daring/online. Sementara aktivitas tempat/kerja perkantoran Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta masih dibatasi dengan menerapkan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebesar 50% dan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO) sebesar 50%. Kecuali, perkantoran/tempat kerja yang dengan alasan tertentu dapat berlaku lain setelah mendapatkan izin dari Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kemudian, untuk transportasi keluar masuk Papua, setiap orang yang berkunjung ke wilayah Papua yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas/yang berdinas termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Antigen non reaktif Covid-19 berlaku selama 7 hari sejak diterbitkan atau surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan.

Sedangkan para penumpang yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan berKTP/kartu identitas di Provinsi Papua, wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Antigen non reaktif Covid-19 berlaku selama 3 hari sejak diterbitkan atau surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 7 hari sejak diterbitkan.

Untuk orang yang keluar ke wilayah Papua, wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh daerah tujuan. Sementara orang yang berkunjung ke intra wilayah Papua atau Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, wajib menyertakan menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Antigen non reaktif Covid-19 berlaku selama 7 hari sejak diterbitkan atau surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19 yang berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan.

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat secara masif dan massal Forkopimda Papua akan membangun kerjasama lintas sektor termasuk dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan edukasi dalam penanganan Covid-19, mengambil tindakan persuasif melalui kampanye 4M, program bagi masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan vaksinasi, dan tindakan koersif dengan giat pembubaran, penegakan disiplin sampai dengan proses hukum yang tegas dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri dan Kejaksaan. (Gusty Masan Raya)

Dokter Aaron Rumainum Orang Pertama yang Di-Vaksin Covid-19 di Papua

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum saat melakukan vaksin Covid-19.

JAYAPURA (PB.COM) – Dokter Aaron Rumainum menjadi orang pertama di Provinsi Papua yang disuntik vaksin Covid-19.

Aaron Rumainum adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Dalam penyuntikan vaksin Covid-19, ia tidak dibantu petugas media, namun ia sendiri menyuntikan vaksin covid-19 itu di lengannya, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Rabu (13/1/2021).

“Inilah pengorbanan saya kepada teman-teman kesehatan, agar teman-teman kesehatan tidak takut, dan jika saya disuntik terjadi apa-apa, teman-teman yang lain aman,” katanya usai suntik.

Ia sendiri menyuntikkan vaksin Covid ke lengannya sekitar pukul 10.00 WIT. Menunggu selang 30 menit kemudian, tidak ada reaksi yang ditimbulkan.

Sebelum melaksanakan penyuntikan, dr. Aaron terlebih dahulu menunjukkan simulasi tahapan pemberian vaksin.

“Saya bukan jagoan, saya masih berhubungan dan dekat dengan pasien Covid-19, saya tidak tahu Covid-19 ini kapan berakhir jadi mumpung ada vaksin gratis ya sudah saya suntik diri sendiri,” kata dr. Aaron.

Sejauh ini Papua telah mendapat 14.680 vaksin covid-19 buatan Sinovac. Untuk penyuntikan gelombang pertama, direncanakan 7.000 tenaga kesehatan yang ada di Jayapura akan menjadi penerima vaksin.

Tahap penyuntikan relawan selanjutnya akan dilakukan di RSUD Dok II pada tanggal 15 Januari 2021, dengan 13 relawan yang sudah terdaftar. (Toding)

Ini Tiga Potensi Klaster Baru Covid-19 di Papua Yang Harus Diantisipasi

Ketua Tim Taskforce Kementerian Kesehatan untuk Provinsi Papua dr. Iwan Trihapsoro saat menyerahkan secara simbolis masker bantuan dari Kemenkes kepada Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes, Selasa (08/12/2020)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Ketua Tim Taskforce Kementerian Kesehatan untuk Provinsi Papua dr. Iwan Trihapsoro me-warning Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinkes di 29 kabupaten/kota untuk mencegah munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di Bumi Cenderawasih ke depan.

“Ada tiga agenda ke depan yang harus diantisipasi karena berpotensi memicu klaster baru Covid-19. Pertama Pilkada Serentak esok tanggal 9 Desember di 11 kabupaten. Kedua,  liburan panjang Natal dan Tahun Baru. Ketiga, pelaksanaan PON XX tahun 2021 dimana Papua menjadi Tuan Rumah,” kata dr Iwan saat tatap muka dengan jajaran Dinas Kesehatan Papua dan stakeholder di Aula One Wakur Dinkes Papua, Selasa(08/12/2020).

Menurut Iwan, kendala penanganan Covid umumnya hampir sama terjadi di seluruh Indonesia. Pertama masifnya tracing dan testing yang membuat angka kasus melonjak  naik, tetapi membuat kewalahan dalam penanganan. Sebenarnya ini baik, tetapi yang jadi persoalan adalah kekurangan fasilitas seperti tempat tidur di rumah sakit dan makin lelahnya para tenaga kesehatan.

“Isolasi mandiri sejauh ini tidak efektif. Kita di Jakarta saja siapkan 20  ribu kamar hotel untuk perawatan, ya sekaligus hidupkan bisnis perhotelan. Apalagi dari segi  anggaran selama 2020 seluruh daerah tidak disiapkan hadapi pandemi Covid ini,” tegasnya.

Untuk itu ia meminta masyarakat untuk patuh mentaati protokol kesehatan 3M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak dan  mencuci tangan dengan air mengalir selama beraktivitas di ruang publik. Kabar baiknya, kata dia, tingkat disiplin penggunaan masker di Indonesia masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara di Eropa.

“Kami ada bawa 9 ribu masker saat ini, mohon bisa dibagi ke sekolah-sekolah,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes memberikan apresiasi kepada tim kerja kabupaten/kota dan provinsi yg sejak Maret dalam tangani Covid.

Hasilnya kita sudah lihat bersama, kasus kita masih naik. Karena itu kita  harus tetap gandeng tangan memukul mundur Covid ini dari Bumi  Cenderawasih,” kata Robby.

Robby menegaskan,  dinas kesehatan dan stake holder memiliki tanggung jawab  besar agar masyarakat Papua yang masih sehat tetap sehat dan yang sakit cepat sembuh.

Berdasarkan data Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua,  Senin (07/12/2020), terdapat kasus Covid-19 menembus angka 12.138 dimana 1.489 sedang dalam perawatan, 10.436 sudah dinyatakan sembuh dan 212 orang dinyatakan meninggal dunia.

Sementara itu Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura Harold M. Pical, SKM.M.Kes meminta Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk menindaklanjuti laporan data pelaku perjalanan yang dikirim KKP melalui kartu kewaspadaan atau Health Alert Card (HAC). Karena data ini sangat memudahkan petugas untuk melakukan contact tracing kepada para pelaku perjalanan tersebut guna memutus penyebaran virus asal Wuhan ini.

“Kami melihat tim surveilans di lapangan belum maksimal tentang hal ini.  Jika ini dilakukan baik, data pelaku perjalanan bisa kita berikan sampai tingkat RT/RW,” kata Harold.

Kegiatan ini dihadiri beberapa stakeholder kesehatan di Papua, di antaranya Kantor  Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten Jayapura, BNPB Papua, dan sejumlah perwakilan rumah sakit di Kota Jayapura dan Sentani. (Gusty Masan Raya)

500 Relawan Covid-19 dari 29 Kabupaten Kota di Papua Ikut Pelatihan

Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa

JAYAPURA (PB.COM) – Sebanyak 500 orang relawan Penanganan Covid-19 perwakilan dari 29 kabupaten/kota se- Papua mengikuti pelatihan, Senin (30/11/2020) di Jayapura.

Ketua Sub Bidang Pelatihan Bidang Koordinasi Relawan Satgas Covid-19 Prasetyo Nurhardjanto dalam sambutannya pada pembukaan pelatihan relawan Covid-19 Provinsi Papua, Senin, mengaku terdapat empat materi yang diberikan dalam program pelatihan ini, yaitu materi adaptasi kebiasaan baru, materi semangat kerelawanan dan instrument relawan (inaRisk), materi komunikasi efektif di masa pandemi dan yang terakhir adalah materi tentang isu lokal.

“Saya harap pelatihan ini benar – benar akan membentuk 500 orang yang akan menjadi inspirasi dan harapan dalam penanganan Covid-19,” terang Prasetyo.

Ia mengatakan, “Pandemi Covid-19 belum berakhir walaupun sudah banyak aktifitas yang mulai dibuka. Pandemi akan berakhir jika ada dua hal diterapkan dengan baik yakni yang sakit dapat sembuh dengan obat dan yang sehat dapat imun dan kebal karena vaksin.

“Selagi menunggu vaksin dan obat, maka hal paling mudah dan paling murah yang bisa kita lakukan adalah menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia menyebut keterlibatan dan sinergi semua pihak memiliki peranan yang signifikan dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

Sementara itu, Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa berpesan kepada para relawan agar dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalahnya dengan memberikan sosialisasi, edukasi dan melakukan pengembangan penanganan dan pencegahan berdasarkan konstektual Papua.

“Jika hal tersebut bisa terealisasikan, maka dapat diyakini bahwa tingkat paparan Covid-19 di masyarakat akan menurun secara signifikan,” harapnya. (Toding)

Hingga Bulan Ketujuh, Fasilitas Penunjang Covid-19 di RSUD Jayapura Masih Terbatas

Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai menerima kunjungan Anggota Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, Luar Negeri, Kominfo dan Intelejen Dapil Pemilihan Papua Yan Permenas Mandenas di RSUD Jayapura beberapa hari lalu.

JAYAPURA (PB.COM) – Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai mengaku hingga bulan ketujuh masa Pandemi Covid-19, fasilitas pada rumah sakit milik pemerintah tersebut masih terbatas.

“Saya bersyukur dengan segala keterbatasan, namun tim yang saya bentuk di RSUD Jayapura ini dan penunjang lain sangat kompak sampai hari ini masih tetap menginap di salah satu ruangan di RSUD Jayapura untuk memberikan pelayana pada pasien Covid-19,” kata Alo kepada wartawan di Jayapura.

Menurutnya, beberapa fasilitas penunjang yang masih terbatas seperti ventilator, ruang isolasi khusus Covid-19 dan PCR yang terlambat. “Namun dengan segala keterbatasan, kami tetap berkewajiban memberikan pelayanan,” tandasnya.

Ia menjelaskan, karena PCR terlambat akhirnya berdampak pada terlambatnya pelayanan dan penanganan pasien Covid-19, yang seharusnya ditangani cepat. “Ini bulan ketujuh ini kasus Covid-19, sebebanarnya tidak boleh terjadi,” ucapnya.

Sementara mengenai pasien Covid-19 yang ditangani RSUD Jayapura sebanyak 301 orang, meninggal 39 orang dan 10 masih dirawat. “Kami bersyukur yang tidak mempunyai penyakit penyertaan semua sembuh dan pulang sementara yang meninggal mempunyai penyakit bawaan,” tambahnya. (Toding)

Dinkes Papua Belum Lakukan Pengawasan Penerapan Batas Tertinggi Tarif Tes Usap

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame

JAYAPURA (PB.COM) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua belum dapat melakukan pengawasan terhadap penerapan batas tarif tertinggi tes usap.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame kepada wartawan di Jayaoura, Selasa (13/10/2020) mengatakan penerapan batas tariff tertinggi tes usap masih menggung surat edaran dari Pemerintah Pusat.

“Kami belum menerima surat resmi dari Kementerian Kesehatan RI yang akan menjadi acuan melakukan pengawasan penerapan batas tarif tertinggi tes usap,” kata Kayame.

Dengan demikian, maka Dinas Kesehatan Papua belum dapat melakukan pengawasan. “Jadi kini tarif untuk melakukan tes usap masih sesuai dengan tempat pemeriksaannya masing-masing,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jika sudah ada surat resmi dari Kementerian Kesehatan RI maka akan segera ditindaklanjuti oleh pihaknya.

“Kami juga akan membuat surat edaran berdasarkan surat resmi dari Kementerian Kesehatan RI tersebut,” katanya lagi.

Dia menambahkan, setelah dibuat surat edaran baru akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan kepada instansi-instansi yang bisa melakukan tes usap.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan biaya pemeriksaan tes PCR untuk pengujian COVID-19 maksimal Rp900 ribu di seluruh Indonesia. (Toding)

Papua Tetap Berlakukan Adaptasi New Normal

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM

JAYAPURA (PB.COM) – Pemerintah Provinsi Papua memutuskan tetap memberlakukan adaptasi new normal, namun masyarakat dihimbau tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE.MM usai memimpin rapat penanganan Covid-19 Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (29/9/2020).

“Papua tetap konsisten dengan Adaptasi New Normal, untuk semua kebijakan kembali ke kabupaten/kota,” kata Klemen.

Menurutnya, adanya peningkatan Covid-19 saat ini disebabkan transmisi lokal. Sehingga kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dilaksanakan dan dipatuhi, sebab virus tersebut benar-benar ada.

“Poin penting hari ini tetap kita melihat adanya peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya dua kali lipat, sehingga perlu kesadaran dari masyarakat kita dan masyarakat harus sadar bahwa virus ini ada dan bahaya,” ucapnya.

Sebab, saat ini penularan bukan dri luar lagi, melainkan karena adanya transmisi lokal. “Bukan dari klaster luar lagi, jadi jangan bilang ini orang  bawa dari luar lagi, tetapi sekarang yang paling tinggi karena transmisi lokal. Artinya dari kita ke kita yang ada di Papua,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub minta Pjs Bupati yang baru dilantik agar memastikan protokol kesehatan dijalankan dalam masa kampanye.

“Tidak boleh ada calon yg mengabaikan itu, kalau sampaikan lakukan pelanggaran bila perlu didiskualifikas. Kita perlu pemimpin itu memberikan contoh bagaimana agar masyarakat bisa taat,” tandasnya.

Ia minta kepada tujuh kabupaten yang masih ada pada zona hijau agar tetap pertahankan,  sebab di wilayah Pegunungan seperti Kabupaten Tolikara, Lanny Jaya dan Jayawijaya masuk dalam zona merah.

“Kabupaten ini harus lebih serius, karena mereka yang dulu ada pada zona hijau kini sudah masuk zona merah, karena ini pintu masuk ke wilayah gunung,” katanya. (Toding)

Warning, Angka Kematian Covid-19 Dalam 18 Hari 25 Orang

Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua Silwanus Sumule

JAYAPURA (PB.COM) – Angka kematian kasus Covid1- dalam jangka waktu 18 hari sebanyak 25 orang,  hal mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua Silwanus Sumule kepada wartawan di Jayapura, Jumat (18/9/2020) mengaku angka kematian dari tanggal 1 Agustus sampai 18 September 2020 mencapai 25 orang.

“Hampir 20 hari ini angka kenaikan sangat luar biasa, kasus positif tidak masalah namun yang dikuatirkan angka kematian,” tegasnya.

Menurutnya, meningkatnya angka kematian kasus Covid-19 menjadi warning. Sebab, ada beberapa kasus hanya dalam jangka waktu dua hari langsung meninggal. “Artinya di rumah kondisinya sudah jelek baru datang ke rumah sakit,” paparnya.

Ia menyimpulkan, walaupun secara kumulatif kasus masih 1 persen tetapi kalau lihat trennya sangat menguatirkan, karena dalam 18 hari 25 kasus yang meninggal. “Terkadang kasus Covid-19 ini tanpa gejala, ketika datang dengan kondisi yang sudah berat,” katanya lagi.

Lanjutnya, kasus kematian tertinggi di Kota Jayapura, namun saat ini kasus yang meningkat luar biasa adalah Kabupaten Yapen. Dalam tiga hari 20 kasus positif. “Memang belum ada kasus kematian, tetapi perlu waspada,” ucapnya.

Ia menyebut angka kematian tertinggi terjadi pada bulan Juni, saat ini berada pada bulan September.

Oleh sebab itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar teta disiplin menjalankan protokol kesehatan yakni mengguanakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. “Masyarakat kita harus disiplin dan melaksanakan tiga hal tersebut,” tambahnya. (Toding)

Sumule Akui Ada ASN Pemprov Papua Positif Covid-19

Juru Bicara Satgas Covid 19 Provinsi Papua, Silwanus Sumule

JAYAPURA (PB.COM) – Juru Bicara Satgas Covid-19 Silwanus Sumule mengaku secara umum ada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dinyatakan positif.

“ASN yang dinyatakan positif ada pada sejumlah OPD kita, itu sudah ada,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Jumat (18/9/2020).

Namun ASN yang terpapar Covid-19 berada di OPD mana, Sumule enggan menjelaskan secara rinci. “Saya tidak bisa jelaskan OPD mana, tetapi secara umum ada,” terangnya.

Menurutnya, untuk penanganan terhadap ASN yang terpapar Covid-19, masing-masing kepala OPD telah mengambil kebijakan seperti melakukan karantina mandiri dan kerja dari rumah.

“Masing-masing kepala OPD telah mengambil langkah bijak untuk menyelesaikan kondisi ini, hal di awali perintah dari pak Wakil Gubernur. Dimana ASN harus memberi contoh melakukan Swab,” kata Sumule.

Lanjutnya, hingga saat ini sejumlah OPD telah melakukan Swab. Namun mengenai berapa jumlah ASN yang telah melakukan Swab, belum diketahui secara pasti.

“Swab akan terus dilakukan seperti Biro Hukum sudah memasukkan data, tidak hanya lingkungan OPD Pemprov, kementerian dan Lembaga sudah minta seperti BPK dan Bank,” ucapnya.

Langkah-langkah yang dilakukan OPD dalam penanganan Covid-19 tersebut, dimana ada yang meliburkan pegawai dan bekerja dari rumah agar aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Kami tawarkan tiga hal karantina mandiri, karantina terpusat dan perawatan di rumah sakit, ada beberapa yang ketika dilakukan komunikasi, mereka minta dirawat di rumah namun lebih banyak minta isolasi mandiri,” jelasnya. (Toding)

Bantu Atasi Covid-19, Tim Kemenkes Akan Berada di Papua Selama Dua Pekan

Tim Kemenkes dan Penjabat Sekda Papua, Ridwan Rumasukun didampingi Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robby Kayame, Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua Willem Manderi foto bersama setelah melakukan pertemuan, Kamis (17/9/2020)

JAYAPURA (PB.COM) – Tim dari Kementerian Kesehatan akan berada di Bumi Cenderawasih selama dua pekan dengan tugas membantu menekan angka baru Covid-19, menurunkan angka kematian dan menaikkan angka kesembuhan.

Hal ini diungkapkan Dr Irwan Trihapsoro, selaku Tenaga Ahli kementerian Kesehatan, bidang krisis kesehatan usai melakukan pertemuan dengan Penjabat Sekda Papua, Ridwan Rumasukun di ruangan kerjanya, Kamis (17/9/2020) didampingi Kepala Dinas Kesehatan Papua, Robby Kayame, Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua Willem Manderi.

“Kami tim kementerian kesehatan datang ke 9 provinsi dan salah satunya di Papua, kami diberikan tugas Presiden selama dua mimggu di Papua,” katanya.

Menurutnya, selama di Papua pihaknya akan bekerjsama dengan Pemda, Satgas Covid-19 dan Dinas Kesehatan Papua serta instansi terkait.

“Selama kami disini, kami melakukan langkah-langkah untuk  menurunkan Covid-19, pertama kami akan melihat permasalahan  apa yang ada di rumah sakit, karena untuk menurunkan angka kematian, menaikkan angka kesembuhan dan menekan kasus baru, rumah sakit harus memiliki SDM yang cukup serta sarana yang cukup serta akan melihat kekurangan untuk mendapat bantuan dari pusat,” jelas dr. Irwan.

Selain itu, pihaknya akan gencar melakukan kampanye masker serta akan melihat sejauhmana Protap kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan perkantoran.

“Pak Menteri sudah melakukan gerakaan pembagian masker, sudah beberapa minggu lalu. Untuk di Papua akan dilakukan pembagian sebanyak 12 ribu masker,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame mengaku setelah melakukan kunjungan pada beberapa daerah bersama Satgas Covid-19 Papua yang dibutuhkan adalah PCR.

“Kita membutuhkan PCR dan APD, karena animo masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri cukup tinggi,” terangnya.

Disinggung mengenai meningkatnya angka kasus Covid-19 di Papua, Kayame mengaku peran dan partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam menggunakan masker.

“Kota Jayapura dulu bagus, kalau Kota tidak bagus daerah lain bagaimana. Masyarakat di Kota Jayapura mengamankan kebijakan gubernur dan Presiden dalam menggunakan masker, sosial distancing dan cuci tangan,” terangnya. (Toding)