JAYAPURA (PB) : Pembangunan bidang perkebunan di Provinsi Papua masih mendapat tantangan yang luar biasa, antara lain persoalan tanah ulayat, kondisi geografis, kondisi keamanan dan aspek-aspek yang berkorelasi dengan kearifan lokal yang sangat kental.
Demikian diutarakan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP bersama Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Ir. Bambang Darmawan, MM, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Ir. John Nahumuri dan Ketua Komisi II DPRP Deer Tabuni, SE, MSi, ketika membuka Rapat Kerja Teknis Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Se-Provinsi Papua di Fave Hotel, Jayapura, Selasa (14/3).
Meski demikian, ujar Sekda, pihaknya minta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota saling menjalin koordinasi dan sinkronisasi, untuk memperbaiki kondisi perkebunan diseluruh Papua.
“Persoalan perkebunan bukan persoalan persoalan tanah yang besar, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, kelompok masyarakat, kelompok keluarga untuk membuka lahan pertanian dan menanam tanaman unggulan, terutama di lima wilayah adat di Papua,” terang Sekda.
Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Ir. Bambang Darmawan, MM menjelaskan, Papua memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa, dimana lebih dari 2 Juta hektar lahan yang baru ditanami sekitar 26 persen.
Dikatakannya, pihaknya mengharapkan para Bupati dan Walikota diseluruh Papua untuk mengembangkan berbagai komoditas perkebunan rakyat, terutama juga memberikan ruang kepada swasta bila memungkinkan.
“Banyak komuditas perkebunan rakyat yang bisa dikembangkan. Ada kopi, kakao, kelapa yang bisa dikembangkan. Selain itu, sagu juga disini paling potensial. Saat ini komoditas perkebunan sedang diminta pasar baik didalam maupun diluar negeri. Pangsa pasarnya terbuka lebar,” bebernya
Oleh karena itu, menurutnya, pihaknya mengajak Dinas Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk menggerakan masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan kerja keras untuk membangun perkebunan diseluruh wilayah di Papua.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua Ir. John Nahumuri mengatakan pihaknya mengharapkan agar Rapat Kerja Teknis Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Perkebunan Se-Provinsi Papua dapat memdorong para Bupati/Walikota dan OPD terkait guna melihat sejauhmana kondisi-kondisi yang dihadapi di daerah.
Untuk itu, tuturnya, pihaknya mengharapkan kegiatan ini dapat mensinkronkan program pembangunan perkebunan, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, agar komoditas perkebunan betul-betul menjadi andalan peningkatan pendapatan rakyat, khususnya di Papua,” pungkasnya. (Admin)