Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP menyerahkan cinderamata kepada Dubes Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol usai membahas masalah Pilkada di Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (3/4).
JAYAPURA (PB) : Pelaksanaan Pilkada Serentak Jilid II tahun 2017, yang menuai konflik khususnya disejumlah wilayah di Provinsi Papua menuai perhatian serius dari Dubes Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol, ketika membaha bersama Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (3/4). Dubes mengatakan kunjungan kerjanya adalah untuk membahas beberapa masalah, antara lain, pelaksanaan Pilkada Serentak Jilid II tahun 2017 di Papua, peningkatan peran polisi masyarakat (community police), maasalah keamanan dan masalah ekonomi, terutama peningkatan perekonomian rakyat, termasuk program-program pembangunan di Papua yang didukung pemerintah Belanda.
Sementara itu, Sekda menjelaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak Jilid II tahun 2017 di 11 Kabupaten dan Kota sebenarnya membawa dampak buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Papua.
Sekda menyebut ada dua yang menjadi alasan. Pertama, Pilkada Serentak Jilid II tahun 2017 secara langsung, khususnya di Papua memaksa pemerintah daerah mengeluarkan anggaran ataucost politic yang sangat besar.
Kedua, Pilkada Serentak Jilid II tahun 2017 secara langsung di Papua memunculkan konflik di masyarakat, baik konflik horisontal maupun vertikal, yang mengorbankan masyarakat. Bahkan korban jiwa dan material.
Oleh karena itu, tutur Sekda, pihaknya tengah mengkaji secara komprehensif, agar pelaksanaan Pilkada dilakukan secara tak langsung melalui perwakilan di DPRP, sebagaimana diamanatkan UU Otsus Papua. Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diseluruh Papua dapat dipilih melalui lembaga legislatif, sebagaimana dilakukan tahun-tahun sebelumnya, dimana terbukti anggaran yang dialokasikan lebih kecil dibanding pemilihan langsung serta kantibmas lebih aman dan kondusif
“Jika Pilkada dilakukan melalui sistem perwakilan di DPRP, maka cost politic mampu ditekan dan konflik sosial dapat pula dieliminir,” pungkas Sekda.
“Kami mengharapkan pemerintah pusat berlaku arif dan bijaksana menyikapi UU Otsus Papua, termasuk Pilkada digelar secara tal langsung,” pungkasnya. (Admin)
