Pemerintah Berkewajiban Tegakkan Hak Asasi Perempuan Papua

Staf Ahli Gubernur Papua, Annie Rumbiak

JAYAPURA (PB) : Saat ini tantangan yangg dihadapi Bangsa Indonesia, baik jangka menengah maupun jangka panjang adalah pencapaian target seperti di tingkat nasional dan tingkat internasional. “Indonesia Sejahtera di tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045” di tingkat Internasional adalah mewujudkan “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030”

Untuk itu mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Provinsi Papua akan mendorong setiap tahapan perencanaan sampai evaluasi dan intervensi masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia Annie Rumbiak sesaat sebelum membuka diskusi tematik bersama staf Ahli Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) di Swisbell Jayapura, Jumat (16/6).

Diharapkan SDM Papua yang juga merupakan SDM Indonesia. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki diharapkan mempunyai kualitas unggul. Nantinya SDM Papua diharapkan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan regional seperti masyarakat ekonomi ASEAN, teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu agenda Nawacita adalah menguatkan kualitas SDM dan diterjamahkan di dalam RPJMN 2015-2019 dalam pembangunan sumber daya manusia.

Secara khusus kondisi rill di Papua dihadapkan dengan sejumlah kendala seperti kondisi geografis, kultur, rendahnya akses dan peluang terhadap berbagai informasi serta masalah yang dihadapi perempuan adalah kesenjangan ekonomi.

“Hal ini terjadi karena perempuan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan,”jelasnya.

Adanya perilaku diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki disegala bidang pembangunan, pengarusutamaan gender di seluruh aspek kehidupan di Provinsi Papua merupakan keharusan sesuai dengan amanat Undang – Undang  Otsus No. 21 tahun 2001.

“Pemerintah Papua berkewajiban untuk menegakan hak asasi perempuan Papua serta membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan Papua secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki,” katanya lagi.

Sesuai dengan laporan pembangunan manusia berbasis gender tahun 2015 dan 2016, keterlibatan perempuan di parlemen di Provinsi Papua 12,96 persen, angka harapan hidup perempuan 66,72 persen, laki-laki 9,85, rata-rata lama sekolah laki-laki 6,62 persen dan pengeluaran per kapita perempuan 3,694, laki-laki 9,702. (Acel)

 

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *