Papua Dukung Komitmen GCF Atasi Perubahan Iklim

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH saat berbicara pada pertemuan anggota GCF di Hotel Pullman, Jakarta.

JAKARTA (PB): Provinsi Papua sebagai salah satu anggota Governors’ Climate and Forests Taskforce (GCF) atau Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim berkomitmen secara aktif mengatasi perubahan iklim. Hal itu ditegaskan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH dalam pertemuan bersama lima gubernur anggota GCF di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, (18/07/2017).

“Saya berharap dalam diskusi ini, kita dapat menyelaraskan komitmen baik di tingkat nasional maupunsub nasional mengenai pembangunan rendah emisi dan bebas deforestasi secara aktif dalam upaya merealisasikan target nasional untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Sebagai daerah yang menjadi paru-paru dunia saat ini, Papua siap melaksanakan komitmen ini,” ujar Gubernur Lukas didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua, Dr. Noakh Kapisa.

Hutan Papua dengan aliran Sungai Mamberamo

Menurut Lukas, masalah perubahan iklim memiliki  dampak terhadap ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat di daerah hutan tropis. Oleh karena itu, sebagai salah satu provinsi yang memiliki hutan yang luas, Lukas meminta dukungan dari Pemerintah Pusat, swasta, para donatur, sipil dan masyarakat adat untuk bersama-sama menjalankan komitmen pembangunan yang berkelanjutan dan rendah emisi.

“Forum ini juga telah melahirkan apa yang disebut Balikpapan Challenge dimana semua pihak akan bersama-sama berkomitmen menyerukan komitmen aksional mengurangi deforestasi dan memerangi perubahan iklim dalam pertemuan yang akan dilakukan di Balikpapan, Kalimantan Timur, 25-29 September 2017,” kata Lukas.

Gubernur Lukas dan para anggota GCF lainnya saat pertemuan dengan para negara donor dan Dubes

Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani mengatakan, pihaknya juga siap mendukung pertemuan di Balikpapan sebagai bentuk komitmen Papua Barat atas isu perubahan iklim yang tengah melanda Indonesia dan dunia. Ia berharap, seluruh stakeholder dilibatkan dalam pembangunan bekelanjutan, terutama hutan tropis, yang sejauh ini belum maksimal dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim.

“Masyakat adat harus benar-benar dilibatkan secara aktif dalam menjaga hutan tropis kita,” kata Lakotani.

Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani

Sektetaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran dan komitmen para gubernur anggota GCF untuk melibatkan masyarakat adat dalam isu perubahan iklim, karena di dalamnya menyangkut pengelolaan hutan lestari.

Menurut Rukka, Pengundulan hutan atau deforestasi melepas gas rumah kaca (GRK) dalam jumlah sangat besar, menyumbang terjadinya perubahan iklim yang berbahaya. Pengerusakan hutan ikut menyumbang terciptanya emisi GRK setiap tahun. Dan lebih banyak lagi emisi yang dihasilkan dari seluruh dunia seperti dari mobil, truk, kereta, kapal dan pesawat.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi di ujung kanan saat meeting bersama para negara donor dan kedubes.

“Karena itu, pelibatan masyarakat Adat dalam menjaga hutan lestari adalah sangat penting menangkal dampak perubahan iklim yang kian parah,” kata Rukka.

Sementara itu, Nur Masripatin dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta kepada para gubernur yang tergabung dalam anggota GCF untuk komitmen merealisasikan pembangunan berkelanjutan dalam grand desain pembangunan di daerahnya.

“Sebab isu perubahan iklim tidak bisa dipisahkan dari isu pembangunan. Investasi perubahan iklim adalah investasi pertumbuhan. Mengurangi emisi gas rumah kaca itu hal yang tak terpisahkan dari desain pembangunan yang bapak-bapak (gubernur—Red.) lakukan di daerah masing-masing,” ujar Nur.

Ibu Nur Masripatin

Dalam pertemuan ini, perwakilan pemerintah provinsi anggota GCF Indonesia yang meliputi Papua, Papua Barat Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, telah merumuskan sejumlah poin kepedulian pemerintahan sub-nasional terhadap hutan dan perubahan iklim dalam suatu platform yang disebut Balikpapan Challenge.

Perkuat Peran Masyarakat Adat

Menyambut pertemuan tahunan GCF yang diselenggarakan di Balikpapan 25-29 September tahun ini, para anggota GCF menginginkan agar arti penting kedudukan masyarakat adat tersebut direfleksikan dalam platform GCF secara seimbang, baik dalam proses yang partisipatif maupun substansi program yang tepat. Untuk itu, sebuah tawaran rencana aksi yang disebut Balikpapan Challenge mengundang tema masyarakat adat sebagai salah satu pilar penting dalam keputusan final.

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek (rambut putih)

Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek, yang saat ini dipercayakan memimpin GCF global mengakui masyarakat adat adalah aktor penting dalam mendorong upaya perlindungan hutan. Skenario tersebut harus diproyeksikan dalam bentuk indikator yang jelas dan terukur dan terintegrasi dalam rencana Pemerintah.

“Kami sedang berusaha untuk mencari skenario terbaik agar kepentingan masyarakat adat bisa diakui dan diterima dalam platform GCF dalam prinsip-prinsip yang bisa diterima oleh perwakilan kelompok masyarakat adat seluruh dunia dan pemerintah provinsi maupun negara bagian,” kata Faroek.

Rukka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut baik rencana memperkuat upaya perlindungan dan pengakuan peran-peran masyarakat adat dalam mengelola hutan melalui platform GCF.

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan GCF pada 25-29 September 2017.

“GCF menempatkan kembali konsep otonomi sesungguhnya pada tingkat sub-nasional. Kami menginginkan agar otonomi yang makin kuat juga diikuti dengan penguatan otonomi pada tingkat komunitas. Hanya dengan penguatan otonomi pada pemerintahan daerah maka otonomi pada tingkat komunitas juga turut diperkuat,” kata Rukka.

Menurut Rukka, otonomi pada tingkat Provinsi diharapkan dapat meraih kerja sama efektif dengan masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dan membagi manfaat hutan secara adil.

INOBU yang saat ini berperan sebagai sekertariat GCF Indonesia mendukung pandangan Kalimantan Timur dan AMAN dan menambahkan bahwa platform yang disusun tersebut harus sungguh-sungguh dikembangkan berdasarkan masukan masyarakat adat sendiri. (Gusty Masan Raya)

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *