Pemprov Papua Apresiasi Kinerja BPKP Bina SPIP

Serahterima jabatan Kepala BPKP Provinsi Papua disaksikan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE.MM.

JAYAPURA (PB)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua yang selama ini telah melakukan pembinaan dan pengawasan (pendampingan-red) terhadap pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE.MM saat memberikan sambutan pada pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Rabu (26/7) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Kata Wagub, langkah yang dilakukan BPKP termasuk di dalamnya terkait pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan asset, sehingga akhirnya Provinsi Papua tiga tahun berturut yakni tahun 2014, 2015 dan 2016 mendapat penilaian  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Secara umum kami mengapresiasi dan berterima kasih. Karena kami melihat peran eksistensi BPKP bersama kami baik di provinsi hingga kabupaten/kota berjalan dengan baik selama ini. Perwakilan BPKP sudah menjalin hubungan kerjasama yang baik,” kata Wagub Klemen.

Hal ini diwujudnyatakan dalam hasil yang bisa dilihat. Dimana Papua memperoleh predikat WTP untuk tahun 2016 di provinsi  dan 8 kabupaten/kota di Papua.

Ia menjelaskan, pencapaian WTP merupakan satu prestasi yang luar biasa. Sebab banyak orang yang ragu, namun sesungguhnya mereka tidak melihat ada pendampingan dan kerjasama luar biasa dari BPKP. Ditambah kebiasaan daripada birokrat untuk mau bersama mengumpulkan data informasi, akhirnya terbukti menghasilkan yang baik.

Pejabat baru yang dilantik, Sueb Cahyadi Ak menggantikan pejabat lama, Darius Ak, yang akan menduduki jabatan baru sebagai salah satu Direktur Pengawasan pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaann di BPKP Pusat.

Wagub juga kembali mengingatkan untuk konteks Papua selain menjalankan pemerintahan provinsi seperti daerah lainnya, tapi di Papua juga ada Otsus. “Ini juga penting, para pejabat yang menjabat juga terikat dan tidak lepas untuk menjalankan perannya dalam konteks otsus,” tukasnya.

Sebagai wakil pemerintah pusat, kata Wagub, dibutuhkan koordinasi dengan instansi vertikal seperti BPKP secara terus menerus, sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan baik dan mencapai target.

Ia berharap ke depan nantinya kepala perwakilan yang baru dapat menindaklanjuti apa yang sudah dicapai dan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

“Kami harapkan pejabat yang baru tetap menjalin komunikasi dan bekerjasama yang baik. Untuk pejabat lama kami sampaikan terima kasih atas kinerja dan pengabdiannya selama memimpin perwakilan BPKP,” tuturnya. (YMF)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *