Pemprov Papua Akui Belum Akomodir Semua Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa

Pengusaha lokal tengah serius mendengarkan pemateri.

JAYAPURA (PB) – Pengusaha lokal yang ada di Provinsi Papua diminta untuk terus berusaha mengembangkan diri, serta meningkatkan kualitas dalam menyambut proyek-proyek pemerintahan yang mulai tahun ini dilaksanakan secara elektronik.

“Pemerintah Provinsi Papua belum bisa mengakomodir semua pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Apalagi paket pekerjaan yang nilainya di atas Rp500 juta, dikelola Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua dilakukan secara full e-Proc (full elektronik),” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia I Loupatty, saat membuka Sosialisasi Konsolidasi Pemaketan Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (31/7/2017), di Jayapura.

Pengusaha lokal juga diminta  dapat mengembangkan diri terutama dalam penguasaan teknologi informasi, sehingga mampu memahami petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Loupatty yang mewakili Gubernur Papua mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa sering kali telat pada tahapan administrasi, sehingga menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi. Dimana bila proses administrasi memakan waktu penyelesaian pekerjaan yang sangat lama, hal itu turut berdampak pada penyelesaian pekerjaan yang berkorelasi dengan kualitas pekerjaan.

“Makanya konsep konsolidasi pemaketan merupakan satu alternatif pengelolaan administrasi yang kami gelar. Yang tentunya akan terus dikoordinasikan dengan penanggung jawab pengelola pengadaan barang/jasa. Yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Badang dan Jasa (LKPP) RI,” urainya.

Masih kata Loupatty, Pemerintah Provinsi Papua dalam beberapa tahun terakhir telah mulai mengedepankan transparansi untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang handal serta bebas dari KKN. Dimana, untuk mewujudkannya telah dilakukan banyak terobosan, diantaranya menghasilkan pembangunan di wilayah pegunungan dengan medan sulit.

Memperhatikan kesulitan itu, langkah konsolidasi terhadap seluruh pekerjaan proyek strategis wajib untuk dilaksanakan sejak saat ini. Apalagi Provinsi Papua akan menyelesaikan pembangunan venue PON XX 2020. Dimana bakal ada begitu banyak paket pekerjaan yang harus dilelang.

“Makanya perlu juga ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk terlaksananya seluruh proyek dengan baik dan maksimal. Sehingga dengan terlaksananya sosialisasi di hari ini, harapannya LKPP RI mampu menjadi sektor pemimpin pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.

Di lain pihak, pemerintah juga menaruh perhatian secara terus menerus dan memberikan pendampingan maupun saran terhadap proses pengadaan barang dan jasa sehingga setiap pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar berkualitas maupun tepat waktu. (YMF)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *