Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Elia I Loupatty didampingi Kepala Bapenda Papua Getson Jitmau dan Kepala BPSDM Zakarias Giyai.
JAYAPURA (PB) – Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia I Loupatty mengatakan, penerimaan daerah sekecil apapun harus dipungut, terima dan kelola secara baik.
“Makanya di penerimaan daerah kita ini, ada kita kerja hari biasa Senin sampai Jumat. Tetapi pegawai yang kerjanya memungut ini ada yang kerja sampai hari Sabtu. Bahkan di hari Minggu dan libur pun ada. Tetap kerja,” terang Loupatty kepada pers usai membuka Bimbingan Teknis bidang Pendapatan Daerah di Aula Biro Pengembangan SDM Provinsi Papua, Selasa (1/8).
Lanjutnya penerimaan daerah harus dikelola dan dimanage secara teratur, profesional dan transparan supaya berakuntabilitas. Ia mengakui, selama ini penerimaan dari Samsat cukup baik. “Sekarang kita melakukan Bimtek ini dalam rangka peningkatan dan kapasitas sekaligus juga kita mendiskusikan hal-hal yang selama ini menjadi hambatan dan juga hal-hal yang perlu kita hindari sehingga mengurangi risiko dalam pengelolaan penerimaan pendapatan ini,” terangnya.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang pendapatan retribusi daerah, Loupatty mengakui, selama ini dari Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) di 17 wilayah Provinsi Papua sepengetahuannya berjalan cukup baik.
“Tetapi hubungan dengan pemerintah daerah ini yang harus kita lebih tingkatkan. Misalnya pajak mobil untuk plat merah. Ada beberapa kabupaten yang masih tunggak. Kita berharap bahwa tunggakan – tunggakan ini dapat diselesaikan dan juga teristimewa menjadi contoh bagi aparatur negara. Supaya selain plat merah, kalau ada plat hitam sebaiknya diselesaikan supaya menjadi contoh masyarakat,” harapnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Getson Jitmau menjelaskan, Bimtek ini merupakan program prioritas dari instansi yang dipimpinnya.
Hal ini dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur bidang pemungut Samsat 17 dan juga 28 bendahara penerima SKPD bagi Provinsi Papua dan juga ditambah dengan Bapenda Provinsi Papua yang dipimpinnya.
Nantinya para peserta Bimtek benar-benar mempunyai kompetensi dan pemahaman tentang Sisjur Kesamsatan dan juga tentang Pembukuan sesuai dengan undang-undang keuangan negara, pembukuan untuk penerimaan sampai disetor ke kas daerah Bank Papua benar-benar tercapai. Dengan demikian, akuntabilitas pemerintah daerah ini benar – benar kepada rakyat, transparan dan berkualitas untuk menopang anggaran penerimaan daerah bagi kesejahteraan masyarakat.
“Selama ini sudah berlangsung baik dan sejak tahun 2009 kita sudah online. Sistem Aplikasi Kesamsatan dengan kantor pusat dan juga kas daerah di Bapak Gubernur, Bapak Sekda maupun pejabat Asisten dan dirinya sebagai Kepala Bapenda dapat melihat penerimaan setiap hari dan setiap jam, setiap menit,” jelasnya.
Selain itu juga Bapenda diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena sudah online dan sudah sama dengan SIMDA kami dari Pemerintah daerah. “Kami kerjasama dengan Bank Papua selama ini sudah luar biasa dan tidak kalah dengan provinsi lainnya di Indonesia,” tandasnya. (YMF)
