JAYAPURA (PB) – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai, M.Kes berharap kepada para pengelola program Malaria dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan kelambu.
Kata Giyai usai membuka kegiatan sosialisasi Kelambu Massal Malaria di Hotel Sahid Papua, Kamis (10/8/2017), sosialisasi ini bersamaan dengan pencanangan 1,2 juta kelambu yang bakal dibagikan kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk didistribusikan kepada masyarakat.
”Sasaran kita tentu untuk program eliminasi malaria. Oleh sebab itu kita mengharapkan para pengelola ini bisa memberikan informasi ke masyarakat dengan baik, tidak hanya soal kelambu saja. Tetapi harus memberi penyuluhan terhadap lingkungan di sekitar rumah. Saya sudah sampaikan bahwa kelambu malaria harus digunakan dengan baik,” ujarnya.
Nantinya pemanfaatan kelambu ini, diharapkan dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat. Tentang bagaimana cara memasang untuk digunakan pada malam hari. “Kita harus antisipasi jangan sampai kelambu ini digunakan untuk jaring ikan,” katanya setengah berkelakar.
Dinkes menargetkan di tahun 2020 mendatang bakal dilakukan evaluasi tahap pertama program eliminasi malaria, dan untuk evaluasi tahap kedua bakal dilaksanakan pada tahun 2025.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) AIDS,TB dan Malaria (ATM) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Berry S Wopari menjelaskan malaria merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat.
“Penyakit ini berdampak pada penurunan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan berpengaruh terhadap peningkatan angka kesakitan dan kematian ibu hamil maupun melahirkan, bayi dan balita,” paparnya.
Provinsi Papua, saat ini tingkat kesakitan malaria termasuk dalam tingkat endemisitas tinggi, dengan Annual Parasit Incidence (API) 49/1.000 penduduk. Pada tingkat kabupaten/kota di Papua, endemisitas bervariasi. Dari 28 kabupaten dan satu kota yang ada, terdapat 20 kabupaten endemis sedang dan tinggi, tujuh kabupaten API enam sampai 22 persen di antaranya potensial mencapai pengendalian tahap pre-eliminasi.
Tujuh kabupaten API enam sampai 22 persen diantaranya potensial mencapai pengendalian tahap pre-eliminasi, yakni Kabupaten Paniai, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Mappi, Merauke, Intan Jaya, dan Kabupaten Biak Numfor.
Sedangkan 13 kabupaten masih berada pada pengendalian tahap akselerasi dengan API lebih dari 40 persen, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Mimika, Boven Digoel, Asmat, Sarmi, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, dan Kabupaten Keerom.
Lanjutnya lagi, salah satu cara untuk mengurangi faktor risiko penularan malaria adalah dengan pemakaian kelambu antinyamuk yang dibagikan kepada penduduk yang berdomisili di daerah endemis tinggi dan rendah yang masih terjadi penularan malaria.
“Secara nasional, terdapat dua jenis kegiatan distribusi kelambu yaitu program rutin dan program kampanye atau distribusi massal,” jelasnya lagi. Program rutin adalah distribusi kelambu untuk ibu hamil dan pada bayi yang lengkap imunisasinya.
Sementara untuk pekan kelambu massal adalah kegiatan pendistribusian kelambu antinyamuk kepada seluruh masayarakat yang berdomisili di daerah endemis malaria. (YMF)