JAYAPURA (PB) : Seluruh elemen masyarakat, khususnya ke lima pilar selaku pemangku kepentingan (stake holders)diminta untuk meningkatkan kerjasama dan berupaya memprioritaskan keselamatan, keamanan dan kesadaran berlalu –lintas. Ke-5 pilar itu masing-masing Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Polri.
Hal itu dikatakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan SDM Johana OA Rumbiak, SE, MSi saat melaunching Pencanangan Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan 2017-2018 Provinsi Papua di Halaman Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Sabtu (26/7).
Kegiatan yang digelar Direktorat Lalu –Lintas Polda Papua ini mengusung Thema Stop Pelanggaran Stop Kekerasan Keselamatan untuk Kemanusiaan dari Tanah Papua Menuju Indonesia Tertib Keselamatan Nomor Satu diselingi acara hiburan, seperti atraksi baris-berbaris Polisi Cilik binaan Direktorat Lalu –Lintas Polda Papua, cara mengendarai kendaraan roda dua dari ASTRA Internasional, Yospan dan door prize.
Kata Annie yang mewakili Gubernur Papua, sesuai dengan hasil riset WHO, Indonesia menduduki peringkat kelima yang angka kematian akibat kecelakaan cukup tinggi.
“Untuk itu, perlu menjadi renungan dan perhatian kita bersama. Apalagi kita di Papua pun angka kecelakaan cukup tinggi,”jelasnya.
Saat ini Data pelanggaran dan kecelakaan tahun 2017 (Januari-Juli), jumlah pelanggaran sebanyak 1.878 pelanggar, jumlah kecelakaan 669 kejadian, jumlah korban meninggal 164 jiwa, korban luka berat 447 jiwa dan korban luka ringan sebanyak 580 jiwa.
“Jadi, rata-rata korban meninggal dunia per bulan sebanyak 23 jiwa, data tersebut cukup memprihatinkan,”katanya.
Dikatakannya, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya ke lima pilar selaku pemangku kepentingan untuk meningkatkan kerjasama berupaya mewujudkan keselamatan, keamanan dan kesadaran berlalu lintas.
Mendesak
Untuk itu dirinya sekali lagi meminta kkepada lima pilar, masing-masing Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Polri, secara rutin mensosialisasikan keselamatan berlalu –lintas.
Kata dia, sosialisasi ini bukan hanya di sekolah-sekolah. Akan tetapi juga diseluruh masyarakat.
Pemerintah sendiri menilai sosialisasi keselamatan lalu lintas di sekolah-sekolah dan masyarakat sangat urgen dan efektif, apalagi pengguna kendaraan didominasi siswa-siswi dan masyarakat.
Tidak hanya itu, ke-5 pilar juga perlu menggelar sweeping perlengkapan kendaraan, seperti penggunaamn helm standar,safety belt, STNK, BPKB, lampu dan lain-lain.
Menurutnya, pemerintah menargetkan dengan zero accident atau nol persen fasilitas korban kecelakaan sampai dengan 50 persen pada tahun 2023.
Pasalnya, keselamatan merupakan hal yang pertama dan utama untuk diperhatikan saat akan menjalani aktivitas, khususnya berlalu lintas.
“Siswa-siswi merupakan kelompok yang rentan terhadap ancaman kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu dilakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang rutin dilakukan untuk mencapau target nol persen kecelakaan lalu lintas,”katanya.
Lanjutnya target nol persen kecelakaan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun Polri. Akan tetapi tanggung jawab semua lapisan masyarakat.
“Mari kita terus berupaya, agar Papua menjadi tempat yang aman dan nyaman berlalu lintas,”ajaknya.
Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Agus Rianto menjelaskan pencanangan Tahun Keselamatan Untuk Kemanusian ini dilaksanakan diseluruh Polda Se- Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dalam rangka menekan jumlah kecelakaan lalu lintas serta menurunkan fatalitas korban kecelakaan.
“Mudah-mudahan melalui pencanangan ini, diupayakan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Papua menurun menjadi zero accident atau nol persen ,”tandasnya. (YMF)