Bila Pilgub Papua Diikuti 5 Paslon, KPU Butuh Rp 1,69 Triliun

Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, Ketua KPU Papua Adam Arisoy dan Ketua Panwaslu Papua Peggy Watimena rapat bersama terkait Pilkada Serentak III di Papua, Selasa (29/8/2017).

JAYAPURA (PB) – Apabila Pilkada Gubernur Papua tahun 2018 diikuti 5 pasangan calon maka total anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mencapai Rp 1,69 triliun dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 1,200 triliun.

Hal itu diungkapkan Sekretaris KPU Papua, Isak Hindom saat rapat bersama Desk Pilkada Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (29/8/2017). “Hasil rapat dengan Kementerian Dalam Negeri dimana untuk anggaran pilkada yang semula Rp 1,200 trilliun dirasionalisasi menjadi Rp 1,69 triliun,” terangnya.

Secara rinci Hindom menjelaskan, anggaran Rp 1,69 milliar ini diperuntukkan bagi lima pasangan calon, namun jika berkurang satu pasangan calon maka anggaran berkurang sebesar Rp 60 milliar. ”Jika ada tiga paslon, atau dua paslon maka anggaran tersebut bisa berkurang,” selanya.

Untuk pembiayaan pilkada 2018, pihaknya membiayai pilkada secara keseluruhan. Khusus untuk tujuh kabupaten yang bersamaan menggelar pilkada juga menjadi perhatian KPU Provinsi Papua, walaupun di setiap daerah sudah ada KPU Kabupaten.

“Ada sharing dana dalam Pilkada Serentak tahun 2018. Untuk tujuh kabupaten tersebut KPU Papua hanya menanggung biaya honor dan perjalanan dinas dari kabupaten tersebut ke ibukota provinsi, sedangkan untuk pembiayaan logistik, hingga penyelenggaraan pilkada ditanggung oleh KPU setempat,” jelasnya.

KPU Papua rapat bersama Desk Pilkada Papua di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Selasa (29/8/2017).

Untuk sharing dana ke kabupaten/kota untuk pembiayaan pilkada serentak. Menurut Isak, perlu legitimasi hukum melalui SK Gubernur Papua. ”Untuk sharing dana memang kita butuh legitimasi hukum berupa SK Gubernur Papua, sehingga penyaluran dana bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Isak mengharapkan hal ini juga menjadi perhatian dari kabupaten/kota di Papua. ”Kita harapkan ini menjadi perhatian kabupaten/kota, sehingga pilkada serentak tahun depan bisa berjalan dengan baik,” bebernya.

Dari pembiayaan sebesar Rp 1,69 triliun, untuk alokasi yang digunakan KPU Papua sebesar Rp 280 milliar lebih dan untuk kabupaten/kota lainnya ditransfer sesuai dengan besaran anggaran yang diajukan kabupaten/kota.

Rapat Desk Pilkada

Diketahui Pemerintah Provinsi Papua Selasa siang (29/8) menggelar pertemuan Desk Pilkada 2018 jelang Pilkada Serentak Provinsi dan tujuh kabupaten di Papua.

Pertemuan yang digelar di Sasana Karya kantor Gubernur Dok II Jayapura itu dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen dan dihadiri Ketua KPU Papua Adam Arisoy dan Ketua Bawaslu Peggy Watimena, juga dihadiri KPUD di tujuh kabupaten yang akan menggelar perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Saat memberikan arahan, Sekda Dosinaen mengaku terkait Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018 – 2023 pemerintah provinsi sendiri sudah melaksanakan pertemuan yang bermuara pada pertemuan di Jakarta dan dihadiri KPU RI, Papua,  Kementerian Dalam Negeri dan juga Bawaslu RI dan Papua.

“Ada hal – hal yang dirasa penting dan hari ini kita hadir untuk sinkronisasi. Baik bersama KPU, Bawaslu maupun pihak keamanan,” akunya.

Untuk itu pertemuan Desk Pilkada ini ada beberapa hal yang juga dirasakan penting. Dimana semua yang  hadir, ia meminta ada sinkronisasi baik bersama KPU, Bawaslu maupun keamanan yang tentunya dimana yang menjadi leading sektor adalah aparat Kepolisian. Dimana termasuk didalamnya dari pihak TNI.

“Ada beberapa poin penting hasil dari rasionalisasi baru – baru ini dan hari ini saya sarankan kita semua secara total untuk memberikan informasi, untuk menyepakati apa – apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilukada,” jelasnya.

Hal ini dengan maksud agar jangan sampai ada  tumpang tindih anggaran. Baik di KPU,  Bawaslu dan juga dari pihak keamanan. “Jadi hari ini kita bisa menyepakati itu dan juga harus ada data yang valid mengenai sigma distrik maupun kampung dari semua kabupaten. Sehingga kita tahu dan juga jumlah penduduk serta jumlah pemilih,” sarannya.

Mantan Sekwan Puncak Jaya ini mengatakan, jumlah penduduk juga dirasakan penting. Karena berkolerasi dengan atribut peserta pemilih dan juga jumlah pemilih.

“Saya harap nantinya kita akan diskusi secara gamblang dan tentunya saya mohon kehadiran kita semua pada hari ini, ada satu poin yang tentunya menjadi satu kesimpulan bersama. Untuk mengambil keputusan dalam rangka pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur maupun 7 kabupaten yang bersamaan menggelar Pilkada Serentak,” tandasnya.

Diketahui tahun 2018 nanti dalam Pilkada Serentak Jilid III ini, selain Pilkada Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Ada tujuh kabupaten yang juga mengikuti Pilkada pada bulan Juni 2018 nanti. Di antaranya Kabupaten Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Biak Numfor, Deiyai, Paniai dan Puncak. (YMF)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *