Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johana OA Rumbiak, SE, Si didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Papua dr Silwanus Sumule, SpOG (K) dan Kepala UPT AIDS, TB Malaria Dinas Kesehatan Papua dr. Berri IS Wopari, M.Kes menabuh Tifa, ketika membuka Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS di Tanah Papua di Hotel Aston, Jayapura, Selasa (29/8/2017).
JAYAPURA (PB) – Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH menyerukan gerakan pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di Tanah Papua.
Membangun Papua yang sehat untuk bangkit, mandiri dan sejahtera adalah komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui 15 program prioritas . Salah satunya adalah pengendalian penyakit menular terfokus yakni AIDS, Tuberculosis dan Malaria.
Hal ini dikatakan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johana OA Rumbiak, SE, M.Si saat membuka Workshop Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS di Tanah Papua yang mengusung Tema, “Dengan Kepemimpinan yang Kuat, Kepedulian dan Komitmen dalam Pelayanan”, di Hotel Aston, Jayapura, Selasa (29/8/2017).
Workshop dilaksanakan tanggal 29 – 31 Agustus 2017 kerjasama antara Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, dengan dukungan Program KOMPAK—BaKTI LANDASAN II serta mitra pembangunan di Tanah Papua.
Annie mengatakan, hingga saat ini HIV-AIDS merupakan salah-satu masalah kesehatan masyarakat di Provinsi Papua. Sejak pertama kali kasus HIV ditemukan pada tahun 1992 hingga Juni 2017 Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat sebanyak 28.71 kasus dengan HIV 10.134 kasus, AIDS 18.637 kasus dan sebanyak 1.883 di antaranya telah meninggal dunia.
Sejumlah kasus yang terlaporkan baru sekitar 51,38 % ODHA atau orang dengan HIV-AIDS yang mendapat pengobatan Antiretroviral (ARV) dan yang masih mengonsumsi ARV sebanyak 38,81 %. “Ini merupakan tantangan dan menjadi beban untuk menjadi perhatian semua pihak,” katanya.
Katanya, masing-masing pribadi memiliki kesempatan yang sama untuk melindungi diri sendiri. Hak untuk melindungi diri tak tergantung pada orang lain. “Marilah kita gunakan hak itu sebaik-baiknya. Kita harus berani mengatakan tidak untuk seks yang tak aman. Seks tak aman adalah seks yang berganti-ganti pasangan yang tak menggunakan kondom,” ajaknya.
Lanjutnya, beberapa survei terkait perilaku menyebutkan laki-laki memiliki perilaku beresiko karena kecenderungan memiliki perilaku berganti-ganti pasangan seks serta enggan melakukan pemeriksaan HIV atau IMS.
Sebagai salah-satu upaya memutuskan mata rantai penularan HIV di Papua, ujarnya, sejak tahun 2008 KPA Provinsi Papua mulai membicarakan sirkumsisi atau sunat. Satu hal penting yang perlu diperhatikan bahwa sirkumsisi bukan menghilangkan tapi hanya mengurangi risiko penuran HIV.
Karena itu, bagi yang memiliki perilaku seks tak aman, meskipun sudah disirkumsisi tetapi disarankan menggunakan kondom untuk melindungi diri.
“Akhirnya pada kesempatan ini Pemprov Papua menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Australia yang telah memberikan dukungan selama ini dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS dan PIMS di Tanah Papua,” tandasnya.
Enam Kabupaten Dipilih
Di tempat yang sama Kepala UPT AIDS, TB Malaria Dinas Kesehatan Papua dr. Berri IS Wopari, M.Kes menjelaskan, Program KOMPAK—BaKTI LANDASAN II bekerja pada enam Kabupaten terpilih di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Jayapura, Waropen, Nabire, Lanny Jaya, Boven Digoel dan Asmat.
Sedangkan empat kabupaten terpilih di Provinsi Papua Barat masing-masing Fak-fak, Kaimana, Sorong dan Manokwari Selatan, dengan fokus kepada 4 komponen utama yang saling terintegrasi dan sinergis sebagai suatu pendekatan yaitu penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung, pengembangan unit-unit penggerak dan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS. Keseluruhan program dan pendekatan ini dituntun oleh visi yang kuat akan terwujudnya Papua Pu Pembangunan.
Tujuan Workshop ini untuk mengup-date kebijakan dan strategis pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di Indonesia, menyarikan pembelajaran dan penerapan kebijakan, program dan praktek-praktek cerdas dalam pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS oleh pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional di Papua, merumuskan prioritas kegiatan, target serta strategi pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di Papua dan memperoleh masukan untuk inisiasi gerakan kolektif dalam memasyarakatkan pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di wilayah fokus LANDASAN II. (YMF)
