Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua menggelar workshop kesiapsiagaan bencana di lingkungan kerja.
JAYAPURA (PB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menganggarkan dana sebesar Rp 5 miliar setiap tahun yang digunakan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Selasa (5/9/2017), menjelaskan, walaupun telah dianggarkan namun menyangkut sarana dan prasarana dari instansi terkait pasti ada keterbatasan. “Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak dapat bekerja sendiri dalam mengantisipasi kedaruratan bencana,” katanya.
Oleh karena itu, kata Loupatty, tema peringatan HUT ke-72 Tahun Kemerdekaan RI pada 2017 yakni “Indonesia Kerja Bersama” cocok dengan kondisi terkini Bumi Cenderawasih dalam menangani bencana yaitu “Papua Kerja Bersama”.
“Saya sempat menyarankan juga agar dibuat rapat koordinasi di mana seolah-olah sedang terjadi bencana dan bagaimana penanganan permasalahan tersebut di lapangan,” katanya lagi. Hal ini bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan masing-masing instansi dan pribadi dalam penanganan bencana.
“Kesiapsiagaan itu sangat penting dalam penanganan kebencanaan, sehingga ketika dihadapkan pada situasi bencana, tidak panik dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Lanjutnya belajar dari beberapa pengalaman bencana yang pernah terjadi di Papua, diketahui kegiatan penanggulangan bencana terkait dengan masalah koordinasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
Dua Kabupaten Didesak Bentuk BPBD
Dua Kabupaten di Provinsi Papua hingga saat ini belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua. Kedua kabupaten ini berada di wilayah selatan Bumi Cenderawasih itu adalah Kabupaten Mappi dan Boven Digoel.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Willem Robert Winderi, di Jayapura, Selasa (5/9), mengatakan dari 29 kabupaten/kota di wilayahnya, tercatat 26 kabupaten sudah membentuk instansi terkait dan satu diantaranya dalam waktu dekat akan segera dilantik pejabatnya. “Kabupaten Nduga dalam waktu dekat akan segera dilantik pejabatnya sehingga hitungan sementara tercatat sudah 27 kabupaten/kota yang memiliki BPBD,” jelasnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Willem Robert Winderi
Menurut Willem, dalam Undang-Undang Nomor 24 jelas sekali menyatakan setiap daerah harus membentuk BPBD, oleh sebab itu harus diterjemahkan ketentuan yang ada. “Kami sudah sampaikan ke beberapa bupati berkaitan dengan pembentukkan BPBD sendiri karena itu sudah tercantum dalam undang-undang, sehingga beberapa kali dalam rangka penguatan kelembagaan disampaikan kepada Bupati Mappi dan Boven Digoel untuk segera membentuk instansi tersebut,”jelasnya rinci.
Sebab menurutnya manusia tidak pernah mengetahui kapan bencana datang, sehingga kesiapsiagaan tersebut harus dibarengi dengan menyiapkan wadah yang sesuai. “Kami membutuhkan komitmen dari semua kepala daerah, dan juga harus paham dan mengerti meskipun tidak ada bencana, badan ini harus dibentuk karena tidak ada yang mengetahui kapan bencana datang,” katanya lagi.
Meskipun demikian, pihaknya terus mendorong kepada kepala daerah khususnya Kabupaten Mappi dan Boven Digoel agar segera membentuk BPBD, sehingga ketika bencana datang sudah dapat ditangani dengan baik. (YMF/Ed-Fri)
