Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen memberikan sambutan pada peresmian Kantor BPS Papua.
JAYAPURA (PB) – Gedung Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, akhirnya diresmikan oleh Kepala BPS Republik Indonesia, Suhariyanto ditandai pernyataan peresmian serta penandatangan prasasti.
Peresmian itu disaksikan Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Raffi Amar, Kepala BPS Provinsi Papua Simon Sapari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Joko Supratikno, para kepala SKPD dari instansi terkait lainnya, Senin siang (18/9) di Kantor BPS Provinsi Papua.
Gedung berlantai enam nanmegah ini, pembangunannya sudah dimulai sejak tahun 2012 lalu itu, selesai pada tahun 2015 dengan menghabiskan total anggaran sekitar Rp 39 miliar lebih. “Pembangunan gedung ini dimulai dengan dua tahap, yakni tahap pertama dan revitalisasi,” terang Kepala BPS Provinsi Papua Simon Sapari saat membacakan laporan pembangunan.
Kata dia, dengan diresmikannya gedung semua pihak tanpa terkecuali, apabila ingin membutuhkan data – data statistik tentang provinsi ini. Bisa datang langsung ke kantor yang menurutnya adalah juga milik masyarakat.
Sementara itu Kepala BPS Pusat – Republik Indonesia Suhariyanto mengatakan kendala yang dihadapi saat ini di Provinsi Papua harus diakui lebih besar daripada pembangunan gedung dan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di tanah air.
Dirinya menyampaikan beberapa catatan bagi para stafnya di BPS Provinsi Papua. Suhariyanto, meminta jajarannya yang bertugas di provinsi tertimur Indonesia ini untuk bisa memanfaatkan gedung ini secara baik. “Kita sudah punya gedung megah. SDM-nya harus lebih profesional dan timbulkan rasa kebersamaan. Supaya gedung ini nyaman dan anggap gedung ini menjadi rumah sendiri, sehingga harus tetap dijaga kebersihan dan terawat,” pintanya.
Pada kesempatan itu dirinya mengingatkan bahwa sebuah gedung megah, tidak akan ada artinya kalau tidak dimanfaatkan bagi orang banyak. Dirinya mengingatkan tujuan dari reformasi birokrasi BPS adalah memberikan pelayanan publik yang seluas – luasnya. Untuk itu diharapkan agar gedung ini terbuka untuk seluruh stakeholder yang membutuhkan data. Sehingga data-data BPS bisa digunakan untuk memajukan pembangunan di Papua.
Ia mengatakan, sudah empat tahun BPS melakukan reformasi birokrasi dan banyak capaian yang diperoleh. Namun disisi lain. Banyak juga PR yang harus dikerjakan. “Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi kita, adalah memberikan pelayanan publik yang seluas – luasnya. Supaya para pengguna data dapat mengakses data- data yang dihasilkan BPS secara lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik dan lebih cepat lagi,” tuturnya.
Untuk merilis data BPS ini sudah ada website Papua yang mendapat banyak respon dari masyarakat. Selain itu juga BPS mempunyai pelayanan statistik terpadu, dimana para pengguna data bisa datang untuk mendapatkan masukkan yang lebih detail lagi.
Pergeseran Paradigma
Sementara itu Pemerintah Provinsi Papua melalui Sekda Hery Dosinaen mengatakan dengan peresmian gedung BPS yang megah ini, menandakan gedung ini telah siap untuk melayani masyarakat di Tanah Papua.
Pada kesempatan itu, Sekda atas nama pemerintah provinsi menyampaikan terima kasih kepada BPS yang selalu memberikan informasi data yang valid, untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut. Kata Sekda, setelah bergulirnya UU Otsus No. 21 tahun 2001, semua pihak mengetahui terjadi peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan di tanah ini.
Berbagai kabupaten di gunung maupun pantai terjadi pergeseran paradigma, ada terjadi perubahan penambahan jumlah penduduk yang sangat signifikan, atas dasar kepentingan politik lokal dan juga atas dasar variabel yang cukup signifikan dalam menentukan akumulasi – akumulasi sigma Dana Alokasi Umum (DAU).
“Ini merupakan dilema atau tantangan bagi kita. Sejak lahirnya UU Otsus sampai hari ini, kita juga belum juga mempunyai data yang jelas dan tegas tentang berapa jumlah orang asli Papua,” tukasnya. Lanjutnya beberapa waktu yang lalu, atas perintah Gubernur Papua, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Kepala BPS Papua.
Untuk itu ada beberapa langkah yang telah diambil oleh beberapa kabupaten yang hari ini sudah memiliki data OAP. Namun kata dia perjalanan ini belum selesai. “Mudah – mudahan langkah kita semakin konkrit dengan kebersamaan kita. Untuk menghimpun dan mendata secara valid, orang asli Papua di gunung maupun pantai. Sehingga dengan UU Otsus, kita dapat berjalan bersama yang tentunya mengangkat harkat dan martabat OAP menjadi jelas dan tegas,” ucapnya.
Untuk itu dirinya meminta kepada BPS, agar semua informasi, semua data yang jelas dan tegas. Harus dipastikan bahwa Papua dalam angka harus bisa menampilkan dengan baik.
BPS Provinsi Papua meluncurkan aplikasi berbasis android.
Dapat Dilihat Melalui Aplikasi Android
BPS Provinsi Papua juga meluncurkan aplikasi berbasis android. Aplikasi ini diklaim BPS dapat memudahkan penyajian data dengan lebih mengarah kepada “mobile application” sehingga mudah diakses di mana saja dan kapan saja.
Saat Launching yang juga dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol Boy Raffi Amar, Sekda Papua Hery Dosinaen, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Joko Supratikno. Kepala BPS Provinsi Papua Simon Sapary menjelaskan pembuatan aplikasi penyajian data berbasis android ini dikerjakan oleh para sarjana statistik yang dimiliki pihaknya.
“Kami merasa masyarakat perlu dipermudah untuk mengakses data-data BPS, sehingga aplikasi ‘Statistik Papua’ diharapkan dapat membantu,”jelasnya.
BPS juga akan berkoordinasi terus dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua untuk melengkapi data-data yang disajikan dalam aplikasi “Statistik Papua” tersebut. “Masyarakat yang menggunakan telepon pintar berbasis android dapat langsung mengunduh aplikasinya dan mengecek data-data yang selama ini diolah oleh BPS,” terangnya.
Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemprograman “HTML5”, “Javascript” dan “CSS” yang dikemas dalam sebuah “Framework Multiplatform”. Ke depannya aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir pengguna sistem operasi iOS, Windows Mobile dan sistem operasi lainnya.
Pihaknya berharap aplikasi ini dapat didukung oleh pemerintah daerah setempat, sehingga ke depannya dapat lebih diperlengkapi dan masyarakat bisa mengakses data “Papua dalam angka” melalui aplikasi ini. Sementara itu Pemerintah Provinsi Papua sangat mengapresiasi dan sangat luar biasa launching/peluncuran data BPS Papua berbasis API.
“Semua stakeholder dan warga masyarakat tanpa mengenal stratanya, semua bisa mengakses data melalui telepon selularnya. Melihat data apa saja, Papua dalam angka, Papua dalam data. Baik itu secara grafik maupun tabel sudah terdata atau sudah terakses lewat HP nya masing – masing,” kata Sekda Hery Dosinaen.
Menurutnya, hal ini sebagai satu langkah maju yang sangat luar biasa, sehingga semua pihak. Baik itu akademisi maupun pengusaha juga mempunyai kesempatan mengakses ini, untuk memperoleh data yang valid. (YMF/Ed-Fri)
