Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I Loupatty
JAYAPURA (PB) – Maraknya kasus kejahatan terhadap anak di bawah umur seperti kasus pemerkosaan anak yang terjadi di BTN Puskopad Tanah Hitam terhadap seorang bocah berusia 7 tahun, pada hari Sabtu (7/10/2017) siang, mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Kepada keluarga inti sekali lagi saya harus menegaskan bahwa kita harus mampu memastikan keberadaan istri dan anak teristimewa kaum perempuan kita. Termasuk juga anak laki-laki. Kita juga harus hati-hati sebab dunia ini bukan saja dunia perempuan tetapi ada juga dunia laki – laki. Saya pikir orang tua teristimewa harus mendeteksi selalu posisi anaknya di mana,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Elia I Loupatty kepada pers di Jayapura, Senin (9/10).
Sebab saat ini para pelaku tindak kriminal juga belajar dari media sosial dan media elektronik. “Saya rasa juga ini harus dianggap sebagai penjahat yang akan merusak citra Papua yang selama ini kita sebut aman. Tetapi sekarang mulai muncul hal – hal seperti ini, padahal 5 – 10 tahun sebelumnya tidak ada hal – hal seperti ini,” ujarnya prihatin.
Selain itu juga lingkungan sekitar anak harus menjadi perhatian. Termasuk pengawasan dari para guru di sekolah. “Jika ada orang menjemput sang anak yang tidak dikenal maka jangan diberikan. Jadi sekolah – sekolah juga harus hati – hati khususnya mungkin kelas III SD ke bawah. Kita jangan anggap remeh. Akan tetapi di tengah – tengah keberadaan Jayapura dan sekitarnya dan Papua umumnya. Banyak juga orang – orang yang saya kira sekarang sudah mulai ada tidak baik dan sangat sadis kepada perempuan dan anak,” tukasnya.
Disinggung peran dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua, menurutnya peran dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Anak di provinsi dan juga di kabupaten/kota harus bersinergi di antara instansi terkait. “Mereka ini harus bersinergi juga dengan kelompok – kelompok masyarakat,” sarannya.
Menurutnya hal ini penting sekali. Tidak bisa pemerintah jalan sendiri. Namun harus dengan masyarakat. “Hanya dengan kelompok – kelompok masyarakat, kita juga dapat lebih sukses untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sebab saya kira kalau katakanlah pemerintah yang diwakili SKPD teknis jalan sendiri, maka tidak akan kuat dia,” akunya.
Selain itu juga harus ada perkuatan di tingkat RT/RW sehingga jangan sampai akibat ulah satu dua orang. Seolah – olah mencela kabupaten atau kota itu. Tetapi apabila hal ini terjadi dalam 1 bulan, terjadi saru atau dua kali kasus kekerasan maka hal ini dapat menjadi preseden rakyat kepada pemerintah seolah – olah pemerintah tidak kerja dan seterusnya. “Instansi terkait yang harus melakukan tugas ini bersama – sama dengan semua ornamen dan tidak bisa pemerintah sendiri,” tandasnya. (YMF/Ed-Fri)
