Pemprov Papua Masih Kaji Pergub Kebangkitan Ekonomi OAP

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I Loupatty

JAYAPURA (PB) – Pemerintah Provinsi Papua, Senin (9/10/2017) siang melakukan pertemuan bersama Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), dipimpin Ketua Umum Merry Yoweni, para pengurus bersama 36 asosiasi di bawahnya.

Pertemuan itu diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia I Loupatty bersama Pimpinan  OPD terkait, di antaranya Kepala Bappeda Provinsi Papua Muh Musa’ad, Kepala Biro Perekonomian Setda Papua, Ribka Monim dan Kakesbangpol Musa Isir, Kepala Biro Hukum Setda Papua Hegemur.

Usai pertemuan yang berlangsung di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Loupatty menjelaskan, KAPP menyampaikan kepada pemerintah daerah tentang dua peraturan, terutama tentang hibah dan juga organisasi. “Kami (pemerintah daerah-red) sudah jelaskan apa yang harus kami kerjakan dan apa yang harus mereka kerjakan. Jadi tidak seluruhnya harus kami kerjakan,” terangnya.

Lanjutnya, apa yang menjadi keinginan KAPP sudah disampaikan dan telah dipelajari sebagian. “Ada beberapa pokok yang tadi disampaikan menjadi catatan untuk kami pemerintah daerah berdiskusi tersendiri. Nantinya kami juga akan bertemu lagi untuk menyampaikan bagaimana ekonomi dari pengusaha orang asli Papua yang terhimpun dalam KAPP,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan media ini terkait desakan dari KAPP untuk  segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait permintaan KAPP agar pemerintah memberikan 3 persen dana otonomi khusus kepada pengusaha asli Papua, di mana tahun depan kemungkinan tak ada lagi dana hibah, Loupatty menjelaskan,  karena ini soal peraturan, pihaknya akan menampung. “Kami tidak bisa bilang ya dan tidak. Akan tetapi kami harus mengkaji hal ini secara baik. Nanti Pemda akan ketemu sendiri, lalu bertemu dengan KAPP,” akunya.

Kata dia, Pemerintah Provinsi sendiri memandang kehadiran KAPP  bagus untuk kebangkitan ekonomi pengusaha Orang Asli Papua (OAP). “Saya rasa ini satu pikiran yang baik menurut saya dan pak gubernur selama ini juga memberikan perhatian terhadap KAPP,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekertaris Umum Asosiasi Nelayan Pribumi Papua (ASNEPA) Silas Ayomi memberikan apresiasi yang tinggi atas pertemuan antara KAPP dan 36 Asosiasi bersama Pemerintah Provinsi Papua. Ia berharap kesepakatan dalam pertemuan tersebut, tidak diulur terlalu lama. Akan tetapi kalau bisa sesegera mungkin dikeluarkan aturan gubernur, terkait kebangkitan ekonomi orang asli Papua.

“Dsini kami garisbawahi sudah ada Pergub tentang dana hibah dan itu sudah berjalan. Pertanyaannya sekarang siapa yang menolong dan siapa yang ditolong. Sementara hari ini kita melihat di lapangan itu beda sekali. Orang Papua semakin hari semakin terpuruk dalam ekonomi,” tuturnya.

Oleh sebab itu ASNEPA melihat apa yang dikerjakan oleh KAPP,  sebagai sebuah momen yang sangat penting dan harus didukung untuk mengembalikan citra pemerintah bahwa pemerintah itu berhasil memperhatikan orang Papua. “Sekali lagi bahwa kami berharap kepada pemerintah untuk tidak mengulur waktu dan kalau bisa diselesaikan, rancangan ini bisa dikoreksi dan diselesaikan secepat mungkin,” tandasnya. (YMF/Ed-Fri)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *