Masalah Tembagapura, DPR Papua Minta TNI/Polri dan Pemerintah Harus Terbuka

Anggota Komisi I DPRP Tan Wie Long

JAYAPURA (PB) – DPR Papua akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika terkait persoalan yang terjadi di Kampung Banti dan Kampung Kimbely Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang pada intinya kami berharap  agar pemerintah provinsi harus proaktif untuk secara kontinyu bisa menyelesaikan secepatnya terkait persoalan yang ada di Mimika,” kata anggota Komisi I DPRP Tan Wie Long kepada media ini di Jayapura, Rabu (15/11/2017).

Untuk itu, dalam waktu dekat dewan akan mengundang Pangdam XVII Cenderawasih George Enaldus Supit dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Raffi Amar untuk segera bisa mengetahui sesungguhnya proses penyelesaian itu seperti apa yang saat ini tengah dilakukan aparat keamanan di Tembagapura yang merupakan area penambangan milik PT Freeport Indonesia.

“Tetapi kami berharap hal-hal yang berkaitan tentang masalah yang ada disana, sampai sekarang tidak tahu duduk persoalannya seperti apa. Oleh karena itu kewajiban pemerintah daerah dan provinsi untuk bisa menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Disinggung terkait penembakan anggota Brimob, Brigadir Firman di Mile 69, Rabu (15/11) pagi, selaku wakil rakyat dirinya mengaku turut prihatin.  “Tentunya kita prihatin. Solusi awal itu kita berharap adanya keterbukaan dari pihak TNI/Polri untuk bisa menerima keterwakilan dari pemerintah, keterwakilan dari tokoh adat, tokoh gereja untuk bisa masuk dan berbicara kepada pihak – pihak yang selama ini mungkin berseberangan dengan TNI/Polri,” sarannya.

Sebab menurutnya saat ini tidak ada solusi lain selain dengan semua pihak saling terbuka. “Tidak ada solusi lain. Kalau kita misalnya TNI/Polri memaksakan keinginan selalu frontal berhadapan dengan mereka, kan kita juga belum bisa pastikan. Apakah warga sipil itu aman atau tidak. Jangan sampai warga sipil yang tidak tahu apa-apa justru jadi korban,” tuturnya. Atas dasar inilah Komisi I DPRP meminta supaya pemerintah provinsi tidak boleh tinggal diam dan  harus segera bisa menyelesaikan persoalan ini.

Disinggung terkait adanya pernyataan yang mengatakan adanya penyanderaan kepada 1300 warga di dua kampung ini yang dilakukan oleh KKB, namun di sisi lain ada yang mengatakan tidak disandera, menurutnya kalau dilihat dari sisi budaya. Seperti yang telah disampaikan  Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, termasuk juga dari Ketua DPRD Mimika terkait sandera. Kesemuanya ini nantinya akan dicross check.

DPRP sendiri tidak mau berandai – andai. Bisa saja kemungkinan dari pihak kepolisian pemikiran yang berbeda. Tetapi juga ada pendapat yang didengar dari pemerintah provinsi maupun Ketua DPRD Mimika. “Saya pikir jangan kita berspekulasi. Tetapi intinya kami dari DPRP mau supaya harus benar – benar ini menjadi fokus pemerintah provinsi dan Pemkab Mimika untuk bisa menyelesaikan dan tidak boleh berkelanjutan. Tidak boleh sampai terjadi apakah pihak warga sipil atau TNI/Polri yang menjadi korban itu yang kita tidak mau,” tegasnya.

Di tempat yang sama Sekda Papua T.E.A Hery Dosinaen membenarkan terkait persoalan di Tembagapura pihaknya telah berkomunikasi bersama DPRP dan akan membahas lebih detail terkait kondisi dan realita yang terjadi disana. “Nanti kami akan bahas bersama terkait hal itu,” katanya singkat. (YMF/Ed-Fri)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *