Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Elia I Loupatty secara resmi membuka Rapat evaluasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan se-Papua tahun 2017, Selasa (28/11/2017).
JAYAPURA (PB) – Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Elia I Loupatty secara resmi membuka Rapat evaluasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan se-Papua tahun 2017, Selasa (28/11/2017) malam di Hotel Aston Jayapura.
Saat memberikan arahan sesaat sebelum membuka kegiatan. Elia I Loupatty mengatakan saat ini ada empat permasalahan utama yang sedang dialami yakni masalah eksisbilitas, masalah ekonomi, masalah kesra dan juga politik. Selain itu juga masalah dari segi sosial budaya.
“Khusus di Papua kita tahu bahwa permasalahan pertanian dan ketahanan pangan disebabkan karena minimnya SDM dan juga tenaga penyuluh pertanian yang masih kurang,” katanya.
Hal inilah yang menyebabkan kurangnya produktifitas serta rendahnya harga beli para petani. Padahal Papua sebagai provinsi memiliki sumberdaya lahan yang besar. Untuk itu harus ada posisi strategis dalam pembangunan Papua. Selain itu karakteristik masyarakat Papua yang suka bercocok tanam dan memelihara hewan. “RPJMD kita 2013 – 2018 diharapkan bisa meningkatkan IPM 70 persen. Laju pertumbuhan ekonomi real 30 persen,” terangnya.
Di sisi lain, untuk meningkatkan konektifitas antardaerah di tahun 2018. “Hal ini penting karena jika satu peternak pelihara 1 ekor sapi maka 2 Km dari jalan kampung berapa kilometer aksesnya. Kalau dia jual daging sapi berapa kilo dia habis maka akan habis di ongkos. Belum lagi yang turun dari gunung. Kalau saya bawa di pusat perdagangan bisa berapa yang dibawa,” contohnya.
Selain itu juga kabupaten/kota bisa melaporkan berapa skala populasi sapi atau ternak di wilayahnya. “Untuk itu harus saling membantu, sehingga petaninya tidak saling merugi. Hal ini bagian dari perekonomian mikro,” jelasnya. Untuk itu bisa dilihat secara baik bahwa urusan ekonomi juga menjadi urusan dari provinsi hingga kabupaten/ kota.
Swasembada Telur
Saat ini di Provinsi Papua dua kabupaten sudah swasembada telur yakni Kabupaten Mimika dan Merauke. Daging, telur dan susu merupakan produk pangan asal hewan berprotein tinggi. Pada kesempatan itu dirinya menanyakan apakah dua kabupaten ini bisa memasok se Papua dan tidak lagi bergantung dari luar.
Nantinya diharapkan pada PON 2020 nanti khusus untuk Kota Jayapura akan mendapat pasokan daging dari Kabupaten Keerom. Sehingga para duta olahraga yang datang ke Papua untuk bertanding tidak lagi makan daging dari luar Papua.
“Tentunya dukungan dana perlu yang memadai untuk bidang perternakan. Baik APBD Kabupaten/Provinsi agar supaya semakin baik menumbuh kembangkan perternakan kita. Sebab produk hewan disukai manusia,” tuturnya.
Di tahun 2017 ini di triwulan keempat bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh. “Ini harus jelas dan kita bisa melihat perkembangannya. Apakah di tahun 2020 kita daging dan telur tidak lagi dipasok dari luar Papua,” tukasnya.
Selain itu juga harus dilihat program ini apakah berimbas kepada peternakan, petani atau tidak. intinya pada PON 2020 diharapkan juga Papua dapat sukses sebagai penyelenggara dan juga dalam hal konsumsi. Dimana semua bahan makanan hanya dipasok dari Provinsi Papua dan tidak lagi didatangkan dari luar.
Diharapkan dalam forum ini akan didorong agar harga telur dapat murah dan dikirim ke wilayah Pegunungan dari Kota Timika. Demikian juga di Merauke ada beberapa kabupaten yang bisa dilalui lewat darat laut dan udara.
Sebelumnya dalam laporannya Ketua Panitia Mathius Koibur mengatakan rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai sumber dana yang menjadi tugas dan tanggung jawab provinsi kabupaten dan kota.
Rapat evaluasi ini sendiri akan berlangsung selama tiga hari 28 -30 November dengan mendatangkan narasumber dari pusat dan pelaku usaha perternakan dan unggas, dengan peserta 26 kabupaten kota di Papua minus Puncak Jaya, Waropen dan Intan Jaya. (YMF/Ed-Fri)
