Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP.MKP membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Melalui Program P3MD Tahun Anggaran 2017 di GOR Waringin.
JAYAPURA (PB) – Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP.MKP membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Melalui Program P3MD Tahun Anggaran 2017 di GOR Waringin, Kota Jayapura, Selasa (29/11/2017).
Sekda mengutarakan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah lainnya bahwa transfer dana dari pemerintah pusat langsung ke Kabupaten/Kota. “Artinya tanggungjawab pengelolaan dana yang masuk ke masing-masing kampung melekat di kabupaten/kota,” ujarnya.
Oleh karena itu, tuturnya, para bupati dan wali kotalah yang bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa, Prospek maupun Gerbangmas. Pasalnya, Pendamping Desa yang berada di lapangan mengetahui kondisi riil di lapangan dan mengetahui pula kondisi masyarakat Kampung.
Ia mengutarakan, semuanya menyadari bahwa tantanan pemerintah, khusus di Papua bahwa pemerintahan terendah hanya sampai ke Kampung –kampung. Ketika disejajarkan dengan pemerintahan yang ada di luar Papua yang terbreakdown hingga Dusun, RT dan RW. Tapi semua pun mengetahui di Papua pemerintahan terendah hanya sampai Kampung.
Sekda menjelaskan, Papua memiliki keterbatan dalam hal membaca dan menulis, termasuk aparat Kampung tak memiliki kapasitas yang luar biasa, terutama untu mengelola dana-dana yang masuk ke kampung-kampung. “Dan ini secara politik dan secara kearifan lokal nyata harus kita hadapi di Papua,” katanya.
Namun demikian, pihaknya merasa berbesar hati dan mempunyai keyakinan penuh dengan kehadiran para Pendamping Desa, dimana kapasitas dan kemampuan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa dengan transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala BPMK Provinsi Papua Donatus Motte mengatakan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa melalui program P3MD tahun anggaran 2017, memanfaatkan sumber dana APBN.
Ia menjelaskan, kegiatan ini berlangsung pada 29 November hingga 2 Desember 2017 dan diikuti Pendamping Desa sebanyak 870 orang dari seluruh dari 29 Kabupaten/Kota. Total Pendamping Desa sebanyak 1.253 orang yang direkrut pada tahun 2015 dan 2016. “Kami hanya memanggil 870 orang, selebihnya masih bertugas di masing –masing wilayah, untuk melaksanakan pembagian dana Prospek,” terang Mote.
Menurutnya, pada tanggal 3 Desember 2017 mereka diliburkan dan kembali kerumah masing-masing untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018 mereka harus kembali ke lokasi tugas masing-masing sembari menunggu SPP Perpanjangan tahun 2018.
Sedangkan Tenaga Ahli/Pendamping Desa Kabupaten Supiori Andy Tanati menyampaikan pihak P3MD Provinsi Papua telah mengurus BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh Pendamping Desa, sehingga apabila ada resiko kerja di lapangan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Daerah Diminta Data Jumlah OAP
Sejak berlakunya Otsus tahun 2001 silam, ternyata Papua hingga kini tidak memiliki data jumlah Orang Asli Papua (OAP). Gubernur dan Wakil Gubernur berinisiasi Papua harus punya data yang jelas dan tegas berapa jumlah OAP. Oleh karena itu, para Bupati dan Walikota yang berada di Bumi Cenderawasih, untuk mendata berapa jumlah OAP di masing-masing wilayah.
Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP usai membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Melalui Program P3MD Tahun Anggaran 2017 di GOR Waringin, Kota Jayapura, Selasa (29/11/2017) mengatakan hal ini menjadi tugas yang terpatri dalam diri para Bupati dan Walikota, untuk mendata dengan baik berapa jumlah OAP. Pasalnya, merekalah yang mengetahui kondisi obyektif masyarakat setempat.
“Jangan kan selama 16 tahun Papua belum punya data OAP, seharusnya sejak Pemprov Irian Barat bergabung dengan NKRI harusnya kita punya data berapa jumlah OAP. Itu harus bukan hanya karena Otsus terus kita mempunyai data. Tapi data jumlah OAP misalnya untuk usulan DAK dan lain-lain,”tuturnya.
Ditanya permasalahnnya sehingga Papua belum mempunyai jumlah OAP, pihaknya menyampaikan tentunya semua pihak harus bijaksana dan dengan jujur mendata berapa jumlah OAP
“Jangan sampai kita menaikkan jumlah penduduk atas dasar kepentingan tertentu. Kita memekarkan Kampung dan Distrik hanya karena kepentingan janji politik misalnya tapi bagaimana masyarakat ini terakomodir dengan baik,” tandasnya (YMF/Ed-Fri)
